Nasional
Luhut Binsar Panjaitan Temui Menag Prof Nasaruddin Umar, Bahas Tindak Lanjut Deklarasi Istiqlal
Kitasulsel–JAKARTA —Menteri Agama(Menag)Nasaruddin Umar menerima kunjungan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Kementerian Agama, Selasa 29 Oktober 2024.
Pertemuan itu untuk membahas tindak lanjut Deklarasi Istiqlal 2024 yang dilakukan saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia pada September 2024.
Kedatangan Luhut untuk membicarakan tindak lanjut penandatanganan deklarasi antara Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Istiqlal yang ternyata mendapatkan perhatian dunia internasional,” Kata Nasaruddin dalam keterangan resmi, Selasa 29 Oktober 2024.
Tindak lanjut tersebut salah satunya membahas rencana untuk mengadakan acara internasional. Dalam acara itu, Paus Fransiskus direncanakan akan bergabung.
Ini menjadi entry poin untuk membicarakan sebuah gagasan besar yang kita rencanakan untuk mengadakan sebuah acara internasional, dan Paus akan bergabung juga secara zooming di Bali dan kita berharap pemimpin negara-negara lain juga meramaikan deklarasi nanti di Bali,” kata Nasaruddin.
Dalam pertemuan itu, Nasaruddin dan Luhut membahas peran agama dalam keberlangsungan alam dan lingkungan. Pembahasan itu sesuai dengan Deklarasi Bersama Istiqlal 2024 yaitu untuk mengatasi dua krisis global yaitu dehumanisasi dan perubahan iklim.
Insyaallah dalam waktu dekat ini kami akan menyusun proposalnya, diharapkan presiden akan membuka acara itu. Kami menugaskan Pak Dirjen Bimas Islam dan Dirjen Bimas Katolik untuk menyusun rangkaian acaranya,” kata Nasaruddin.
Nasaruddin berharap, acara tersebut juga akan melibatkan banyak pihak, seperti DPR, NGO, maupun pemimpin-pemimpin agama. Menurut Nasaruddin, hal itu penting, karena semua agama pada dasarnya mengajarkan bagaimana menjaga alam dan lingkungan.
“Bayangkan kalau semuanya ini terlibat dan menggalang hubungan secara internasional untuk menyelamatkan alam, maka itu kita berharap banyak bahwa kerusakan alam ini bisa dicegah ya,” kata Nasaruddin
Deklarasi Istiqlal 2024 ditandatangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar pada 5 September 2024 di Jakarta. Deklarasi itu menyerukan para pemimpin agama untuk bekerja sama menanggapi krisis dehumanisasi dan krisis lingkungan. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login