Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Operasi Pasar dan GPM, Dorong Kemandirian Pangan, Pastikan Harga Bapok Aman Jelang Nataru

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU  Penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Bahtiar Baharuddin bersama PJ Ketua Tim Penggerak PKK Sulbar Sofha Marwah Bahtiar, PJ Bupati Polman Ilham Borahima melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Wonomulyo Kabupaten Polman, Jumat (15/11/2024)

Pj.Bahtiar mengatakan, operasi pasar dan GPM merupakan langkah pemerintah dalam melakukan pengendalian inflasi.

Hal ini sebagaimana arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar Pemda dan forkopimda kolaborasi memastikan harga ketersediaan pokok masyarakat tercukupi. Termasuk menjelang hari besar keagamaan, seperti Natal dan tahun Baru.

“Hasil pantauan kita harga relatif stabil, tidak ada masalah. Saya yakin untuk menghadapi Nataru (Natal dan tahun baru) kebutuhan warga di Polman dapat terpenuhi,”

BACA JUGA  Sambut Dua Dekade, Pemprov Sulbar Canangkan SEPFEMBER CERIA

Kata Bahtiar beberapa harga komoditi perlu mendapat perhatian seperti cabai yang justru harganya semakin murah, ini akan memicu kurangnya penerimaan bagi petani.

“Kasian petani kita. Ini bisa membuat petani tidak semangat tanam cabai, maka harus secepatnya cari solusinya” ungkapnya.

Neni, penjual ikan di Pasar Wonomulyo senang dapat bertemu langsung dan berbicara langsung dengan PJ Gubernur dan PJ Bupati. Dia pun menyampaikan mengenak harga ikan terbilang stabil, namun dengan kehadiran pemerintah diharapkan perlunya penataan pasar di Wonomulyo.

“Seperti tempat penjualan ikan ini, kurang pembeli karena terpisah-pisah penjual, ada yang disana juga, bagusnya kalau disatukan, bagus kalau ditata ulang,” kata Neni. (*)

BACA JUGA  Antisipasi Inflasi Jelang Bulan Ramadan, Pemprov Sulbar Respon Cepat Lakukan Rakor Setiap Hari
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Program Pemprov Sulbar 2026: 60 Desa Jadi Target Penanganan Kemiskinan dan Stunting

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Pemprov Sulbar terus memperkuat langkah strategis dalam upaya penanganan kemiskinan dan stunting. Melalui rapat koordinasi yang digelar pada Kamis, 31 Juli 202

PemprovSulbar menegaskan komitmennya untuk mengintervensi 60 desa pada tahun anggaran 2026. Fokus utama akan diarahkan pada pengentasan kemiskinan serta pengendalian angka stunting secara berkelanjutan.

Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK), menekankan bahwa program ini akan menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Hari ini kita pertegas untuk program pengentasan kemiskinan dan pengendalian stunting. Kita sudah bicara dengan para bupati dan 26 SKPD. Tahun depan, kita akan intervensi 60 desa,” kata Suhardi Duka.

Menurutnya, desa-desa yang menjadi sasaran akan mendapatkan perhatian khusus dalam bidang kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan.

BACA JUGA  Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Kunjungi Pasar Tradisional di Mamuju, Pastikan Harga Pangan dan Elpiji Terjangkau

Pemprov Sulbar juga telah menginstruksikan seluruh OPD untuk memprioritaskan alokasi anggaran terhadap program ini, dibandingkan kegiatan lainnya.

“Insya Allah program ini akan kita fokuskan. Saya tekankan ke OPD, ini dulu alokasi anggaran yang utama, baru alokasi yang lain. Setelah 60 desa tahun depan, dilanjutkan lagi dengan 60 desa berikutnya, hingga seluruh 600 desa lebih di Sulbar bisa ditangani pada akhir masa jabatan,” jelas Suhardi Duka.

Dengan langkah sistematis ini, Pemprov Sulbar berharap angka kemiskinan dan stunting di wilayahnya dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat kualitas hidup masyarakat desa. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel