Kitasulsel–JAKARTA — Pemerintah bersama serikat buruh terus memperkuat berbagai langkah mitigasi untuk menekan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah perlambatan ekonomi global. Selain memastikan hak-hak pekerja yang terdampak PHK tetap terpenuhi, pemerintah juga mendorong peningkatan perlindungan bagi pekerja alih daya (outsourcing) serta mengusulkan penghapusan pajak atas manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengatakan ancaman PHK masih menjadi tantangan yang harus diantisipasi secara serius.

Menurutnya, perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri akibat konflik geopolitik, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional menjadi sejumlah faktor yang meningkatkan risiko PHK di berbagai sektor industri.

“Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan,” ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (28/6/2026).

Turun Langsung ke Perusahaan

Said Iqbal menjelaskan, sebagai Penasihat Khusus Presiden, dirinya memilih melakukan pendekatan langsung ke perusahaan atau turun ke bawah (turba) karena dinilai lebih efektif dibandingkan hanya menerima laporan.

Dalam beberapa pekan terakhir, ia telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Agenda serupa dijadwalkan berlanjut pada Senin (29/6/2026) dengan mengunjungi sejumlah perusahaan di Kabupaten Tangerang.

Relokasi Produksi Berhasil Ditekan

Salah satu hasil dari upaya mitigasi tersebut adalah keberhasilan menekan rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Melalui dialog antara manajemen perusahaan dan serikat pekerja, rencana pemindahan sekitar 50 persen lini produksi ke Vietnam berhasil dikurangi menjadi hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Berdasarkan rencana bisnis perusahaan hingga 2030, pengurangan tenaga kerja nantinya akan dilakukan secara alami melalui berakhirnya masa kontrak kerja tanpa perpanjangan, bukan melalui PHK massal.

Pemerintah Dorong Penurunan Harga Gas Industri

Selain melakukan pendampingan langsung ke perusahaan, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi di sektor industri keramik, granit, dan tekstil dengan mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi.

Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menjaga keberlangsungan lapangan kerja.

“Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya,” kata Said Iqbal.

Pemerintah menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan pelaku usaha dan serikat pekerja guna menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional di tengah tekanan ekonomi global, sekaligus memastikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja tetap menjadi prioritas.