Connect with us

Kementrian Agama RI

Munas BP4, Menag Sebut Banyak Perceraian Karena Judol dan Politik

Published

on

Kitasulsel–JAKATRA Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVII Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4).

Turut hadir, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ai Maryati Solihah, Sekjen Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), Anwar Saadi, dan Pendiri ESQ, Ary Ginanjar.

Hadir mendampingi Menag, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, dan Penasehat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag, Helmi Halimatul Udhmah.

Dalam sambutannya, Menag Nasaruddin Umar yang juga Ketua Umum BP4 mengungkapkan data mengejutkan terkait penyebab perceraian di Indonesia. Salah satu faktornya adalah Judi Online.

“Sebelum marak judi online, jumlah perceraian tahun 2019 itu hanya 1000-an, tapi setelah maraknya judi online, kami dapat data kemarin itu meningkat sampai 4000-an.

BACA JUGA  Menag, Nilai-Nilai Humanitarian Islam Jangkar Merajut Keberagaman Indonesia

Sekitar 4000-an lebih perceraian karena judi online. Itu yang terdata,” ujar Menag, Rabu (20/11/2024).

Tak hanya itu, perceraian akibat perbedaan pilihan politik juga meningkat. Menag menyebut ada satu provinsi yang mencatat 500 kasus perceraian karena pasangan suami-istri berbeda pilihan politik.

“Perceraian karena politik juga besar. Ada satu provinsi, terjadi 500 perceraian gara-gara politik. Suaminya milih si A, istrinya milih si B, cerai. Begitu rapuhnya sebuah perkawinan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menag mengajak BP4 untuk lebih banyak mengkaji data-data kuantitatif demi bisa memahami cara-cara terbaik untuk menurunkan angka perceraian. “Saya mohon BP4 nanti, mari kita coba mengkaji ini. Saya paling suka angka-angka. Sekarang sudah zamannya kita berbicara dengan angka,” ajaknya.

BACA JUGA  Bertolak ke Saudi, Menag Penuhi Undangan Menteri Tawfiq dan Bahas Operasional Haji 1446 H

Sementara itu, Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin, menyampaikan langkah strategis Kemenag untuk mengatasi masalah perceraian. Ia mengatakan, mulai tahun 2025, seluruh pasangan calon pengantin diwajibkan mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah.

“Kami menemukan korelasi signifikan antara bimbingan pernikahan dengan ketahanan keluarga.

Pasangan yang telah terbimbing cenderung memiliki keluarga yang lebih kokoh dan tidak rentan terhadap perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau melahirkan anak-anak stunting,” jelas Kamaruddin.

Kamaruddin berharap, Munas BP4 kali ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki kondisi keluarga di Indonesia, sekaligus menurunkan angka perceraian yang terus meningkat. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Bertolak ke Jedah Dampingi Kunjungan Presiden, Menag: Bahas Kampung Haji

Published

on

Kitasulsel—Jakara—Menteri Agama Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025). Keberangkatan Menag kali ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Arab Saudi.

Menag menyampaikan, rencananya Presiden Prabowo akan bertemu dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. Termasuk, salah satunya rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

“InsyaAllah sebentar lagi kami akan bertolak ke Jeddah mendampingi Bapak Presiden untuk membicarakan persoalan haji. Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah,” ujar Menag, saat ditemui di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (01/07/2025).

Menurut Menag, pembangunan perkampungan haji dan umrah menjadi langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia yang beribadah ke Tanah Suci setiap tahunnya. “Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia memiliki gagasan konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang,” sambungnya.

BACA JUGA  Hadiri Pembekalan Kabinet, Menag dan Wamenag bertolak ke Magelang

Menag menambahkan, pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan apresiasi atas penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan Misi Haji Indonesia. Apresiasi ini disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berkunjung ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

“Alhamdulillah, pelaksanaan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai yang paling tertib,” jelas Menag.

Ia menambahkan bahwa meskipun pelaksanaan haji tidak sepenuhnya sempurna, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang paling siap menghadapi berbagai perubahan regulasi dalam sistem penyelenggaraan haji yang baru.

“Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur yang benar,” jelas Menag.

BACA JUGA  Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1446 H Jatuh pada 1 Maret 2025

Pemerintah Indonesia berharap kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah akan semakin erat dan memberikan manfaat besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa yang akan datang.

Humas

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel