Kementrian Agama RI
Resmi Jadi Kota Wakaf, Pemda Wajo Sulsel Siap Bangun Sekolah hingga Rumah Sakit
Kitasulsel–WAJO Setelah Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, resmi ditetapkan sebagai Kota Wakaf oleh Kementerian Agama (Kemenag), Pemerintah Daerah (Pemda) Wajo bersama Kantor Kemenag Kabupaten Wajo siap membangun lembaga pendidikan, rumah ibadah, hingga rumah sakit dengan pendanaan berbasis wakaf.
Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu, diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Armayani mengatakan, penetapan Wajo sebagai Kota Wakaf merupakan langkah strategis sebagai pilar pembangunan daerah untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Melalui program Kota Wakaf, kata Armayani, Pemda Wajo bersama Kemenag siap mendukung pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah ibadah lainnya berbasis wakaf, serta mendorong pertumbuhan ekonomi umat.
“Wakaf sudah ada sejak lama, dan kami akan menghidupkannya dengan cara yang lebih modern melalui program Kota Wakaf. Kami optimis, sinergi seluruh entitas di Wajo dapat membantu kami untuk mewujudkan pembangunan berbasis wakaf yang manfaatnya kembali kepada masyarakat,” ujar Armayani di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Kota Sengkang, Sabtu (9/11/2024).
Sementara itu, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Wajo, Muhammad Yunus menjelaskan, Kemenag bersama Pemda Wajo telah menandatangani komitmen bersama dan memiliki program jangka pendek, menengah, dan panjang.
Menurut Yunus, pemahaman masyarakat terhadap zakat umumnya lebih baik dibandingkan wakaf. Karenanya, strategi awal Pemda dan Kemenag Wajo adalah menyosialisasikan manfaat wakaf agar semakin dikenal dan dipahami masyarakat. “Kami ingin memastikan bahwa masyarakat memahami potensi wakaf yang sangat besar di Kabupaten Wajo serta manfaatnya yang juga besar,” ungkap Yunus.
Sosialisasi tentang wakaf, imbuhnya, akan menyasar tokoh masyarakat, ulama, dan pengusaha. Dikatakan Yunus, saat proses peluncuran Kota Wakaf Kabupaten Wajo, pengusaha turut diundang untuk diperkenalkan tentang konsep dan manfaat wakaf.
“Harapannya, stakeholder ini dapat menjadi wakif sekaligus menjadi agen informasi untuk memperkenalkan dan membangun minat masyarakat dalam berwakaf,” katanya.
Yunus menyebut, Pemda Wajo menunjukkan respons positif terhadap program Kota Wakaf, salah satunya dengan antusiasme Kabag Kesra dan Kabag Umum yang berlomba-lomba menyediakan konsumsi saat peluncuran Kota Wakaf, hingga konsumsi yang tersedia berlebih. “Ini menjadi awal yang baik untuk pengembangan Kota Wakaf ke depan,” sambungnya.
Untuk jangka menengah, akan disusun peta jalan pembagian tugas antara Kemenag, Pemda Wajo, dan stakeholder terkait. Yunus menjelaskan, upaya ini dilakukan agar rencana kerja terukur, jelas, dan target dapat tercapai. Sedangkan untuk jangka panjang, akan dibangun rumah sakit, lembaga pendidikan, dan rumah ibadah dengan pendanaan dari wakaf.
“Program besar ini juga akan diajukan melalui audiensi dengan DPRD untuk memperoleh dukungan dari komisi yang membidangi keagamaan, agar turut mendukung pendanaan untuk menyukseskan program Kota Wakaf Kabupaten Wajo,” terang Yunus.
Kasubdit Bina Kelembagaan dan Kerja Sama Zakat dan Wakaf Kemenag, Muhibuddin menyebut, masyarakat Wajo patut berbangga dengan diluncurkannya program Kota Wakaf. Dikatakannya, program ini dapat meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat dalam wakaf, serta berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.
“Dengan meningkatnya pemahaman serta keterlibatan masyarakat dalam wakaf, program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berbasis pada filantropi Islam. Dukungan dari berbagai pihak juga akan memberi dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo,” tandas Muhibuddin. (*)
Kementrian Agama RI
Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.
Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.
Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.
“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.
Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.
“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.
Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.
“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.
Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.
“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.
Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login