Kementrian Agama RI

Pesan Menag tentang Pentingnya Umat Dekat dengan Ajaran Agama

Published

10 bulan ago

8 November 2024

Kitasulsel–TORAJA Menag Nasaruddin Umar terus memberikan pesan tentang pentingnya umat dekat dengan ajaran agama yang dipeluknya. Pesan ini kembali Menag sampaikan saat menyapa umat Kristiani pada Sidang Raya Persatuan Geraja Indonesia (PGI) di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, Jumat (8/11/2024).

Sidang Raya XVIII PGI berlangsung di Komplek Wisata Kete Kesu, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Menag Nasaruddin hadir di tengah umat Kristen sembari memberi pesan bahwa Kementerian Agama bukan kementerian agama Islam saja, tapi kementerian seluruh agama.

Menag Nasaruddin lalu mengajak seluruh pemuka atau tokoh agama untuk lebih mendekatkan diri kepada ajaran-ajaran agama. Sebab, ketika umat beragama itu dekat dengan ajaran agamanya, maka apapun tantangan zaman yang melanda bisa terjawab dan tentu mendapatkan solusinya.

Setiap umat tentu mengimani agama yang dipeluknya. Ajaran setiap agama akan membawa pemeluknya kepada kebaikan. Kehidupan keagamaan akan berjalan baik ketika umatnya menjalankan ajaran yang dianutnya. Di depan peserta Sidang Raya XVIII PGI, Menag berpesan agar umat Kristen dapat mengevaluasi untuk membenahi diri untuk menjadi lebih baik.

“Antara agama dan pemeluk agamanya itu jangan terlalu berjarak. Apapun agama kita mari kita evaluasi apa yang perlu kita benahi,” pesan Menag Nasaruddin. (*)

Kementrian Agama RI

Menag Terima Wamenhan Bahas Sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional dan Isu Kebangsaan

Published

2 jam ago

21 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Kamis (21/8/2025). Pertemuan ini membahas sosialisasi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta peran Kementerian Agama dalam isu-isu kebangsaan.

Wamenhan Donny Ermawan menjelaskan bahwa DPN dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Pertahanan dan telah ditetapkan sejak akhir 2024. “Tugas utama DPN adalah membuat kebijakan umum pertahanan negara yang nantinya digunakan oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta memberikan solusi kebijakan strategis kepada Presiden,” ujarnya.

Donny menegaskan bahwa Ketua DPN adalah Presiden, dengan Ketua Harian Menteri Pertahanan, sementara dirinya sebagai Wakil Menteri Pertahanan merangkap Sekretaris DPN. Anggota tetap DPN antara lain Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, Mensesneg, Menteri Keuangan, Kepala BIN, serta para Kepala Staf Angkatan.

“Sedangkan Menteri Agama menjadi anggota tidak tetap. Artinya, bila ada isu terkait keagamaan, Menteri Agama akan dilibatkan dalam sidang DPN,” jelasnya.

Wamenhan menambahkan, DPN sudah mulai bekerja sejak awal 2025, termasuk menyelenggarakan sidang informal di Bogor dan sejumlah sidang informal bersama Presiden, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala BIN, serta pejabat terkait lainnya. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan ke sejumlah ormas keagamaan.

“Kami sudah bertemu dengan PBNU, Muhammadiyah, dan Persis. Selain itu, kami juga bersosialisasi dengan Badan Musyawarah Gereja Nasional (Bamagnas). Intinya banyak membahas pendidikan bela negara, termasuk rencana pelatihan bagi kader ormas keagamaan,” papar Donny.

Menag Nasaruddin Umar dalam tanggapannya menyampaikan pentingnya memperhatikan aspek geospiritual dalam konteks pertahanan negara. Menurutnya, fenomena kekerasan kerap terkait dengan faktor-faktor kultural dan spasial tertentu.

“Perkembangan geospiritual ini juga harus mendapat perhatian. Ada kawasan-kawasan tertentu yang secara historis dan kultural melahirkan potensi konflik. Ini perlu kita petakan secara serius,” tegas Menag.

Ia juga menyoroti munculnya isu-isu sensitif di media sosial yang mengatasnamakan agama. Menurutnya, fenomena ini kerap dipicu pihak-pihak non-mainstream, baik di internal Islam maupun Kristen, yang kemudian memperbesar isu kecil menjadi konflik yang meresahkan.

“Hal seperti ini harus diantisipasi. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Kominfo untuk melakukan take down konten provokatif. Jangan sampai isu-isu lama yang sudah selesai kembali digoreng dan dimanfaatkan pihak tertentu, bahkan mungkin ada link internasional di baliknya,” kata Menag.

Hadir dalam pertemuan Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri, Deputi GeoStrategi DPN Mayjen Ari dan Deputi GeoEkonomi Yayat Ruyat.