Nasional
Wamenag Apresiasi Strategi Polri Jaga Stabilitas Pasca Pemilu
Kitasulsel–JAKARTA Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo Muhammad Syafi’i, menyampaikan apresiasi terhadap Polri atas langkah sigap mereka dalam menangani potensi polarisasi politik pasca Pemilu 2024.
Hal ini ia ungkap dalam Dialog Publik bertajuk “Strategi Polri dalam Mengimplementasikan Cooling System Guna Menjaga Stabilitas Sosial Pasca Pemilukada 2024″ di Kemang, Jakarta Selatan.
“Polri telah menciptakan program Cooling System yang melibatkan tokoh agama, masyarakat, dan pemuda untuk menyebarkan pesan persatuan,” ujar Wamenag, Selasa (10/12/2024).
“Program ini menjadi langkah konkret untuk mengurangi efek negatif polarisasi dan memastikan penerimaan terhadap hasil Pemilu oleh seluruh lapisan masyarakat,” lanjutnya
Menurut Wamenag, polarisasi masyarakat yang muncul setelah Pemilu adalah hal wajar. Namun, penting untuk memastikan polarisasi tersebut tidak berlarut hingga menciptakan ketidakstabilan.
Ia juga menegaskan bahwa implementasi Cooling System secara berjenjang dari Mabes Polri hingga tingkat Polsek perlu didukung penuh oleh semua pihak.
“Apa yang dilakukan Polri ini patut diapresiasi dan bisa menjadi model bagi instansi lainnya. Ini adalah wujud nyata dari Demokrasi Pancasila yang memprioritaskan persatuan bangsa,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro PID Divisi Humas Polri, Tjahyono Saputro, menjelaskan bahwa strategi Cooling System menitikberatkan pada pendekatan dialogis dan persuasif.
“Kami mengedepankan kerja sama solid antara Polri, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan elemen bangsa. Langkah mitigasi ini meliputi sosialisasi, patroli siber, deklarasi damai, serta pemblokiran hoaks bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika,” ungkapnya.
Tjahyono juga menegaskan pentingnya peran tokoh agama dalam menjaga stabilitas di tengah dinamika politik. “Partisipasi aktif mereka mendorong persatuan, sementara keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menjadi indikator keberhasilan demokrasi sekaligus kedewasaan politik bangsa,” tambah Tjahyono.
Dialog ini juga dihadiri Ketua Umum Persekutuan Gereja Indonesia Jacklevyn Manuputty, Wakaops Nusantara Cooling System Yuyun Yudhantara, dan Pakar Komunikasi Universitas Indonesia Devie Rahmawati. (*)
Nasional
Korbid PKSP KPI Pusat Ditugaskan ke Kalimantan Utara, Kawal Pembentukan KPID ke-34 di Indonesia
Kitasulsel—Jakarta – Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ubaidillah, menugaskan Koordinator Bidang Pengembangan Kebijakan dan Sistem Penyiaran (PKSP) KPI Pusat, Muhammad Hasrul Hasan, untuk bertugas di Tanjung Selor, Kalimantan Utara, terhitung mulai Senin 20 Oktober hingga 10 November.
Penugasan ini dilakukan dalam rangka mendampingi dan mengawal proses pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalimantan Utara, yang akan menjadi KPID ke-34 di Indonesia. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen KPI memperluas kehadiran lembaga penyiaran independen di seluruh provinsi, termasuk di wilayah perbatasan.
Dalam penugasan tersebut, Hasrul Hasan akan bergabung mendampingi tim seleksi (timsel) yang bertugas menyiapkan proses rekrutmen calon komisioner KPID Kalimantan Utara, sekaligus memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan partisipatif.
“KPI Pusat menugaskan saudara Muhammad Hasrul Hasan untuk mengawal proses pembentukan KPID Kalimantan Utara, karena ini merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan sistem penyiaran yang berkeadilan dan merata di seluruh Indonesia,”
ujar Ubaidillah Sabtu (18/10) di Jakarta.
Ubaidillah menambahkan, pembentukan KPID Kalimantan Utara menjadi momentum penting dalam perjalanan kelembagaan KPI. Setelah lembaga ini terbentuk, seluruh provinsi di Indonesia, kecuali provinsi-provinsi hasil pemekaran terbaru di Papua akan resmi memiliki KPID.
“Kalimantan Utara akan melengkapi kehadiran KPID di 34 provinsi. Ini menandai komitmen KPI untuk memastikan pengawasan penyiaran hadir di setiap daerah tanpa terkecuali,”
lanjutnya.
Sementara itu, Muhammad Hasrul Hasan menilai pembentukan KPID Kalimantan Utara memiliki makna strategis bagi pemerataan fungsi pengawasan penyiaran, terutama di wilayah perbatasan.
“Kehadiran KPID Kaltara akan memperkuat peran publik dalam mengawasi isi siaran di wilayah dengan karakter geografis dan sosial yang khas. KPI ingin memastikan masyarakat di Kaltara juga menikmati siaran yang sehat, berimbang, dan mendidik,”
ujarnya.
Hasrul menegaskan, tim seleksi yang mendapat mandat dari DPRD Kalimantan Utara akan bekerja secara profesional dan terbuka untuk menjaring calon komisioner terbaik mereka yang memiliki integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang dunia penyiaran.
“Kami akan memastikan proses ini berjalan sesuai aturan. KPID Kaltara harus menjadi lembaga yang kredibel dan dipercaya publik,”
tegasnya.
Dengan terbentuknya KPID Kalimantan Utara, pengawasan penyiaran daerah diharapkan semakin kuat dan mampu menjaga kualitas siaran lokal, sekaligus memperkuat sinergi dengan KPI Pusat.
“KPI akan terus hadir dan bekerja untuk publik. Setiap langkah pembentukan KPID baru adalah langkah menuju penyiaran Indonesia yang lebih sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,”
tutup Ubaidillah.(**)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login