DPRD Kota Makassar
DPRD Makassar Soroti Krisis Lahan Pemakaman, Desak Tambahan TPU Baru
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti krisis lahan pemakaman di wilayah Makassar.
Anggota DPRD Makassar, Muchlis Misbah, menyampaikan bahwa kebutuhan akan lahan pemakaman baru menjadi hal mendesak untuk tahun 2025, mengingat kapasitas tempat pemakaman umum (TPU) yang ada telah mencapai batas maksimum.
“Tempat pemakaman umum (TPU) yang ada saat ini sudah penuh dan tidak mampu lagi menampung jenazah baru. Kami berharap Walikota terpilih segera melakukan perencanaan pengadaan lahan pemakaman baru melalui dinas terkait,” ujar Muchlis Misbah, Rabu (1/1/2025).
Muchlis menjelaskan, enam TPU yang ada saat ini, yaitu di Sudiang, Beroanging, Kampung Dadi, Panaikang (dua lokasi), dan Antang, telah hampir penuh. Kondisi ini, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah kota, khususnya di bawah kepemimpinan Walikota yang baru.
Legislator dari Fraksi MULIA tersebut menegaskan bahwa penambahan lahan makam harus menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota demi memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap Walikota terpilih menjadikan pengadaan lahan pemakaman baru sebagai salah satu program prioritas yang segera direalisasikan demi kepentingan warga Kota Makassar,” tegas Muchlis.
Dengan krisis lahan pemakaman yang semakin mendesak, DPRD Makassar meminta pemerintah kota untuk segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan warga dapat terpenuhi di masa mendatang. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait perizinan toko modern dan keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam ekosistem ritel.
RDP yang berlangsung di ruang rapat Kantor DPRD Makassar ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, dan melibatkan pula anggota Komisi A, Kamis (7/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, para anggota dewan menyampaikan keprihatinan terhadap keberadaan toko modern yang semakin mendominasi pasar dan dikhawatirkan dapat mengancam keberlangsungan usaha kecil di tingkat masyarakat.
“Isu ini sangat krusial karena menyangkut keberlangsungan pelaku UMKM di tengah dominasi toko modern. Kita ingin aturan perizinan benar-benar ditegakkan dan berdampak nyata di lapangan,” tegas Ismail dalam rapat.
RDPU ini menyepakati perlunya penguatan pengawasan terhadap perizinan ritel modern, serta mendorong adanya regulasi yang mewajibkan toko modern untuk bermitra dengan pelaku UMKM lokal.
Menurut anggota dewan, kehadiran toko modern seharusnya tidak menjadi ancaman, melainkan peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui kemitraan strategis yang saling menguntungkan.
“Jika diberikan ruang dan dukungan yang adil, UMKM bisa menjadi mitra strategis dalam membangun ekonomi Kota Makassar yang mandiri, adil, dan menyentuh masyarakat luas,” lanjut Ismail.
Selain itu, dalam forum tersebut dibahas pula perlunya data yang valid dan transparan terkait jumlah toko modern yang telah mengantongi izin, serta evaluasi terhadap dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.
DPRD Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan yang berpihak pada pelaku usaha lokal dan memastikan ekosistem ritel tumbuh secara berimbang dan berkeadilan. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login