Bupati Lutim Hadiri Focus Group Discussion KDEKS Sulsel Di Makassar

Published

2 tahun ago

30 Januari 2023

Kitasulsel—-Makassar—-Dalam rangka penguatan kelembagaan untuk mendorong percepatan pengembangan ekonomi, keuangan syariah dan industri halal di Sulawesi Selatan, Bupati Luwu Timur, H. Budiman bersama sejumlah kepala daerah di Sulawesi Selatan menghadiri Pembukaan Focus Group Discussion (FGD) Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Focus Group Discusdion yang berlangsung di Sandeq Ballroom Hotel Claro, Makassar (30/01/2023), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Provinsi Sulsel, Aslam Patonangi yang juga selaku Ketua/Penanggungjawab KDEKS Sulsel.

Direktur Eksekutif Manajemen Eksekutif KDEKS Sulsel, Mukhlis Sufri dalam laporannya mengatakan bahwa, KDEKS hadir bertujuan mencoba mengintegrasikan rumusan-rumusan strategis dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional.

“KDEKS Sulawesi Selatan merupakan bentuk komitmen dan langkah strategis Pemerintah Provinsi untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Provinsi Sulawesi Selatan, guna mendukung penguatan ekonomi daerah dan nasional,” tutur Mukhlis Sufri.

Selain itu, kata Mukhlis Sufri, Penguatan kelembagaan ini untuk melihat dalam perumusan FGD seperti apa KDEKS dan kedudukannya dalam mendorong percepatan industri keuangan dan industri halal untuk mendukung Indonesia sebagai pusat industri keuangan dunia dan halal, Sulsel pun punya keinginan berkehendak untuk mewujudkan Sulsel sebagai pusat industri keuangan dan halal di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Pj. Sekprov Sulsel, Aslam Patonangi dalam sambutan pembukaannya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan FGD KDEKS, karena menurutnya, hal tersebut menjadi bagian dari upaya untuk penguatan koordinasi dalam mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah di Sulawesi Selatan.

“Kehadiran KNEKS membentuk KDEKS sebagai katalis diharapkan terciptanya penguatan ekonomi tumbuh secara inklusif melalui pengembangan ekonomi dan keuangan pada tingkat daerah,” ujar Pj. Sekprov yang mewakili Gubernur pada acara pembukaan tersebut.

Lebih lanjut, Pj. Sekprov Sulsel menyampaikan bahwa, pembentukan KDEKS Sulsel berdasarkan SK Gubernur semata-mata mengarahkan agar peran strategis KDEKS Sulsel diharapkan dapat memperkuat percepatan pembangunan bahkan Sulsel bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah di KTI.

Bupati Luwu Timur, H. Budiman, di saat dikonfirmasi setelah mengikuti FGD menyampaikan bahwa, maksud dilaksanakannya FGD ini sebagai tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Sulsel.

“Nantinya Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut pengembangan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS),” jelas H. Budiman.

Turut hadir pada pembukaan FGD KDEKS diantaranya, Direktur Bidang Hukum dan Standar Pengelolaan Keuangan Syariah Taufik Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Manajemen Eksekutif KNEKS, Sutan Emir Hidayat hadir secara virtual, perwakilan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 6 Sulampua, para Pimpinan Perbankan Syariah Sulsel serta para Kabag Ekbang Kabupaten/Kota se Sulsel. (*)

Dinas pendidikan Makassar

Program Seragam Gratis Telan Rp11,4 M, Disdik Makassar Targetkan Terealisasi Juli

Published

4 jam ago

1 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan Rp11,4 miliar untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Program ini merupakan terobosan konkret di 100 hari kerja pasangan Appi-Aliyah.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Andi Bukti Djufri mengatakan, Pemerintah Kota Makassar menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan melalui program pembagian seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi siswa-siswi SD dan SMP Negeri.

“Ini adalah bagian dari program 100 hari kerja pak Wali Kota. Anggaran hasil recofusing efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan, Rp11,49 miliar untuk perlengkapan seragam sekolah gratis SD dan SMP di Makassar,” ujarnya, Sabtu (31/5/2025).

Anfi Bukti yang juga Kepala Kesbangpol makassar ini menyebut, program ini bukan sekadar bantuan material. Langkah ini adalah wujud nyata kepedulian bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak melangkah ke sekolah.

Ini adalah bagian dari janji politik Appi-Aliyah, bahwa pendidikan harus inklusif, merata, dan tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena soal biaya.

Kami menargetkan, seluruh seragam telah selesai didistribusikan sebelum tahun ajaran baru dimulai pada 14 Juli mendatang,” terangnya.

Anggaran tersebut digunakan untuk program seragam dan perlengkapan sekolah gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP Negeri. Sebuah langkah nyata untuk memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena keterbatasan ekonomi.

“Program ini bukan sekadar bantuan, melainkan bagian dari tekad Appi-Aliyah agar setiap anak di Makassar bisa menatap masa depan melalui pintu sekolah — setara, percaya diri, dan penuh semangat,” jelas Andi Bukti.

Dengan hadirnya program tersebut, Pemerintah Kota Makassar berharap dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mendorong semangat belajar para siswa di lingkungan pendidikan dasar.

Ditambahkan, ini adalah bentuk kepedulian pemerintah Kota terhadap dunia pendidikan dan masa depan generasi muda. Appi-Aliyah ingin memastikan tidak ada anak yang terhalang sekolah hanya karena tidak memiliki seragam atau perlengkapan.

“Program ini disambut baik oleh masyarakat, khususnya para orang tua siswa, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan peralatan Sekolah untuk mengurangi beban keluarga,” tuturnya.

Tak hanya itu, dalam rangka mendukung Program 100 Hari Makassar untuk kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA), pemerintah Kota Makassar meluncurkan langkah strategis dengan melibatkan lebih dari 500 pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal untuk menjahit seragam sekolah bagi siswa kelas 1 SD dan SMP.

Pemberdayaan ini nantinya akan melibatkan 52 ketua kelompok untuk mengoordinasi proses produksi dan pengadaan melalui e-Katalog. Setelah pendaftaran lewat website.

“Untuk mendukung pemberdayaan pelaku UMKM lokal, pemerintah Kota Makassar meluncurkan program pengadaan seragam sekolah yang dijahit langsung oleh para pelaku UMKM lokal di Kota ini,” terang Andi Bukti.

Ia menyebutkan bahwa program ini merupakan bagian dari pola hidup yang mendukung UMKM lokal. Sebanyak kurang lebih 500 UMKM penjahit dilibatkan dalam proses produksi seragam bagi siswa kelas 1 SD dan kelas 1 SMP.

“Program ini terbuka untuk umum. Semua peserta yang mendaftar akan diberikan akses melalui e-Katalog dan LPSE. Mereka yang terlibat sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, sesuai mekanisme yang ditetapkan,” jelasnya.

Adapun total seragam yang dibagikan kepada sebanyak 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP akan menerima dua pasang seragam yang seluruhnya dijahit oleh tangan-tangan warga Makassar sendiri.

“Nantinya seragam akan didistribusikan kepada sekitar 33 ribu siswa dari 314 SD dan 55 SMP, dengan total dua pasang seragam per siswa, sehingga keseluruhan mencapai 66 ribu pasang seragam,” tutupnya. (*)