Connect with us

Provinsi Sulawesi Barat

Pemprov Sulbar dan Perpadi Bersinergi Wujudkan Swasembada Pangan Berkelanjutan

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Musyawarah Daerah (Musda) pada Rabu, 8 Januari 2025, di Polman.

Acara ini dihadiri oleh PJ Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso, PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras, serta jajaran OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Polman, instansi vertikal, perbankan, perguruan tinggi, dan anggota DPD Perpadi Sulbar.

PJ Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin memberikan apresiasi kepada Perpadi atas kontribusinya dalam mendukung program swasembada pangan di Indonesia. Dalam sambutannya, Bahtiar menekankan pentingnya pengelolaan pertanian yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem yang saling mendukung.

Bahtiar juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan beras di Sulawesi Barat, terutama masalah status lahan yang masih banyak berstatus hutan lindung (62 persen), yang memerlukan pembicaraan lebih lanjut dengan kementerian terkait.

BACA JUGA  Kemiskinan Ekstrem Sulbar Maret 2024?, Ini Penjelasan BPS dan inovasi Pemprov Sulbar

Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan pelabuhan pertanian dan ketersediaan gudang Bulog di beberapa kabupaten, seperti Mamuju Tengah dan Mamasa, untuk mengatasi masalah inflasi.

Untuk mendukung sektor pertanian, Bahtiar juga menyatakan perlunya kerjasama dengan perbankan dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor penggilingan padi.

“Perpadi Sulbar sudah mengambil langkah positif dengan bekerja sama dengan perbankan untuk mendorong KUR ke sektor ini,” ujarnya.

Sutarto Alimoeso, Ketua Umum Perpadi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmennya untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Ia mengingatkan bahwa selama dua tahun terakhir, Indonesia mengimpor beras hingga 7 juta ton, sebuah angka yang harus dihentikan. “Swasembada ini harus berkelanjutan,” tegas Sutarto.

BACA JUGA  Satukan Frekuensi dan Kerja Kolaboratif, Tim Evaluator Itjen Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Bahtiar Baharuddin

Sutarto juga menambahkan, masalah ketahanan pangan tidak bisa diselesaikan secara parsial dan perlu kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. “Mari kita kawal bersama, jangan anggap ini hanya tugas pemerintah. Kita bisa mulai dari Sulbar, dan Perpadi akan tetap menjadi partner pemerintah untuk mewujudkan swasembada,” ujarnya.

Ketua Perpadi Sulbar, Ajbar, juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi untuk mewujudkan swasembada pangan.

“Mimpi Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia swasembada pangan pada 2027-2028. Ini akan terwujud jika kita bersama-sama membangun semangat kolaborasi,” tutup Ajbar.

Dengan kolaborasi yang solid antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat, Sulawesi Barat siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan di Indonesia. (*)

BACA JUGA  Hari Libur Tak Jadi Halangan! Gubernur Sulbar Tuntaskan Sederet Pekerjaan Strategis di Kantornya
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Barat

Tekad Kuat Gubernur SDK: Beban Rp384 Miliar di 2025, Pilih Jalan Tangguh ‘Tidak Mau Utang Lagi

Published

on

Kitasulsel–MAMUJU Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK) menyampaikan refleksi akhir pekan terkait tantangan fiskal yang dihadapi Pemprov Sulbar pada tahun anggaran 2025. Di tengah tekanan pembiayaan, Gubernur menegaskan komitmennya untuk tidak mengambil utang baru, meski ditawari opsi tersebut oleh pemerintah pusat.

“Sulbar sudah dua kali meminjam ke SMI. Cicilannya masih berat dan belum lunas. Saat saya minta dijadwal ulang, justru disarankan menambah utang. Saya tolak. Lebih baik kita bayar dan lunas dalam tiga tahun ke depan,” ujar Gubernur Suhardi Duka.

Beban fiskal yang harus ditanggung Sulbar pada tahun 2025 cukup signifikan. Berdasarkan data resmi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), total beban mencapai Rp384 miliar, terdiri atas:

BACA JUGA  Kemiskinan Ekstrem Sulbar Maret 2024?, Ini Penjelasan BPS dan inovasi Pemprov Sulbar

Komponen Beban Fiskal Sulbar 2025:

1. Pembayaran pokok pinjaman ke SMI: Rp99,4 miliar

2. Bunga pinjaman: Rp8,7 miliar

3. Penyesuaian Dana Transfer (DAK) yang ditarik pusat: Rp130,2 miliar

4. Pengurangan belanja karena asumsi retribusi daerah & SiLPA 2024 tidak tercapai: Rp145,7 miliar

“Terus dari mana kita bisa membangun? Main sulap? Hehe,” kelakar Gubernur Sulbar, menyiratkan bahwa situasi ini menuntut kecermatan tinggi dalam prioritas anggaran, bukan sekadar keajaiban instan.

Namun demikian, Gubernur Sulbar memastikan bahwa keterbatasan fiskal tidak menghambat arah pembangunan strategis. Pemprov Sulbar tetap memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Tahun ini, Pemprov Sulbar telah menyalurkan mobil amrol dan ekskavator ke tiga kabupaten untuk mendukung pengelolaan sampah.

BACA JUGA  Satukan Frekuensi dan Kerja Kolaboratif, Tim Evaluator Itjen Kemendagri Apresiasi Kinerja Pj Bahtiar Baharuddin

“Sudah dua dekade sampah daerah diangkut, tapi pernahkah satu mobil sampah dikirim ke kabupaten? Tahun ini, kita bantu,” ungkap Gubernur.

Di samping itu, berbagai program keberpihakan seperti jaminan BPJS gratis, pengembangan peternakan, bantuan bibit pertanian, dan peningkatan infrastruktur dasar tetap berjalan sesuai visi misi pembangunan.

Refleksi ini mempertegas bahwa membangun daerah bukan semata soal besar kecilnya dana, melainkan keberanian memilih jalan yang bertanggung jawab secara fiskal dan jangka panjang. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel