NEWS
Dukung Kebijakan Presiden, Rudianto Lallo Minta Gencarkan Penegakan Hukum demi Tekan Kebocoran Anggaran
Kitasulsel–JAKARTA Kepala Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai NasDem Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait efisiensi anggaran kementerian/lembaga.
Mitra kerja Komisi III diminta menggencarkan penegakan hukum untuk menekan kebocoran-kebocoran anggaran di berbagai sektor.
Di antaranya, Kejaksaan Agung, Polri, KPK, PPATK, BNN, Sekretariat Mahkamah Agung, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial.
“Kita mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden selaku kepala pemerintahan dan kepala negara terkait dengan efisiensi anggaran ini,” ujar Rudianto dalam Rapat Kerja Komisi III DPR dengan seluruh mitra kerja, di Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Rapat tersebut membahas efisiensi anggaran kementerian/lembaga tahun 2025 yang sebelumnya telah dinstruksikan Presiden Prabowo.
Legislator dari Dapil Sulawesi Selatan I (Kabupaten Bantaeng, Gowa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Takalar, dan Kota Makassar) itu mengatakan, dari delapan mitra kerja Komisi III DPR, ada efisiensi anggaran kurang lebih Rp38 triliun.
“Ya tentu ini kita bisa memahami di saat banyak program, banyak perencanaan yang sudah matang, yang akan dijalankan di 2025. Tapi karena ini menjadi kebijakan Bapak Presiden, tentu kita sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut,” tandasnya.
Meski mengalami efisiensi anggaran, Rudianto meminta para mitra kerja, khususnya para penegak hukum dapat meningkatkan kinerja. Dia meminta aparat gencar dalam pemberantasan korupsi. Hal itu penting untuk memulihkan kerugian negara akibat kejahatan rasuah.
“Ini juga bisa membantu, minimal menekan kebocoran-kebocoran yang banyak terjadi di sektor-sektor, misalkan sumber daya alam dan lain-lain. Ini tantangan kepada mitra kita, khususnya kepada Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK,” tegasnya. (*)
Kitasulsel—Makassar—Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sulawesi Selatan akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) tanggal 9 Agustus 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Almadera Makassar, pukul 13.00 Wita hingga selesai.
Kegiatan ini mengusung tema “Etika dan Regulasi Media Siber di Era Digital”. Musda ini akan menjadi momentum penting menentukan arah kepemimpinan organisasi media siber di Sulsel ke depan. Salah satu agenda utama adalah pemilihan Ketua Pengda JMSI Sulsel periode 2025-2030.
Ketua Panitia Pelaksana Musda Pengda JMSI Sulsel 2025, Nur Fajar Nurdin dalam keterangan resminya menyampaikan bahwa pendaftaran calon ketua akan dibuka mulai 1 hingga 7 Agustus 2025.
Proses pendaftaran dapat dilakukan secara langsung di sekretariat panitia Kompleks Perumahan Permata Hijau Lestari, Jalan Letjen Hertasning, Kota Makassar.
“Musda ini bukan hanya soal pemilihan ketua, tapi juga refleksi atas tantangan dunia media digital yang semakin kompleks,” ujarnya.
“Kita ingin menghadirkan pemimpin JMSI Sulsel yang tidak hanya paham organisasi, tapi juga punya visi etik dan profesionalisme dalam pengelolaan media siber,” tambah Fajar Nurdin.
Media Punya Hak Suara
Saat ini ada 32 media siber yang tergabung sebagai anggota JMSI Sulsel. Setiap media memiliki satu hak suara. Proses pemungutan suara akan dilakukan secara langsung dan demokratis.
Musda juga akan dihadiri berbagai pemangku kepentingan di sektor media dan komunikasi.
Sekretaris Panitia, Aco Mappanganro menambahkan, acara dijadwalkan akan dibuka langsung Ketua Umum JMSI Teguh Santosa.
Kata dia, tema Musda tahun ini mencerminkan keprihatinan sekaligus harapan terhadap pentingnya etika dan regulasi dalam dunia media digital di tengah gelombang disinformasi dan konten tak terverifikasi yang kian marak.
“JMSI sebagai organisasi konstituen Dewan Pers punya tanggung jawab moral untuk terus mendorong anggota-anggotanya menjalankan praktik jurnalisme siber yang sehat dan sesuai regulasi,” tambah panitia.
Musda JMSI Sulsel ini diharapkan menjadi forum demokratis, produktif, dan menjawab kebutuhan media digital lokal dalam menjawab tantangan zaman.
Syarat Calon Ketua JMSI Sulsel
Panitia menetapkan beberapa persyaratan bagi kandidat ketua, antara lain:
Warga Negara Indonesia;
Berdomisili di ibu kota provinsi Sulawesi Selatan;
Terdaftar sebagai anggota JMSI;
Membuat surat pernyataan kesediaan maju sebagai calon ketua;
Menyertakan curriculum vitae (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login