Kabupaten TAKALAR

Pimpin Apel Gabungan Seluruh OPD, Pj. Bupati : 3 Tahun Berturut-turut Takalar Raih WTP, Tahun Ke 4 Kita Harus Pertahankan

Published

7 bulan ago

17 Februari 2025

Kitasulsel–TAKALAR Selama dua tahun terakhir, Takalar menorehkan beberapa prestasi, hal itu terbukti dengan diraihnya penghargaan seperti Kabupaten Inovatif dari Kemendagri, juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan Ham sebagai kabupaten yang peduli hak asasi manusia.

Selain itu, takalar juga mendapatkan kategori dalam penghargaan pembangunan daerah dan penghargaan dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dalam program pelestarian bahasa daerah.

Hal itu dikemukakan Pj. Bupati Takalar Dr. Muhammad Hasbi,.S.STP,.M.AP,.M.IKom dalam memimpin apel gabungan seluruh OPD Lingkup Kab. Takalar yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Bupati Takalar, Senin 17 Februari 2025.

“Tiga tahun ini, Kabupaten Takalar meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari penilaian BPK, dan ini merupakan prestasi yang tidak gampang. Untuk itu saya minta semua jajaran untuk mempersiapkan semua yang berkas yang akan diperiksa BPK, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan untuk ke empat kalinya” ujarnya.

Disampaikan pula, Takalar juga meraih penghargaan dari Fajar Award 2024 sebagai pengembangan ekonomi kawasan pesisir terbaik di Sulsel, penghargaan capaian tertinggi 95 % pelaksanaan program imunisasi nasional, penghargaan dari APIP dimana Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mendapatkan poin level tiga dari BPKP, penghargaan dengan kemitraan forkopimda dimana takalar sebagai juara nasional tiga pilar kerjasama kepala desa, babinsa dan bimmas. Dan Takalar juga meraih tiga tahun berturut-turut mendapat poin Sistem Pemeriksaan Bernasis Elektronik (SPBE) dan Pemkab Takalar sudah menggunakan teknologi digital platform online.

“Untuk angka kemiskinan, Takalar berada di 10 perangkat terendah provinsi sulawesi selatan dengan poin 7,75 % dibawah rata-rata angka kemiskinan provinsi sulawesi selatan yaitu 8,6 %, untuk angka kemiskinan ekstrem takalar peringkat pertama terendah di provinsi sulawesi selatan dengan jumlah 0,06 %, hal ini karena seluruh OPD diintegrasikan wajib membuat program kegiatan yang menyentuh warga miskin ekstrem” Tambah Pj. Bupati.

Pj. Bupati juga menyampaikan untuk terus menggaungkan zakat, infaq dan sedekah agar takalar lebih berkah. Kepada seluruh ASN saya minta untuk terus meningkatkan kemampuan kompetensi dan menjaga sikap serta memiliki adab yang baik sehingga kedepan dapat diperhitungkan untuk bekerja lebih baik pula.

“Tentu penghargaan ini diraih karena sinergitas kita semua, Semoga penghargaan ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan dan takalar dapat lebih maju, berkembang dan dapat mensejahterakan masyarakat”. Tutupnya. (*)

Kabupaten TAKALAR

Pemkab Takalar Tegaskan Transparansi Pengelolaan Dana PEN Hingga 2030

Published

2 minggu ago

4 September 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–TAKALAR Pemerintah Kabupaten Takalar menegaskan komitmenya dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diterima pada tahun 2021 lalu.

Dana PEN yang diketahui sebesar Rp233,3 miliar diterima Pemkab Takalar di masa kepemimpinan Bupati Syamsari Kitta, dengan alokasi utama pada pembangunan Rumah Sakit Galesong, infrastruktur jalan, serta dukungan bagi UMKM.

Seiring berjalannya waktu, pembayaran kewajiban cicilan utang tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah hingga tahun 2030 mendatang.

Bupati Takalar, Ir. H.Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, menegaskan bahwa pemerintahannya tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sesuai skema yang berlaku, tanpa mengabaikan pelayanan publik bagi masyarakat.

“Kita sadar betul, ini adalah kewajiban daerah yang harus ditunaikan. Karena itu, strategi kami adalah menyeimbangkan kewajiban pembayaran utang dengan tetap menjalankan program pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujar Dg. Manye, di Rujab Bupati Takalar, Rabu (03/09/2025).

Hingga tahun 2025, Pemkab Takalar telah membayar cicilan sebesar Rp74,4 miliar. Sisa kewajiban hingga 2030 tercatat Rp225,4 miliar.

Fokus Perbaikan dan Evaluasi

Pemkab Takalar saat ini melakukan evaluasi mendalam terhadap proyek-proyek yang dibiayai Dana PEN, termasuk pembangunan RS Galesong dan program UMKM. Pemerintah berkomitmen melakukan perbaikan kualitas bangunan rumah sakit agar bisa benar-benar berfungsi optimal melayani masyarakat.

Selain itu, dukungan untuk pembangunan UMKM yang juga menjadi prioritas agar manfaat Dana PEN tetap dapat dirasakan pelaku usaha kecil menengah di Takalar, sampai hari ini dikabarkan bermasalah juga.

Bupati Takalar menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus membuka akses informasi terkait perkembangan pembayaran utang PEN.

“Transparansi adalah kunci. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana keuangan daerah dikelola, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi,” katanya.

Meski pembayaran cicilan akan berlangsung hingga 8 Juni 2030, Pemkab Takalar memastikan kebarlanjutan pembangunan tidak akan terhenti.

Upaya inovatif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), efisiensi belanja, serta dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat meringankan beban keuangan.

Dengan langkah ini, Pemkab Takalar berharap masyarakat tetap mendapat pelayanan publik yang baik, sekaligus memastikan keuangan daerah tetap sehat dan akuntabel.(*)