Pemkot Makassar
Pj Sekda Irwan Adnan Pimpin Rapat TAPD Tindak Lanjut Inpres Tentang Anggaran
Kitasulsel–MAKASSAR Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Irwan Adnan, memimpin Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas efisiensi belanja daerah sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.
Juga menyesuaikan dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menginstruksikan hal yang sama.
Irwan menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif.
Terutama pada sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan sanitasi, pengendalian inflasi, penyediaan cadangan pangan dan lainnya.
Beberapa pos anggaran yang dianggap tidak terlalu mendesak akan dirasionalisasi agar lebih tepat sasaran.
Sebagai contoh perjalanan dinas atau SPPD, kegiatan pertemuan di hotel, kegiatan seremonial, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis (bimtek) dan kegiatan lainnya yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat akan dirasionalkan lebih selektif.
Ia menekankan bahwa rasionalisasi tersebut lantaran mengikuti Inpres dan surat edaran Kemendagri.
Di samping itu mengantisipasi program dan prioritas Wali Kota Makassar.
“Sehingga coba teman-teman lihat program prioritas apa saja yang dibutuhkan pak wali maka kita siapkan anggarannya,” kata Irwan pada sela-sela rapat di Kantor Balai Kota, Selasa, (4/3/2025).
“Kita harus melihat kembali program-program yang benar-benar dibutuhkan dan sesuai dengan prioritas Pak Wali,” tambahnya.
Meski begitu, ia memastikan Pemkot Makassar tetap berupaya meningkatkan pendapatan daerah.
Bahwa efisiensi bukan hanya soal pemotongan, tetapi bagaimana keuangan daerah bisa dikelola lebih optimal agar program strategis tetap berjalan.
“Jika kita bekerja serius dan fokus, visi dan misi kota ini bisa tercapai lebih mudah,” tuturnya.
Selanjutnya rapat akan dilanjutkan mengenai hasil rasionalisasi ini dengan harapan langkah tersebut memperkuat efektivitas anggaran dan memastikan pembangunan daerah tetap berjalan secara maksimal. (*)
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar mencatat kemajuan dalam mendukung program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto. Dari 136, Sebanyak 15 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) secara simbolis menerima Surat Keputusan (SK) pengesahan badan hukum di Ruang Rapat Sipakatau, Balaikota Makassar.
Acara penyerahan yang diselenggarakan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal.
“Penyerahan SK ini menunjukkan dukungan penuh Pemkot Makassar terhadap program prioritas nasional Bapak Presiden,” ujar Andi Basmal usai menghadiri kegiatan tersebut.
Basmal mengungkapkan pencapaian yang menggembirakan dalam penerbitan SK pengesahan badan hukum koperasi di Makassar.
Dari total 153 kelurahan di Kota Makassar, sebanyak 136 kelurahan atau 88,89 persen telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum RI.
“Tersisa 17 kelurahan lagi yang terus kami pantau hingga mencapai target 100 persen,” kata Kakanwil Kemenkum Sulsel.
Walikota Makassar Munafri Arifuddin yang akrab disapa “Appi” menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mensukseskan pendirian KKMP di Makassar.
Munafri menegaskan bahwa koperasi ini dibentuk untuk kepentingan masyarakat luas, bukan hanya pengurusnya.
“Koperasi adalah badan usaha yang berprinsip gotong royong dan saling membantu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar,” jelasnya.
Menurut Appi, kehadiran koperasi diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, menyediakan akses keuangan yang lebih mudah, meningkatkan kualitas hidup, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi.
Dalam acara yang juga dihadiri Wakil Walikota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel, serta para camat dan lurah se-Kota Makassar, Pengurus Koperasi Merah Putih Makassar, Pengwil INI Sulsel. 15 KKMP yang mendapat SK pengesahan mewakili setiap kecamatan di Makassar.
Kelima belas koperasi yang menerima SK secara simbolis, adalah:
1. KKMP Tanjung Merdeka (Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate)
2. KKMP Bontorannu (Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Mariso)
3. KKMP Mandala (Kelurahan Mandala, Kecamatan Mamajang)
4. KKMP Banta Bantaeng (Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini)
5. KKMP Baru (Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang)
6. KKMP Barana (Kelurahan Barana, Kecamatan Makassar)
7. KKMP Tamalabba (Kelurahan Tamalabba, Kecamatan Ujung Tanah)
8. KKMP Mampu (Kelurahan Mampu, Kecamatan Wajo)
9. KKMP Buloa (Kelurahan Bulog, Kecamatan Tallo)
10. KKMP Wajo Baru (Kelurahan Wajo Baru, Kecamatan Bontoala)
11. KKMP Katimbang (Kelurahan Katimbang, Kecamatan Biringkanaya)
12. KKMP Tamalanrea (Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea)
13. KKMP Borong (Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala)
14. KKMP Masale (Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang)
15. KKMP Barang Lompo (Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Sangkarrang)
Dengan pengesahan ini, diharapkan KKMP dapat berperan optimal dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login