Unhas Kick Off Bank Sampah Kampus, MoU dengan Dua Lembaga Pengelola Sampah

Published

3 tahun ago

1 Februari 2023

Kitasulsel, Makassar—Upaya Universitas Hasanuddin dalam mengembangkan studi kebijakan yang mendukung pelaksanaan pencapaian SDGs, serta mendukung secara akademis pengembangan berbagai indikator, ternyata bukan isapan jempol belaka. Terbukti dengan akan hadirnya pengelolaan sampah TPS 3R an bank sampah di dalam kampus Unhas Tamalanrea. Kick Off Pengelolaan sampah tersebut di lakukan secara langsung oleh wakil rektor IV Unhas, Prof. DR. Ir. Adi Maulana di Ex. farm Unhas Fakultas Pertanian kampus Unhas Tamalanrea.

Dalam sambutannya, Prof Adi mengatakan, kegiatan ini sesuai dengan arahan rektor Unhas agar merealisasikan apa yang menjadi tujuan dari perguruan tinggi. “Apalagi Unhas baru baru ini mendapatkan penghargaan peringkat kedua SDGs dia tas satu tingkat dari Universitas Indonesia,” ujarnya.

Prof. Adi juga berharap setiap tujuan dari SDGs diharapkan dapat terintegrasi di kegiatan pengajaran di masing-masing bidang ilmu yang ada di kampus Unhas.

Sementara itu, direktur bank sampah dan TPS 3R kampus Unhas Tamalanrea, Dr.Ir. Irwan Ridwan mengatakan program TPS 3R dan bank sampah ini nantinya akan menjalankan 3 hal antara lain, pengelolaan sampah organik dan an organik melalui bank sampah, pengolahan sampah organik dengan teknologi. Kedua bank sampah dan TPS 3R ini nantinya bisa menjadi tempat penelitian bagi masiswa S1, S2 dan S3. Sementara yang ketiga adalah bank sampah ini nantinya bisa menjadi tempat pembelajaran dan rujukan dari semua stakeholder yang ingin belajar tentang pengelolaan sampah yang terintegrasi.

Dalam kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerjasama antara Universitas Hasanuddin yang diwakil wakil rektor IV, Prof Adi Maulana dengan Yayasan Peduli Negeri yang dihadiri langsung ketuanya Saharuddin Ridwan dalam hal pendampingan program pengelolaan sampah yang terintegrasi. Selain dengan yayasan Peduli Negeri, Unhas melalui bank sampah unit kampus juga melakukan penandatanganan kerjasama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Bank Sampah Pusat Kota Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Usai kick off, Prof Adi didampingi Shintani Naoyuki (penasihat kebijakan pembangunan Daerah untuk Sulawesi), perwakilan PP IKA Unhas, perwakilan dari wali amanat, dan beberapa dekan serta perwakilan dari pusat pengelolaan eco region Sulawesi Maluku mendengarkan penjelasan dari Dr. Irwan tentang flow chart pengelolaan sampah dan jenis sampah yang akan dibeli oleh bank sampah kampus.(My)

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Terapkan WFA Bagi Pegawai, Tanggal 1–4 September

Published

1 jam ago

31 Agustus 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar memberlakukan kebijakan sistem kerja Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN lingkup Pemkot Makassar.

Kebijakan ini berlaku selama sepekan, mulai tanggal 1 hingga 4 September 2025, sesuai Surat Edaran Wali Kota Makassar Nomor 272 Tahun 2025 tertanggal 31 Agustus 2025.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, membenarkan penerbitan surat edaran tersebut.

Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah antisipasi kejadian yang mungkin timbul akibat situasi terkini di Kota Makassar.

“Surat Edaran Pak Wali Kota Makassar terkait WFA berlaku sepekan, tepatnya tanggal 1–4 September 2025. Hal ini juga sejalan dengan instruksi pusat,” ujarnya, Minggu (31/8/2025).

Dalam penjelasan Pemkot, Work From Anywhere (WFA) memberikan fleksibilitas kepada pegawai untuk melaksanakan tugas dari lokasi mana pun, baik kantor, rumah, maupun tempat lain yang mendukung produktivitas.

Hal ini berbeda dengan Work From Home (WFH) yang membatasi pegawai untuk bekerja dari rumah saja.

“Baik WFA maupun WFH tetap mewajibkan pegawai menjalankan tugas sesuai jam kerja dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi antarpegawai juga dapat dilakukan secara daring,” jelasnya.

Meski diberlakukan WFA, Pemkot menegaskan bahwa pelayanan publik tidak akan terganggu. Unit kerja yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap diwajibkan bertugas di kantor.

“Hal ini untuk menjamin kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi secara normal,” katanya.

Adapun beberapa poin penting dalam Surat Edaran Wali Kota Makassar tentang pelaksanaan WFA, antara lain.

Pertama, ASN Makassar tetap melaksanakan tugas kedinasan dari kantor, rumah, atau lokasi lain (Work From Anywhere) pada 1–4 September 2025.

Kedua, Pegawai wajib menyelesaikan pekerjaan sesuai tugas dan tanggung jawab, dengan koordinasi daring jika diperlukan.

“Ketiga, Teknis pengaturan internal diserahkan kepada masing-masing Kepala Perangkat Daerah,” isi surat edsran tersebut.

Untuk poin keempat, atasan langsung wajib melakukan monitoring, dan jika ada pekerjaan mendesak yang harus dilakukan di kantor, harus ada komunikasi dengan atasan.

Kelima, Unit pelayanan publik seperti rumah sakit, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan layanan sejenis tetap bekerja dari kantor sesuai ketentuan hari dan jam kerja.

Keenam, Sistem WFA akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan. Serta ketujuh, Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan edaran ini.

Tak hanya bagi pegawai, Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Makassar menginstruksikan seluruh satuan pendidikan jenjang PAUD/TK, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta, untuk melaksanakan pembelajaran secara daring pada 1–4 September 2025.

Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak aksi demonstrasi di wilayah Makassar.

Dalam surat edaran bernomor 400.3.5/8/S.Edar/Disdik/VIII/2025 yang ditandatangani Kepala Disdik Makassar, Achi Soleman, tertanggal 31 Agustus 2025.

“Seluruh guru dan tenaga kependidikan tetap melaksanakan tugas pembelajaran secara optimal dengan memanfaatkan berbagai platform daring seperti WhatsApp, Google Classroom, Zoom, atau platform lainnya,” demikian keterangan resmi dalam edaran tersebut. (*)