Connect with us

DPRD Kota Makassar

Reses di Laikang, Tri Sulkarnain Ahmad Bahas Air Bersih, KIS, Sampah dan Beasiswa Pendidikan

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Tri Sulkarnain Ahmad, menggelar reses kedua untuk masa sidang kedua tahun anggaran 2025/2026, di Jalan Bulukumba, Lorong Garden, RT 02, Kelurahan Laikang, Kecamatan Biringkanaya.

Dalam pertemuan ini, warga menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari masalah layanan air bersih, Kartu Indonesia Sehat (KIS), pengelolaan sampah, hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.

Salah satu keluhan utama warga adalah kesulitan mendapatkan akses air bersih dari PDAM.

Menanggapi hal itu, Tri Sulkarnain Ahmad menjelaskan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan PDAM terkait kendala yang dihadapi.

“Secara umum, ada dua masalah utama dalam layanan PDAM. Pertama, tidak adanya pipa besar yang masuk ke area yang ingin dipasangi PDAM. Kedua, meskipun ada pipa besar, debit airnya sering kali tidak mencukupi,” jelasnya.

Sebagai solusi, PDAM saat ini sedang merancang pemekaran wilayah operasional agar distribusi air lebih merata.

BACA JUGA  Budi Hastuti Sosialisasikan Perda Perlindungan Perawat di Makassar

“Solusinya adalah membangun instalasi baru dan menyediakan penampungan tambahan. Dengan cara ini, beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan air bersih bisa lebih terakomodasi,” ujarnya.

Selain itu, ia meminta warga bersabar karena pemerintah kota masih dalam masa transisi dengan wali kota baru, yang kemungkinan akan melakukan penyegaran dalam jajaran direksi PDAM.

“Setelah direksi baru ditetapkan, kita akan segera menindaklanjuti keluhan-keluhan terkait air bersih,” tegasnya

Selain air bersih, warga juga mengeluhkan masalah Kartu Indonesia Sehat (KIS), terutama bagi mereka yang belum mendapatkan akses layanan kesehatan yang optimal.

Tri Sulkarnain Ahmad memastikan bahwa pihaknya akan memperjuangkan agar masalah KIS bisa tertangani dengan baik, terutama bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

“Jika ada warga yang mengalami kendala dalam penggunaan atau pengajuan KIS, silakan lapor ke kami. Saya siap membantu mengawal agar hak layanan kesehatan ini bisa didapatkan oleh masyarakat,” imbuhnya.

BACA JUGA  Polemik Potongan Insentif Pekerja Keagamaan, Komisi D DPRD Makassar Desak Solusi Konkret

Selain itu, permasalahan sampah dan kebersihan lingkungan juga menjadi perhatian dalam reses ini. Warga mengeluhkan masih adanya tumpukan sampah di beberapa titik yang belum terkelola dengan baik.

Sebagai solusi, Tri Sulkarnain Ahmad mengajak warga untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan.

“Penanganan sampah bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Saya mengajak warga untuk aktif dalam memilah sampah dan bekerja sama dengan petugas kebersihan agar lingkungan tetap sehat,” katanya.

Dalam kesempatan ini, beasiswa pendidikan juga menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga. Mereka berharap adanya program bantuan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu agar tetap bisa mengenyam pendidikan dengan layak.

Tak hanya itu, Tri Sulkarnain Ahmad menegaskan bahwa dirinya akan mendorong program beasiswa agar lebih banyak anak yang mendapatkan kesempatan belajar.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Hadiri Pengukuhan Andi Arwin Sebagai Pjs Wali Kota Makassar

“Pendidikan adalah kunci utama untuk masa depan anak-anak kita. Saya akan berupaya agar lebih banyak beasiswa diberikan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu agar mereka bisa terus melanjutkan sekolah tanpa terkendala biaya,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari reses ini, Tri Sulkarnain Ahmad meminta warga untuk menyampaikan aspirasi mereka dalam bentuk surat pengaduan resmi.

“Jika ada keluhan yang perlu ditindaklanjuti segera, bisa dituangkan dalam surat resmi. Saya sendiri yang akan mengantar dan mengawal ke pihak terkait agar ada solusi nyata,” pungkasnya.

Reses ini menjadi bukti nyata bahwa wakil rakyat hadir di tengah masyarakat untuk mendengar dan memperjuangkan aspirasi mereka.

Warga berharap pertemuan ini bisa segera ditindaklanjuti agar berbagai permasalahan, mulai dari air bersih, layanan kesehatan, sampah, hingga beasiswa pendidikan, dapat segera teratasi. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPRD Kota Makassar

DPRD Makassar Pastikan Kantor Sementara di Perumnas Hertasning Mulai 1 Oktober

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pasca kebakaran yang melanda Kantor DPRD Kota Makassar pada 29 Agustus lalu, Sekretariat Dewan bergerak cepat mencari alternatif gedung sementara untuk menampung aktivitas 50 anggota dewan.

Sekretaris DPRD Makassar, Andi Rahmat Mappatoba, mengungkapkan salah satu opsi yang disepakati adalah menggunakan gedung Perumnas di kawasan Hertasning, Kecamatan Rappocini.

“Sudah ada pertemuan awal melalui zoom bersama pihak Perumnas. Mereka menawarkan harga sewa Rp650 juta per tahun, sudah termasuk biaya asuransi dan notaris,” kata Andi Rahmat, Rabu (10/9/2025).

“Namun, kita masih terus melakukan negosiasi agar bisa turun ke angka Rp600 juta,” tambah Andi Rahmat.

Menurutnya, kontrak akan berlaku selama satu tahun, dengan pembiayaan melalui APBD Perubahan 2025.

BACA JUGA  Ketua DPRD Makassar Hadiri Pengukuhan Andi Arwin Sebagai Pjs Wali Kota Makassar

Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan menandatangani berita acara kesepakatan terkait pemeliharaan gedung.

“Kalau sesuai target, paling lambat besok atau lusa kita akan tandatangani. Setelah itu, renovasi dilakukan satu hingga dua minggu,” jelasnya.

“Karena ini bangunan lama, beberapa sarana dan prasarana harus kita benahi sesuai kebutuhan ruang,” jelasnya, melanjutkan.

Lebih lanjut, Andi Rahmat menargetkan gedung sementara tersebut sudah bisa ditempati per 1 Oktober 2025.

“Kontraknya kita mulai 1 Oktober. Jadi awal bulan depan Insya Allah anggota dewan sudah bisa berkantor di sana,” tambahnya.

Sementara itu, untuk pelaksanaan rapat paripurna, DPRD Makassar akan menggunakan ruang Sipakatau Balai Kota Makassar. Alternatif lain, jika tidak memungkinkan, rapat bisa dilakukan secara daring atau virtual.

BACA JUGA  Pimpinan DPRD Makassar Ucapkan Selamat Memperingati Isra Miraj

“Kantor Perumnas kita fungsikan khusus untuk aktivitas dewan. Kalau paripurna, bisa di ruang Sipakatau (Balai Kota) atau daring (virtual) bila kondisi tidak memungkinkan,” pungkasnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel