Pemkot Makassar
Untuk Pertama Kali, Wali Kota Makassar Donor Darah di Bulan Ramadan
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, turut serta terlibat langsung dalam aksi donor darah yang digelar oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Sulawesi Selatan di Menara Pinisi Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (15/3/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari bakti sosial yang bertujuan untuk membantu ketersediaan stok darah di Palang Merah Indonesia (PMI) selama bulan Ramadan.
Usai melakukan donor darah, Munafri mengaku bahwa ini adalah kali pertama dirinya mendonorkan darah pada saat berpuasa di bulan Ramadan.
Awalnya, dia mengira berpuasa akan menjadi hambatan untuk mendonorkan darah, namun setelah berkonsultasi dengan petugas medis, dipastikan bahwa donor darah tetap aman dilakukan saat berpuasa.
“Saya juga tadi bertanya kalau puasa seperti apa, Alhamdulillah bisa dan saya sudah melakukan itu. Kita berharap masyarakat yang mau (donor) tidak usah ragu karena kan diperiksa dulu. Kalau memang tidak bisa di awal ya tidak bisa tapi kalau bisa, silakan. Bagus sekali. Ini pertama kali seumur hidup saya donor darah di bulan Ramadan. Saya pikir tidak bisa, ternyata bisa,” kata Munafri.
Dia menjelaskan, kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi penerima donor, tetapi juga bagi kesehatan pendonor itu sendiri. Munafri menilai, donor darah adalah kebiasaan baik yang perlu dilakukan secara rutin.
“Tentu ini hal yang sangat positif. Donor darah ini bukan cuma hanya menyelamatkan sesama kita manusia tapi buat diri sendiri juga sangat baik,” ujarnya.
Munafri menekankan pentingnya regenerasi darah dalam tubuh dan berharap Pemerintah Kota Makassar dapat mengadakan kegiatan serupa secara berkala.
Dengan demikian, ketersediaan darah di PMI bisa lebih terjaga, terutama pada masa-masa tertentu yang membutuhkan banyak stok darah.
“Proses penggantian darah itu kan sangat dibutuhkan sehingga kita berharap mudah-mudahan di Pemerintah Kota Makassar ini akan kita lakukan secara rutin sehingga ada sumbangsih darah secara periodik ke PMI untuk menambah stok darah di Kota Makassar,” lanjutnya.
Munafri berharap inisiatif ini dapat dijadikan contoh bagi komunitas lain di Makassar untuk semakin aktif dalam kegiatan sosial. Menurutnya, kepedulian terhadap sesama adalah nilai yang harus terus dijaga dan ditingkatkan di tengah masyarakat.
“Mudah-mudahan ini bisa kita jalankan di Pemerintah Kota Makassar secara rutin. Kita mengajak semua komunitas yang ada di Makassar, ayolah rajin-rajin bikin acara sosial seperti ini,” pungkas Munafri.
Sementara itu, Ketua PSMTI Sulsel, Emmy Jita menjelaskan bahwa selain aksi donor darah, kegiatan ini juga memberikan apresiasi kepada para pendonor. Setiap orang yang berpartisipasi mendapatkan paket sembako sebagai bentuk penghargaan dari panitia dan PMI.
“Dari kami PSMTI Sulsel memberikan beras 5 kilogram, dari PMI ada beras 2 kilogram, terigu, minyak goreng, dan vitamin,” ujarnya.
Dia menyampaikan bahwa PSMTI Sulsel menargetkan hingga 700 pendonor dalam kegiatan ini. Bahkan, sejak pagi jumlah pendaftar sudah melampaui target, sehingga pendaftaran di beberapa lokasi harus ditutup lebih awal.
“Targetnya keseluruhan 600-700 pendonor dan hari ini kita ada dua titik, di Gereja Petra dan Pinisi UNM. Besok di MTOS dan Grand Mall Maros. Di UNM ini kami target 200, tapi karena sudah capai target, kami arahkan ke lokasi lain,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah Kota Makassar di bawah kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham (Munafri-Aliyah), berkomitmen dalam menerapkan sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan.
Komitmen tersebut diperkuat melalui,
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, melakukan pertemuan resmi antara jajaran Pemkot Makassar dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Kantor BKN, Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Pertemuan ini bertujuan untuk mengonsultasikan sejumlah hal strategi terkait tata kelola kepegawaian, promosi jabatan, dan penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, hadir langsung memimpin delegasi yang diikuti diikuti Sekretaris Daerah A. Zulkifly Nanda, Kepala BKPSDMD Makassar Kamelia Thamrin Thantu, Kepala Bapenda Andi Asminullah Azis, Ketua Tim Ahli Pemkot Hudli Huduri, dan Tim Ahli lainnya termasuk Prof.
“Tadi, kami berkonsultasi langsung dengan Kepala BKN terkait berbagai aspek kepegawaian. Alhamdulillah kami mendapatkan arahan dan masukan yang sangat jelas dan konstruktif,” ujar Munafri usai pertemuan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar memiliki tekad yang kuat untuk membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan berbasis kinerja.
Lanjut dia, profesionalisme dan kapabilitas harus menjadi dasar utama dalam pengisian jabatan ASN.
“Kami ingin memastikan promosi jabatan dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai prinsip meritokrasi,” tegas politisi Golkar itu.
Sistem merit yang dimaksud mengedepankan tiga hal utama: kompetensi, talenta, dan kemampuan, tanpa dipengaruhi oleh faktor non-profesional seperti kedekatan pribadi, politik, atau senioritas semata.
Lebih jauh lagi, Munafri menjelaskan bahwa reformasi birokrasi juga diperkuat melalui transformasi digital dalam sistem kepegawaian ASN.
Upaya ini diharapkan mampu membangun birokrasi yang modern, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki integritas tinggi dalam pelayanan publik.
“Dengan dukungan dari BKN dan kolaborasi bersama para ahli, kami optimis reformasi kepegawaian di Kota Makassar dapat berjalan lebih efektif dan sistemik,” lanjutnya.
Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem meritokrasi mendapat pengakuan langsung dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Bahkan, Kota Makassar ditargetkan menjadi proyek percontohan nasional dalam implementasi manajemen talenta berbasis sistem merit.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Thantu, usai pertemuan resmi bersama Kepala BKN, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, di Jakarta.
“Sistem meritokrasi dalam birokrasi pemerintahan ini sangat penting. Alhamdulillah hari ini kami bisa bertemu langsung dengan Kepala BKN dan didampingi langsung oleh Wali Kota (Pak Munafri),” jelasnya.
“Kami juga dari BKD diberi ruang untuk berdiskusi mendalam tentang pengembangan manajemen kepegawaian di Kota Makassar,” tambah Kamelia.
Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi reformasi kepegawaian di Makassar. Kepala BKN secara khusus menyampaikan harapan agar Kota Makassar menjadi kota percontohan nasional.
Dalam hal manajemen talenta berbasis meritokrasi, sebuah pendekatan modern yang menekankan kompetensi dan potensi ASN secara objektif dan sistematis.
“Kita di (Pemkot Makassar) diberi target untuk segera mengimplementasikan sistem merit sebagai fondasi pengelolaan ASN di Makassar. Insya Allah Pak Wali sudah menugaskan kami untuk segera merancang dan menjalankan sistem tersebut,” tutur Kamelia.
Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa sistem merit bukan sekedar sistem promosi atau penempatan jabatan, melainkan alat strategi untuk memahami kondisi dan potensi SDM ASN secara menyeluruh.
Melalui pemetaan kualitatif dan kuantitatif terhadap kompetensi, motivasi, serta integritas pegawai, Pemkot Makassar bisa lebih fokus dan efektif dalam menempatkan talenta terbaik pada posisi yang tepat.
Sistem merit ini jauh lebih dari sistem yang selama ini kita kenal. Ini tentang membangun birokrasi yang sehat, berintegritas, dan benar-benar melayani.
“Dengan sistem ini, kita bisa memilih pegawai yang paling tepat berdasarkan data dan kinerja, bukan hanya berdasarkan senioritas atau kedekatan,” tegasnya.
Menurut Kamelia, apa yang saat ini diperjuangkan oleh Wali Kota Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham sejalan dengan arah kebijakan nasional di bidang ASN.
Bahkan BKN memberikan dukungan penuh kepada Makassar agar menjadi model inspiratif bagi kota-kota lain di Indonesia.
“Banyak kota berupaya membangun sistem merit, namun BKN khusus menaruh harapan besar kepada Makassar untuk bisa lebih dulu menunjukkan hasil nyata,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari langkah konkret, Pemkot Makassar melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menggandeng ahli reformasi birokrasi dan transformasi digital, Ir. H. Juwanda, untuk memperkuat desain sistem kepegawaian berbasis teknologi.
Sementara itu, Kepala BKN Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menyambut baik langkah proaktif Pemkot Makassar. Ia menekankan pentingnya konsistensi dan integritas dalam penerapan sistem merit agar ASN dapat berperan maksimal dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login