Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait penerapan Whistleblowing System (WBS) terintegrasi sebagai upaya memperkuat sistem pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Agama.

Penandatanganan perpanjangan kerja sama tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Deputi Bidang Data dan Informasi KPK, Eko Marjono, menegaskan bahwa perpanjangan kerja sama ini bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga profesionalisme organisasi sekaligus meningkatkan efektivitas sistem pengawasan.

“Pembaruan perjanjian ini menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan sekaligus peningkatan kualitas kerja sama. KPK mengapresiasi komitmen Kemenag yang sejak 2021 telah mengintegrasikan aplikasi pengaduan, menerbitkan aturan perlindungan pelapor, hingga gencar melakukan sosialisasi antikorupsi,” ujar Eko.

Menurutnya, keberadaan kanal pengaduan terintegrasi memiliki peran penting sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi penyimpangan di lingkungan kerja.

Dengan sistem yang semakin terintegrasi, berbagai laporan dapat ditindaklanjuti lebih cepat sehingga potensi pelanggaran tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

“Dengan sistem yang terintegrasi, kita bisa menindaklanjuti penyimpangan sejak dini sehingga tidak berdampak luas terhadap tujuan organisasi. Fokus kita ke depan adalah optimalisasi mekanisme pertukaran data agar penanganan pengaduan lebih profesional, objektif, transparan, dan yang terpenting, menjamin kerahasiaan serta perlindungan bagi pelapor,” jelasnya.

Menag Minta KPK Perketat Pengawasan

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyambut baik perpanjangan kerja sama tersebut dan menegaskan komitmen penuh Kementerian Agama dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi.

Bahkan, Nasaruddin secara terbuka meminta KPK untuk terus melakukan pengawasan secara ketat terhadap seluruh jajaran Kementerian Agama sebagai bentuk upaya pencegahan.

“Saya mendukung betul, mohon kami diawasi ketat juga oleh KPK. Berikan teguran jika Bapak menemukan hal-hal yang tidak sesuai, supaya kami bisa melakukan pencegahan lebih dini daripada membiarkan pelanggaran terjadi. Mari kita saling mengingatkan,” tegas Menag.

Ia mengakui bahwa Kementerian Agama yang memiliki lebih dari 361 ribu pegawai memikul tanggung jawab besar sebagai institusi yang menjadi teladan bagi masyarakat.

Menurutnya, setiap bentuk penyimpangan sekecil apa pun akan menjadi perhatian publik sehingga integritas harus terus dijaga.

“Kemenag ini seperti background putih, noda hitam sekecil apa pun akan terlihat nampak,” ujarnya.

Perkuat Budaya Antikorupsi Berbasis Nilai Keagamaan

Nasaruddin menjelaskan bahwa dukungan Kementerian Agama terhadap KPK tidak hanya diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan internal, tetapi juga melalui berbagai program pendidikan dan penguatan budaya antikorupsi.

Di antaranya dengan menyusun konsep pendidikan antikorupsi berdasarkan perspektif agama serta memanfaatkan mimbar keagamaan di ratusan ribu rumah ibadah untuk menyampaikan pesan-pesan integritas kepada masyarakat.

Melalui pendekatan tersebut, Kementerian Agama berharap nilai-nilai antikorupsi dapat menjadi bagian dari budaya organisasi sekaligus tertanam dalam kehidupan masyarakat.

Perpanjangan kerja sama ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Dalam kerja sama tersebut, KPK berperan memperkuat kerangka sistem pengaduan yang terintegrasi, sementara Kementerian Agama berkomitmen mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di seluruh satuan kerja, baik di tingkat pusat maupun daerah.

“Semoga perpanjangan kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem pengaduan dan pencegahan tindak pidana korupsi secara menyeluruh di negeri ini,” pungkas Nasaruddin Umar.