KITASULSEL.COM, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menegaskan bahwa pelaksanaan wisuda bagi siswa Taman Kanak-Kanak (TK) tidak bersifat wajib. Ia mengimbau sekolah-sekolah agar tidak memaksakan kegiatan seremonial tersebut kepada siswa maupun orang tua.

Pernyataan ini disampaikan Gubernur usai memimpin Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025 di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat, 2 Mei 2025. Penegasan itu merespons kasus dua anak TK di Makassar yang dikeluarkan dari sekolah setelah orang tuanya memprotes biaya wisuda.

“Terkait larangan wisuda untuk TK, sebenarnya wisuda itu tidak wajib. Kalau ada yang ingin secara sukarela, ya silakan. Tapi kalau orang tua tidak mau, tidak usah dipaksakan,” kata Andi Sudirman.

Ia juga menambahkan bahwa tidak ada aturan yang mewajibkan adanya seremonial kelulusan, terutama pada jenjang pendidikan anak usia dini.

“Untuk jenjang sarjana mungkin masih wajar, karena ada program akademiknya. Tapi untuk sekolah dasar atau TK, prinsipnya jangan membebani orang tua,” tambahnya.

Sebelumnya, dua anak TK di Makassar dilaporkan dikeluarkan dari sekolah lantaran orang tuanya mempertanyakan transparansi penggunaan dana Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) dan menolak membayar biaya penamatan yang dianggap memberatkan.

Sejalan dengan hal itu, Pemerintah Kota Makassar juga telah mengeluarkan larangan pelaksanaan wisuda atau perpisahan sekolah, yang dianggap menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa. Larangan tersebut ditegaskan oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), sebagai bentuk keprihatinan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

“Kebijakan ini diambil agar tidak ada lagi kegiatan seremonial yang memaksa orang tua mengeluarkan biaya besar hanya demi kelulusan anak-anak mereka,” tegas Appi.