Connect with us

Pemkot Makassar

Munafri–Aliyah Kompak Hadiri Rakornas 2026, Tegaskan Komitmen Makassar Dukung Program Prioritas Presiden

Published

on

Kitasulsel–BOGOR Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, kompak menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 secara resmi dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kegiatan strategis nasional ini turut dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan Rakornas menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Menurut Munafri, Rakornas 2026 bertujuan menjelaskan secara komprehensif arah, target, serta indikator Program Prioritas Presiden, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala implementasi di daerah. Forum ini juga memastikan setiap kebijakan dapat dieksekusi secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel melalui kolaborasi yang solid antara pusat dan daerah.

BACA JUGA  PCNU Temui Pjs Wali Kota, Persiapan “Makassar Bermunajat

“Hari ini kami menghadiri Rakornas 2026 yang dibuka langsung oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto. Ini sangat penting untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh jajaran pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada negara dan masyarakat,” ujar Munafri.

Rakornas 2026 merupakan Rakornas ke-2 yang diselenggarakan dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Kegiatan ini diikuti sekitar 4.473 peserta dari seluruh Indonesia yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda.

Munafri menilai pertemuan nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan nasional dengan pelaksanaannya di daerah. Tingginya animo kepala daerah untuk hadir menunjukkan kuatnya komitmen bersama dalam mendukung agenda pembangunan nasional lima tahun ke depan.

“Apa yang dipaparkan Bapak Presiden menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menyelaraskan pelaksanaan program pembangunan nasional dengan kebutuhan, karakteristik, dan kondisi masing-masing daerah,” jelasnya.

Kehadiran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar pada Rakornas 2026 menjadi wujud nyata komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam mendukung agenda pembangunan nasional, sekaligus memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA  Pemkot Makassar Kampanyekan Pengurangan Sampah Plastik, Dorong ASN Jadi Teladan

Munafri Arifuddin yang akrab disapa Appi menegaskan kesiapan Pemerintah Kota Makassar untuk berkolaborasi dan mendukung penuh seluruh program prioritas Presiden Prabowo Subianto, serta menjalankan setiap arahan yang disampaikan dalam forum Rakornas.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan Koperasi Merah Putih, pengentasan kemiskinan, serta program Zero Waste atau bebas sampah yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Sebagai pemerintah daerah, kami siap menjalankan arahan Bapak Presiden. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mendukung dan mengimplementasikan program prioritas nasional, seperti MBG, Koperasi Merah Putih, serta pengentasan kemiskinan,” tuturnya.

Sementara itu, saat membuka Rakornas, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya keselarasan visi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam taklimatnya, Presiden menekankan peran aparatur pemerintahan sebagai pemimpin rakyat yang harus bekerja secara adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

“Harapan semua rakyat kita, dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99 persen pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat hingga daerah,” kata Prabowo.

BACA JUGA  Munafri Sambut Hangat Pengurus Baru PKS, Perkuat Sinergitas

Dalam arahannya, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI, sebuah gerakan nasional yang menekankan pembangunan lingkungan yang aman, sehat, bersih, dan indah. Gerakan ini difokuskan pada pembenahan lingkungan permukiman, penataan ruang publik, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Presiden menegaskan peran aktif seluruh instansi pemerintah sebagai teladan, salah satunya melalui pelaksanaan kerja bakti rutin dan serentak, termasuk melibatkan sekolah-sekolah. Pemerintah juga akan menyiapkan sarana pendukung seperti gerobak dan truk sampah guna mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Selain kebersihan, penataan kawasan perkotaan juga menjadi perhatian, mulai dari jalan protokol, kawasan wisata, hingga pusat kota, termasuk penertiban kabel semrawut dan penyesuaian tampilan bangunan usaha agar selaras dengan lingkungan sekitar.

“Keindahan kota merupakan bagian penting dari citra bangsa, sekaligus faktor penunjang kenyamanan masyarakat dan daya tarik pariwisata nasional,” pungkas Presiden.

Continue Reading
Click to comment

Warning: Undefined variable $user_ID in /www/wwwroot/kitasulsel.com/wp-content/themes/zox-news/comments.php on line 49

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Makassar Raih Paritrana Award Nasional, Jadi Kabupaten/Kota Terbaik se-Indonesia

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional setelah meraih Paritrana Award sebagai kabupaten/kota terbaik se-Indonesia dalam bidang jaminan sosial ketenagakerjaan.

Penghargaan bergengsi tersebut diberikan atas komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dalam mewujudkan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) bagi seluruh pekerja.

Paritrana Award diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, kepada Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Plaza BPJAMSOSTEK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).

Penghargaan tersebut menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap keberpihakan Pemerintah Kota Makassar dalam memberikan perlindungan sosial kepada pekerja, khususnya kelompok rentan.

Usai menerima penghargaan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi masyarakat pekerja dari berbagai risiko kerja.

“Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Makassar hadir dan peduli terhadap pekerja rentan yang selama ini membutuhkan perlindungan,” ujar Appi.

BACA JUGA  DPD HIMTANI Sulsel Audiensi dengan Wakil Wali Kota Makassar, Bahas Kolaborasi di Sektor Pertanian dan Perikanan

Menurutnya, perhatian pemerintah mencakup berbagai lapisan masyarakat, mulai dari buruh, pekerja seni, ketua RT/RW, hingga komunitas informal lainnya yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial.

Di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin, penghargaan tersebut dinilai bukan sekadar simbol prestasi, tetapi mencerminkan arah kebijakan yang konsisten dalam memperkuat perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Prestasi ini juga menjadi istimewa karena Makassar tercatat sebagai satu-satunya pemerintah kabupaten/kota di luar Pulau Jawa sekaligus satu-satunya dari Provinsi Sulawesi Selatan yang berhasil meraih Paritrana Award 2025.

Di tengah persaingan ketat antardaerah, capaian tersebut menegaskan posisi Makassar sebagai daerah yang progresif dalam menghadirkan sistem perlindungan tenaga kerja yang inklusif dan berkelanjutan.

Appi menegaskan, Pemerintah Kota Makassar memandang jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai instrumen penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja di sektor formal maupun informal.

“Kami berkomitmen memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam setiap aktivitas kerja masyarakat,” katanya.

BACA JUGA  Tinjau Gudang KPU, Andi Arwin Azis: Logistik Pilkada Siap Didistribusikan

Saat ini, melalui kebijakan berbasis Peraturan Wali Kota (Perwali), Pemkot Makassar telah memberikan perlindungan kepada 81.466 pekerja rentan dari berbagai risiko kerja.

Perlindungan tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Selain itu, sekitar 45 ribu warga juga telah memperoleh manfaat Program Jaminan Hari Tua (JHT).

Munafri turut mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan guna memperluas cakupan perlindungan sosial.

“Kami mengajak seluruh pekerja di Makassar, bahkan di Indonesia, untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ini adalah langkah penting menuju universal coverage jaminan sosial bagi pekerja,” ajaknya.

Dalam implementasi program tahun 2025, Pemkot Makassar juga menghadirkan inovasi melalui Program Makassar Berjasa (Makassar Berbagi Jaminan Sosial) yang menjadi bagian dari tujuh program prioritas “Sapta Unggulan”.

Program tersebut difokuskan pada perlindungan pekerja rentan dengan total 81.466 pekerja telah tercover, termasuk 45 ribu di antaranya yang memperoleh manfaat JHT.

BACA JUGA  Hujan Deras Picu Genangan di Pettarani, Dinas PU Makassar Turunkan 40 Personel Satgas Drainase

Selain itu, Pemkot Makassar juga menginisiasi program keagenan Perisai berbasis RT/RW untuk mempermudah masyarakat mendaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sekaligus membuka peluang kerja baru.

“Program ini sudah berjalan efektif sejak 2026 dan menjadi salah satu strategi mempercepat universal coverage jaminan sosial,” jelas Munafri.

Ia menegaskan bahwa pekerja rentan menjadi prioritas utama pemerintah karena memiliki tingkat risiko tinggi, penghasilan tidak tetap, dan minim perlindungan sosial.

Menurutnya, Program Makassar Berjasa merupakan langkah strategis dalam mencegah munculnya kemiskinan baru sekaligus memperluas cakupan perlindungan sosial ketenagakerjaan.

Sepanjang tahun 2025, total manfaat klaim yang telah disalurkan mencapai Rp43,37 miliar kepada 6.881 pekerja, meliputi pegawai non-ASN, perangkat desa, RT/RW, hingga kader kemasyarakatan.

“Ini adalah hasil kerja bersama dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Makassar,” tutup Appi.

Continue Reading

Trending