Connect with us

Makassar

Listrik Sering Padam, Tagihan Justru Membengkak ? Masyarakat Makassar Perlu Tahu Cara Pengaduannya

Published

on

KITASULSEL — MAKASSAR –Pemadaman listrik yang berulang di sejumlah wilayah Makassar mulai menjadi persoalan bagi masyarakat. Terlebih ketika pemadaman bergilir berlangsung selama berbulan-bulan dengan alasan pemeliharaan atau pengaturan beban, sementara sebagian pelanggan mengeluhkan tagihan listrik yang justru meningkat.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan penting: sampai kapan masyarakat harus menghadapi pemadaman, bagaimana kepastian penanganannya, dan ke mana pelanggan harus mengadu jika pelayanan tidak kunjung membaik?

Sebagai konsumen, masyarakat memiliki hak yang dilindungi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pasal 29 mengatur hak pelanggan untuk memperoleh pelayanan yang baik, pasokan listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik, serta ganti rugi apabila pemadaman terjadi akibat kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh penyedia listrik sesuai ketentuan perjanjian.

Karena itu, pemadaman berulang tidak cukup hanya dijawab dengan alasan pemeliharaan atau pengaturan beban. PLN perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan, wilayah terdampak, jadwal pemadaman, serta target penyelesaian agar masyarakat memiliki kepastian.

BACA JUGA  Wamenag: Teknologi Digital Perluas Akses Pendidikan, Anak Harus Mampu Mengendalikan Teknologi

Untuk pemadaman terencana, informasi sebelumnya juga penting agar pelanggan dapat mempersiapkan aktivitas rumah tangga maupun usaha. Sementara gangguan mendadak akibat kerusakan atau keadaan darurat perlu dibedakan dari pemadaman yang sudah dijadwalkan.

Pelanggan Berhak Meminta Kompensasi

Ketentuan mengenai mutu pelayanan dan kompensasi diatur dalam Permen ESDM Nomor 27 Tahun 2017 beserta perubahannya, terakhir melalui Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2025.

Standar lama gangguan ditetapkan satu jam per bulan, tetapi Menteri ESDM dapat menetapkan standar berbeda berdasarkan kondisi geografis dan jaringan listrik. Jika akumulasi gangguan melampaui standar yang berlaku, pelanggan berhak memperoleh kompensasi berupa pengurangan tagihan.

Besaran kompensasi berkisar 50 hingga 500 persen dari biaya beban atau rekening minimum, bergantung pada lamanya gangguan yang melampaui standar. Persentase tersebut bukan dihitung dari seluruh tagihan dan tidak otomatis diberikan setiap kali listrik padam.

BACA JUGA  Kebanggaan Baru Bumi Nene Mallomo, Putri Sidrap Melani Raih Golden Ticket D’Academy 8 Indosiar

Karena itu, pelanggan dapat meminta PLN menjelaskan catatan lama gangguan di wilayahnya, standar yang digunakan, serta perhitungan kompensasi yang menjadi hak konsumen.

Sementara untuk tagihan yang meningkat, pelanggan dapat meminta pemeriksaan dengan membandingkan pemakaian kWh, rekening bulan sebelumnya, golongan tarif, dan pencatatan meter. Pemadaman dan kenaikan tagihan merupakan dua persoalan berbeda sehingga perlu diperiksa melalui mekanisme masing-masing.

Jangan Hanya Mengeluh, Ini Cara Mengadukannya

Masyarakat dapat memulai pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123. Sampaikan alamat atau wilayah terdampak, tanggal dan jam pemadaman, perkiraan durasi, serta frekuensi gangguan.

Jika pemadaman berlangsung berulang, mintalah penjelasan mengenai penyebabnya, jadwal penanganan, target pemulihan, dan standar mutu pelayanan yang berlaku. Untuk tagihan yang tidak wajar, lampirkan perbandingan rekening, foto meter, serta bukti pembayaran.

Pastikan setiap laporan memiliki nomor tiket pengaduan. Catat pula waktu listrik padam dan kembali menyala agar tersedia bukti jika persoalan harus diteruskan.

BACA JUGA  Dr. H. Bunyamin Tiba di Makkah, Pastikan Ribuan Jamaah Haji Sulsel di Bawah Bendera PT Annur Maarif Terlayani Maksimal

Apabila pengaduan tidak ditangani sebagaimana mestinya, masyarakat dapat melaporkannya kepada Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, khususnya jika terdapat dugaan maladministrasi dalam pelayanan.

Kantor Ombudsman Sulsel berada di Jalan Letjen Hertasning Nomor 8, Makassar. Pengaduan dapat disampaikan melalui WhatsApp 0811-2363-737 atau email pengaduan.sulsel@ombudsman.go.id.

Masyarakat juga dapat menggunakan SP4N-LAPOR! melalui www.lapor.go.id untuk menyampaikan pengaduan pelayanan publik kepada instansi terkait.

Agar laporan lebih kuat, pelanggan sebaiknya menyertakan kronologi pemadaman, lokasi, nomor tiket PLN, dokumentasi, serta bukti tagihan. Warga yang mengalami gangguan serupa juga dapat menghimpun laporan bersama agar persoalan di wilayahnya lebih mudah ditelusuri.

Pemadaman listrik yang terus berulang membutuhkan penjelasan dan penyelesaian yang jelas. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kepastian kapan listrik kembali normal, tetapi juga pelayanan yang sesuai standar, informasi yang terbuka, dan pemenuhan hak sebagai pelanggan.

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Trending