Pembalut Kena PPN Digugat ke MK, Perempuan Pertanyakan Keadilan atas Kebutuhan Dasar

KITASULSEL — MAKASSAR — Kebutuhan menstruasi bukan pilihan, melainkan bagian dari proses biologis yang harus dipenuhi perempuan secara rutin. Namun, ketika produk sanitasi menstruasi seperti pembalut masih dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), persoalan ini memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan perpajakan.

Isu tersebut kini dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui gugatan yang diajukan seorang warga bernama Bernita Matondang. Permohonan dengan nomor perkara 406/PUU-XXIV/2026 itu telah terdaftar pada 2 November 2026.

Dalam permohonannya, Bernita menguji ketentuan Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah tidak disebutkannya pembalut secara eksplisit dalam kategori barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Bernita menguraikan enam bentuk kerugian konstitusional yang dinilainya berkaitan dengan kebijakan tersebut. Mulai dari beban ekonomi yang terus berulang setiap kali membeli pembalut, kepastian hukum, hingga persoalan kesetaraan dan perlindungan terhadap kebutuhan biologis perempuan.

Menurut pemohon, pembalut bukan produk yang dibeli berdasarkan keinginan atau gaya hidup. Penggunaannya berkaitan langsung dengan kebutuhan sanitasi menstruasi yang harus dipenuhi secara berkala.

Dalam argumentasinya, Bernita juga mengutip pandangan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menempatkan kesehatan dan kebersihan menstruasi sebagai bagian dari kesehatan, kesejahteraan, martabat, serta kesetaraan gender.

Ia turut menyinggung fenomena period poverty, yakni keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, serta period tax yang menggambarkan beban pajak atas produk tersebut.

Melalui gugatan ini, pemohon meminta MK memberikan pemaknaan terhadap aturan perpajakan agar penentuan barang kebutuhan pokok yang memperoleh fasilitas PPN turut mempertimbangkan kebutuhan esensial manusia, termasuk produk sanitasi menstruasi.

Perkara tersebut dijadwalkan memasuki sidang perdana pada Selasa, 10 November 2026 pukul 14.30 WIB, dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan I.

Penting dicatat, gugatan ini masih berada pada tahap awal pemeriksaan. Artinya, belum ada putusan MK yang menyatakan pembalut harus dibebaskan dari PPN.

Di luar proses hukum, perkara ini membuka ruang diskusi lebih luas mengenai bagaimana kebijakan negara mempertimbangkan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk kebutuhan yang secara biologis hanya dialami perempuan.

Sebab, bagi perempuan yang membutuhkan pembalut setiap bulan, pengeluaran tersebut bukan biaya sesekali. Kebutuhannya berulang dan tidak dapat dihindari. Karena itu, persoalan pajak pembalut bukan hanya menyangkut angka dalam transaksi, tetapi juga bagaimana negara memandang akses terhadap kesehatan dan kebersihan menstruasi.