Dugaan Makar Diusut, Enam Saksi Kasus Penyadapan Presiden Dimintakan Perlindungan LPSK

KITASULSEL — MAKASSAR — Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto memasuki babak yang semakin serius. Di tengah penyelidikan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri, Bareskrim kini mendalami kemungkinan adanya unsur makar. Pada saat bersamaan, enam orang saksi dalam perkara tersebut diajukan untuk mendapatkan perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Dua perkembangan ini menambah perhatian terhadap pengusutan perkara yang tidak hanya menyangkut dugaan penyadapan, tetapi juga membuka pertanyaan mengenai kemungkinan motif dan pihak-pihak yang berada di baliknya.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengatakan tim penyidik masih bekerja menelusuri dugaan makar yang berkembang dalam kasus tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat unsur pidana lain di luar dugaan penyadapan ilegal yang saat ini ditangani.

Namun, dugaan makar tersebut belum menjadi kesimpulan hukum maupun sangkaan resmi tambahan. Penyidik masih harus mengumpulkan dan menguji bukti sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya.

Perkembangan lainnya datang dari LPSK. Lembaga tersebut telah menerima permohonan perlindungan terhadap enam saksi yang diajukan Bareskrim Polri.

Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas membenarkan adanya permohonan tersebut. Saat ini, pihaknya masih melakukan penelaahan untuk menentukan kelayakan pemberian perlindungan kepada keenam saksi.

Identitas para saksi belum diungkap ke publik. Permohonan perlindungan ini menjadi perhatian karena keterangan mereka berpotensi membantu penyidik mengungkap rangkaian peristiwa serta pihak-pihak yang diduga terlibat.

Sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden, pejabat negara, tokoh politik, insan media, hingga kalangan pengusaha.

Kini, perhatian tertuju pada dua hal penting: sejauh mana penyidik dapat membuktikan dugaan unsur makar dan apa yang akan terungkap dari keterangan para saksi yang diajukan untuk memperoleh perlindungan.

Pengusutan perkara ini diharapkan dapat membuka rangkaian peristiwa secara terang, termasuk motif, mekanisme, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Seluruh dugaan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan berdasarkan alat bukti yang sah.