55 Ribu Sekolah Direvitalisasi, Pemerintah Kejar Target 80 Ribu demi Ruang Belajar Layak bagi Anak Indonesia

KITASULSEL — MAKASSAR — Upaya memperbaiki kualitas pendidikan nasional tidak hanya dilakukan melalui perubahan kurikulum dan peningkatan kompetensi guru. Kondisi bangunan sekolah, ruang kelas, hingga fasilitas sanitasi juga menjadi perhatian pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Hingga awal November 2026, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah merevitalisasi lebih dari 55.000 satuan pendidikan di berbagai wilayah Indonesia.

Jumlah tersebut menjadi bagian dari target pemerintah untuk merevitalisasi hampir 80.000 satuan pendidikan hingga akhir 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan nasional sekaligus memastikan anak-anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang lebih baik.

Prioritas perbaikan diberikan kepada sekolah dengan tingkat kerusakan berat, satuan pendidikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah yang terdampak bencana.

Langkah ini juga menjadi bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi peserta didik yang harus belajar di ruang kelas dengan kondisi rusak berat, atap roboh, maupun fasilitas sanitasi yang tidak layak.

Bukan Sekadar Memperbaiki Bangunan

Program revitalisasi sekolah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik gedung. Pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran melalui digitalisasi pendidikan, penguatan kompetensi guru, serta pendampingan terhadap perkembangan peserta didik.

Hingga 20 Oktober 2026, program revitalisasi dan pembangunan satuan pendidikan telah menjangkau 55.451 sekolah sepanjang 2025–2026.

Pelaksanaannya turut memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Program revitalisasi melalui skema swakelola melibatkan lebih dari 58 ribu UMKM lokal dan menyerap sekitar 238 ribu tenaga kerja.

Dengan mekanisme tersebut, pembangunan sekolah tidak hanya menghadirkan fasilitas pendidikan yang lebih baik, tetapi juga membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar lokasi proyek.

Guru dan Murid Menjadi Bagian Penting

Selain pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas tenaga pendidik juga menjadi perhatian pemerintah.

Lebih dari 200.000 guru yang belum memiliki kualifikasi D4 atau S1 mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), dengan bantuan beasiswa Rp3 juta per semester untuk setiap guru.

Pemerintah juga memperluas pelatihan kompetensi guru, mulai dari pembelajaran mendalam, bimbingan konseling, hingga pengenalan koding, kecerdasan artifisial, STEM, dan bahasa Inggris.

Sementara itu, penguatan peran guru wali didorong agar pendampingan terhadap murid tidak hanya berorientasi pada nilai akademik, tetapi juga memperhatikan perkembangan karakter, kesulitan belajar, dan kondisi keluarga.

Pemerataan Pendidikan Masih Menjadi Pekerjaan Besar

Target hampir 80.000 sekolah hingga akhir 2026 menunjukkan besarnya upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas pendidikan nasional.

Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah bangunan yang diperbaiki. Kualitas hasil pembangunan, pemerataan antardaerah, serta keberlanjutan pemeliharaan fasilitas juga menjadi hal penting.

Anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil maupun perkotaan pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk memperoleh lingkungan belajar yang layak.

Karena itu, perbaikan sekolah perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas guru dan pemerataan akses teknologi agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan peserta didik.

Pendidikan yang berkualitas dimulai dari ruang belajar yang aman, guru yang kompeten, serta kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk mengembangkan masa depannya.