Polri diminta Bongkar Dugaan Pengondisian Opini Medsos dan Penggalangan Massa, Ada Apa di Balik Gejolak Politik?

KITASULSEL — JAKARTA — Dugaan pengondisian opini di media sosial hingga penggalangan massa aksi menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis (12/11/2026).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polri mengungkap seluruh fakta terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta rangkaian aktivitas lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dalam keterangan resmi yang dipublikasikan DPR RI, Habiburokhman menyebut sejumlah dugaan aktivitas yang perlu didalami, mulai dari pengawasan ilegal atau surveillance, pembunuhan karakter, pengondisian opini di media sosial untuk merongrong program pemerintah, hingga penggalangan massa aksi.

Menurutnya, seluruh dugaan tersebut perlu ditelusuri secara serius untuk mengetahui apakah terdapat keterkaitan dengan upaya mengganggu jalannya pemerintahan.

Habiburokhman bahkan menyatakan apabila dugaan tersebut terbukti, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai serangan makar sebagaimana ketentuan hukum yang disebutkannya.

Rapat kerja tersebut menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal yang turut menyeret sejumlah pihak, termasuk mantan Kapolri berinisial LSP.

Di tengah dinamika politik nasional dan kabar pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, isu pengondisian opini serta penggalangan massa turut menarik perhatian publik.

Namun, belum ada keterangan resmi yang membuktikan bahwa dugaan aktivitas tersebut berkaitan langsung dengan pengunduran diri Gibran ataupun melibatkan kelompok politik tertentu.

Karena itu, pengungkapan fakta oleh Polri menjadi penting untuk memastikan siapa pihak yang terlibat, bagaimana pola aktivitas yang diduga terjadi, serta apakah seluruh dugaan tersebut memiliki keterkaitan dalam satu rangkaian perkara.