Pengusaha SPPG Ancam Gembok Dapur, Kepentingan Bisnis Mulai Berhadapan dengan Program MBG

KITASULSEL — MAKASSAR –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menghadapi polemik. Sejumlah mitra atau pengusaha pengelola fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai menyuarakan keberatan terhadap kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN), bahkan mengancam menghentikan operasional dapur dengan aksi menggembok fasilitas SPPG.

Ancaman tersebut memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara kepentingan investasi pengusaha dan keberlangsungan program pemerintah yang menyangkut kebutuhan gizi jutaan penerima manfaat.

Pada 14 Juli 2026, Ketua Umum Asosiasi Mitra Badan Gizi Nasional Indonesia, Syawaludin Aweng, telah menyampaikan ancaman aksi gembok dapur secara nasional dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IX DPR RI.

Para mitra menganggap hubungan kemitraan dengan BGN belum berjalan secara setara. Mereka menilai telah mengeluarkan investasi untuk menyediakan fasilitas dapur, tetapi tidak memiliki kewenangan yang seimbang dalam pengelolaan program.

Mereka juga mempersoalkan pembagian tanggung jawab ketika terjadi persoalan operasional, termasuk kasus keracunan makanan yang berujung pada penghentian sementara operasional dapur.

Persoalan serupa kembali mencuat menjelang 10 November 2026. Paguyuban Mitra SPPG Kudus bahkan sempat merencanakan aksi menggembok dapur sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan BGN.

Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kudus, Wahyu Widodo, menyoroti pengurangan jumlah relawan berdasarkan kuota penerima manfaat, pembebanan biaya sewa kendaraan operasional kepada mitra, serta perubahan skema insentif operasional.

Menurutnya, perubahan tersebut semakin membebani dapur yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit. Ia juga mempertanyakan belum adanya pembaruan perjanjian kerja sama yang menyesuaikan kebijakan baru.

Namun, rencana aksi gembok dapur di Kudus akhirnya dibatalkan setelah para mitra melakukan dialog dan musyawarah dengan sejumlah pemangku kepentingan. Mereka memilih memberikan kesempatan kepada BGN untuk melakukan pembenahan.

Ketika Kepentingan Mitra Bertemu Kepentingan Publik

Polemik ini memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam pelaksanaan MBG. Di satu sisi, mitra menyediakan investasi, fasilitas, dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjalankan program. Di sisi lain, pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Keduanya memiliki kepentingan yang perlu diatur secara jelas. Namun, penghentian operasional dapur melalui aksi gembok berpotensi membawa dampak langsung kepada anak-anak sekolah dan kelompok penerima manfaat lainnya.

Program MBG bukan sekadar hubungan bisnis antara pemerintah dan penyedia fasilitas. Ada kepentingan publik yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan maupun keputusan operasional.

Karena itu, tuntutan mengenai transparansi pembiayaan, kepastian kontrak, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan investasi mitra perlu mendapat ruang penyelesaian.

BGN juga dituntut memastikan setiap kebijakan diterapkan secara terukur, transparan, dan mempertimbangkan kondisi operasional di lapangan.

Pada akhirnya, keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari banyaknya dapur yang dibangun atau besarnya investasi yang ditanamkan. Yang lebih penting adalah memastikan makanan bergizi benar-benar sampai kepada penerima manfaat tanpa menjadikan kepentingan bisnis maupun konflik tata kelola sebagai penghambat pelayanan publik.