Nasional
Nusron Wahid: Lahan BMKG di Pondok Aren Sah, Tak Ada Sengketa

Kitasulsel–SERANGBANTEN Menteri ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait kasus penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten oleh ormas DPC Grib Jaya yang ternyata telah dipastikan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Menurutnya, setelah dicek status lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip, dipastikan milik BMKG dan tidak ada catatan sengketa.

Tanah BMKG sertipikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” kata Nusron saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).
Bahkan, Nusron merasa heran apabila ada pihak mengaku sebagai ahli waris, berujung klaim dari DPC Grib Jaya Tangsel yang turut menyewakan lahan kepada para pengusaha.

“Jadi aneh kalau ada yang mengaku atas nama ahli waris. Kami sangat menyayangkan sikap dan arogansi oknum ormas tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto mengungkap para anggota DPC Grib Jaya Tangerang Selatan (Tangsel) kurang lebih sudah tiga tahun mengklaim penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten.
Hal itu disampaikan Guswanto, setelah jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengusut polemik kasus penguasaan lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip BMKG.
“Menguasai di sini sebenarnya sudah lama ya, tapi untuk kegiatan masifnya itu ada 2-3 tahunan lah. Namun untuk yang ahli waris itu sudah cukup lama,” jelas dia dikutip Minggu (25/5/2025).
Guswanto menjelaskan pihaknya akan segera memanfaatkan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung.
Diperkuat lewat Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007 dengan rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG yang sedianya hendak dibangun pada 2023.
“Langkah dari BMKG setelah hari ini, tentunya kita akan memanfaatkan lahan ini, sesuai dengan kepentingan BMKG. Karena BMKG merupakan instansi pemerintah, jadi akan kita lakukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Adapun dalam kasus ini, setidaknya ada 17 orang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Di mana 11 merupakan Anggota Ormas dan enam sisanya yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik BMKG.
Dari hasil klaim lahan tanah ini, lewat Ketua DPC Ormas GRIB Jaya Tangsel inisial Y, turut disewakan ke beberapa pengusaha dengan bayaran bervariatif untuk nantinya ditransfer langsung kepada Y.sinpo . (*)
Nasional
KH Ma’ruf Amin Sebut Pemerintah akan Bentuk Badan Ekonomi Syariah

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah. Badan ini akan menggantikan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden.
“Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah,” kata Wakil Presiden RI 2019-2024 KH Ma’ruf Amin dalam acara Global Launch SGIE Report 2024/2025, di Jakarta, Selasa (8/7/2025).

KH Ma’ruf Amin menegaskan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas.
“Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan,” ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha.
“Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel,” jelas Kyai Ma’ruf.
Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, KH Ma’ruf Amin meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat.
“Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa,” pungkas KH Maruf Amin.
Menteri Agama Nasaruddin Umar, yang turut hadir dalam peluncuran laporan SGIE 2024/2025, mendukung penuh transformasi ini dan menekankan pentingnya menjadikan halal sebagai gaya hidup yang etis dan berkelanjutan.
“Itulah sebabnya kita percaya bahwa halal bukan hanya label, tapi adalah way of life,” tegas Menag Nasaruddin.
Menurut Menag, Kementerian Agama memiliki mandat sentral dalam membangun ekosistem halal yang berkualitas dan berdaya saing global. “Kenaikan konsumen halal itu bukan sekadar tren. Ia mencerminkan kesadaran etis dan spiritual yang makin dalam,” katanya.
Menag juga menggarisbawahi pentingnya penguatan peran masjid dalam ekonomi umat. “Kami mencoba di Istiqlal membuat satu sistem, jadi seluruh kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Istiqlal ini bisa dibeli di Istiqlal,” ujarnya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Rachmat Pambudy menyebut bahwa ekosistem ekonomi syariah nasional sudah terbentuk sejak satu dekade terakhir, dan kini mulai terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional.
“Ekosistem itu sebenarnya bahasa lama yang terintegrasi. Jadi nggak satu ke sana, satu ke sini,” ungkapnya. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login