Nasional

Nusron Wahid: Lahan BMKG di Pondok Aren Sah, Tak Ada Sengketa

Published

8 jam ago

25 Mei 2025

Kitasulsel–SERANGBANTEN Menteri ATR/BPN Nusron Wahid angkat bicara terkait kasus penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten oleh ormas DPC Grib Jaya yang ternyata telah dipastikan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Menurutnya, setelah dicek status lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip, dipastikan milik BMKG dan tidak ada catatan sengketa.

Tanah BMKG sertipikat Hak Pakai atas nama BMKG dan tidak ada catatan konflik dan sengketa,” kata Nusron saat dikonfirmasi, Minggu (25/5/2025).

Bahkan, Nusron merasa heran apabila ada pihak mengaku sebagai ahli waris, berujung klaim dari DPC Grib Jaya Tangsel yang turut menyewakan lahan kepada para pengusaha.

“Jadi aneh kalau ada yang mengaku atas nama ahli waris. Kami sangat menyayangkan sikap dan arogansi oknum ormas tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Utama BMKG, Guswanto mengungkap para anggota DPC Grib Jaya Tangerang Selatan (Tangsel) kurang lebih sudah tiga tahun mengklaim penguasaan lahan di Pondok Aren, Tangsel, Banten.

Hal itu disampaikan Guswanto, setelah jajaran Polda Metro Jaya berhasil mengusut polemik kasus penguasaan lahan seluas 127.780 meter persegi yang sedianya hendak dibangun Gedung Arsip BMKG.

“Menguasai di sini sebenarnya sudah lama ya, tapi untuk kegiatan masifnya itu ada 2-3 tahunan lah. Namun untuk yang ahli waris itu sudah cukup lama,” jelas dia dikutip Minggu (25/5/2025).

Guswanto menjelaskan pihaknya akan segera memanfaatkan lahan yang telah memiliki Sertifikat Hak Pakai (SHP) No. 1/Pondok Betung Tahun 2003, yang sebelumnya tercatat sebagai SHP No. 0005/Pondok Betung.

Diperkuat lewat Putusan Mahkamah Agung RI No. 396 PK/Pdt/2000 tanggal 8 Januari 2007 dengan rencana pembangunan Gedung Arsip BMKG yang sedianya hendak dibangun pada 2023.

“Langkah dari BMKG setelah hari ini, tentunya kita akan memanfaatkan lahan ini, sesuai dengan kepentingan BMKG. Karena BMKG merupakan instansi pemerintah, jadi akan kita lakukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Adapun dalam kasus ini, setidaknya ada 17 orang ditangkap oleh jajaran Polda Metro Jaya. Di mana 11 merupakan Anggota Ormas dan enam sisanya yang mengaku sebagai ahli waris tanah milik BMKG.

Dari hasil klaim lahan tanah ini, lewat Ketua DPC Ormas GRIB Jaya Tangsel inisial Y, turut disewakan ke beberapa pengusaha dengan bayaran bervariatif untuk nantinya ditransfer langsung kepada Y.sinpo . (*)

Nasional

Kemensos Bakal Berdayakan Orang Tua Siswa Sekolah Rakyat, Ini Programnya

Published

8 jam ago

25 Mei 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SERANG Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya, melalui program pemberdayaan bagi orang tua yang anaknya menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf.

“Orang tuanya juga kami bantu. Rumahnya, insya Allah, akan diperbaiki lewat program pemerintah. Orang tuanya diberdayakan, anaknya bersekolah di Sekolah Rakyat,” ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul itu yang dikutip dari Antaranews pada Minggu (25/5/2025).

Menurut Gus Ipul, program pemberdayaan ini juga akan melibatkan peran pemerintah daerah. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diyakini menjadi harapan baru bagi ribuan anak Indonesia untuk keluar dari kemiskinan dan meraih masa depan yang lebih cerah.

Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul saat meninjau penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat di Kelurahan Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan salah satu orang tua calon siswa, Rustini.

“Saya tadi bertemu Ibu Rustini. Penghasilannya rata-rata Rp 50 ribu per hari untuk menghidupi tiga anak. Beliau adalah single parent sekaligus penyandang disabilitas. Rumahnya hanya 2 x 3 meter, dihuni empat orang. Inilah keluarga yang mendapat perhatian penuh dari Presiden Prabowo,” kata Gus Ipul.

Penjaringan calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan melalui Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang rutin digelar setiap bulan.

Dalam forum itu, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) diperkenalkan dengan program Sekolah Rakyat. Pendamping sosial kemudian mendata anak-anak yang akan lulus SD atau SMP, dan melakukan pendekatan langsung ke rumah mereka.

Salah seorang calon siswa, Rizky (17), anak sulung Rustini, tercatat dalam desil 1 atau kelompok paling miskin di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Rizky tinggal bersama ibu dan dua adiknya di rumah sempit milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang berlokasi di daerah dengan akses jalan curam.

Rumah mereka berlantaikan tanah yang hanya dilapisi karpet, beratap seng, tanpa listrik, dan tanpa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).

Karena tekanan ekonomi, Rizky terpaksa putus sekolah dan tidak sempat menyelesaikan pendidikan SMP. Namun, di tengah keterbatasan, semangatnya untuk belajar tetap menyala. Ia ingin kembali menuntut ilmu dan mengubah masa depan melalui Sekolah Rakyat.

“Setelah lulus dari Sekolah Rakyat saya ingin jadi orang yang lebih baik, mewujudkan cita-cita punya bengkel otomotif sendiri. Terima kasih Pak Prabowo dan Pak Menteri. Semoga sehat selalu,” ucap Rizky penuh harap.

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat dirancang dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Model sekolah ini adalah pendidikan berasrama 24 jam yang menggabungkan pembelajaran formal, penguatan karakter, serta orientasi dan matrikulasi.

Calon siswa tidak diwajibkan mengikuti tes akademik, melainkan hanya perlu lolos verifikasi administratif berbasis DTSEN dan masuk dalam desil 1 atau 2 (kelompok miskin). (*)