Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Siapkan 2 Perseroda Baru: Sektor Pangan dan Infrastruktur

Published

6 hari ago

26 Mei 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar tengah melakukan finalisasi pembentukan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) di sektor strategis pangan dan infrastruktur.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penyesuaian terhadap regulasi terbaru dan peningkatan efisiensi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menegaskan bahwa dua Perseroda yang baru bergerak di sektor tetsebut, tidak akan digabung dalam satu entitas, melainkan akan berdiri secara terpisah sebagai dua perseroda yang berbeda.

“Sementara digodok aturannya. Perseroda Pangan dan infrastruktur masing-masing akan memiliki Perseroda tersendiri. Artinya kita akan membentuk dua badan usaha daerah yang spesifik menangani bidangnya masing-masing,” ujar Munafri, saat pemaparan dari tim Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, terkait koordinasi dengan Kemendagri RI, perihal perseroda pangan dan infrastruktur, di kantor Balai Kota, Senin (26/5/2025).

Pada kesempatan ini, Appi menjelaskan, langkah langkah awal perlu diperhatikan adalah regulasi sesuai Perda atau Perwali. Hal ini untuk memastikan jalanya perseroda baru seperti insfrastruktur dan perubahan dari RPH menuju perseroda pangan.

Sehingga perlu diskursus dengan para akademisi dan tim ahli untuk memastikan fokus kerja yang lebih tajam dan profesional dalam pengelolaan dua sektor penting tersebut.

“Perseroda pangan akan fokus pada penguatan ketahanan dan distribusi pangan, sementara Perseroda infrastruktur akan menangani proyek strategis dan layanan publik yang berkaitan dengan pembangunan kota,” terang alumni FH Unhas itu.

Adapun rencana saat ini, Pemkot Makassar, melakukan perubahan Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) ke dalam Perseroda Pangan, serta Terminal ke dalam Perseroda Infrastruktur, akan memudahkan proses integrasi dan perbaikan sistem bisnis di dalamnya.

“Kalau nanti infrastruktur, terminal yang akan kita lebur. Infrastruktur sudah mulai jalan, sharing, misalnya kita jalan stadion dia yang kelola. Umpamanya ada Rusunawa, mereka yang pegang,” paparnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan melalui Perseroda akan memberi ruang lebih luas bagi Pemkot dalam mengambil keputusan strategis dan menjadikan unit-unit usaha ini lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terkait Perseroda Pangan, Munafri menyebut bahwa perannya akan sangat strategis dalam menjamin suplai kebutuhan pokok masyarakat Makassar.

“Kita tidak punya sawah, untuk dapat jaminan suplai padi dan beras, kita harus bikin. Bahkan kita bisa jadi pusat trading sampai ke Nusa Tenggara,” tegasnya.

Ia juga memaparkan gagasan produk-produk lokal bermerek seperti baranding Beras Losari dan Kopi lokal yang akan diproduksi dan dikemas oleh Perseroda Pangan Makassar.

“Kita bantu dari sisi infrastruktur dan pengemasan. Inilah nanti yang dikirim ke Kendari, Palu, dan lainnya. Kita mau masyarakat di kelurahan-kelurahan akan menjadi bagian dari distribusi,” tambah Munafri.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak akan menjual langsung, melainkan mengambil margin dari sisi operasional.

Pemkot menyediakan fasilitas dan menekan permodalan yang harus dilakukan masyarakat, tanpa risiko. Sistem yang sama juga akan diterapkan untuk sektor daging.

“Selama ini kita tidak dapat apa-apa karena masih banyak RPH swasta dan perorangan, bahkan dari Gowa dan Maros. Kalau semua sudah terkonsolidasi, semuanya akan jalan sesuai regulasi,” tutup Munafri.

Ia menjelaslan, saat ini, proses pembentukan dua perseroda tersebut tengah memasuki tahap penyusunan dokumen. Dimana, studi kelayakan yang menjadi syarat utama sebelum pengajuan Perda ke DPRD.

“Dengan pendirian dua perseroda ini, diharapkan akan tercipta tata kelola bisnis daerah yang efisien, transparan, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan pelayanan publik,” harapnya.

Diketahui, proses transformasi Perusda disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Oleh karena itu, dilakukan kajian untuk mengubah bentuk hukum menjadi Perseroda yang lebih adaptif dan profesional.

Proses ini sedang berjalan dan menunggu penyelesaian revisi regulasi terkait. Selain itu, pembentukan Perseroda harus memperhatikan dua aspek utama sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 PP 54/2017, yaitu kebutuhan daerah dan kelayakan usaha.

Dengan transformasi ini, Appi menargetkan pembentukan dua Perseroda baru yang tidak hanya mandiri secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata terhadap pembangunan dan ketahanan ekonomi lokal di sektor pangan serta infrastruktur.

“Inilah harapan kita, dengan transformasi ini, Pemkot Makassar menargetkan pembentukan dua Perseroda baru yang tidak hanya mandiri secara kelembagaan, tetapi juga mampu berkontribusi nyata,” tukasnya.

Sedangkan, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Nirman Niswan Mungkasa menyampaikan, setelah dilakuman konsultasi di pusat.

Maka arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga menekankan pentingnya urgensi dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Yang paling penting, pembentukan Perseroda ini harus masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Prosesnya panjang, tapi ini yang kita butuhkan,” katanya.

Dijelaskan, arahan Kemendagri, terkait rencana Pemda Kota Makassar membentuk BUMD pangan dan BUMD infrastruktur, agar segera melakukan kajian kebutuhan dan kelayakan sesuai dengan PP Nomor 54 Tahun 2017.

“Kajian kebutuhan dan kelayakan setidaknya memuat urgensi pembentukan BUMD, khususnya terkait pangan dan infrastruktur, potensi daerah, serta unit dan proses bisnis yang akan dilakukan,” jelasnya.

Dalam hal diperlukan percepatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap BUMD yang sudah ada, apabila dari sisi bidang usaha/unit bisnisnya masih terkait dengan BUMD yang akan dibentuk.

“Perubahan BUMD tersebut dilakukan melalui revisi Peraturan Daerah tentang BUMD yang akan diubah, dengan menyesuaikan nama perusahaan dan bidang usaha/unit bisnis yang diinginkan Pemkot,” tuturnya.

Catatan penting dari Kemendagri, Pemkot melakukan penataan kelembagaan dengan membentuk Direktorat Jenderal Badan Usaha Milik Daerah (Dirjen BUMD) yang sebelumnya merupakan bagian dari Dirjen Keuangan Daerah.

Saat ini proses tersebut sedang dalam tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM.

Kesimpulan awal hasil Kemendagri, dapat menjadi pertimbangan agar Perusda Rumah Potong Hewan (RPH) diubah menjadi BUMD sesuai PP Nomor 54 Tahun 2017 dengan nama baru, serta memasukkan divisi pangan dan divisi infrastruktur sebagai unit bisnis.

“Selanjutnya, perlu menyiapkan dukungan kajian terkait kebutuhan dan kelayakan pembentukan BUMD pangan dan BUMD infrastruktur, agar kebijakan ini memiliki basis bukti ilmiah (evidence based policy),” tukasnya. (*)

Pemkot Makassar

Wali Kota Munafri: Makassar Half Marathon, Tingkatkan Okupansi Hotel dan Berdayakan UMKM di Makassar

Published

4 jam ago

1 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Puncak perhelatan Makassar Half Marathon (MHM) 2025 yang berlangsung pada Sabtu dan Minggu (31 Mei – 1 Juni) menuai apresiasi luas, termasuk dari Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Ia menyebut pelaksanaan event ini semakin membaik dari tahun ke tahun, namun sejumlah aspek teknis yang akan menjadi fokus perbaikan untuk pelaksanaan mendatang.

“Banyak sangat antusias, kami di pemerintah yang harus mensupport dengan daya dukung,” kata Munafri saat diwawancarai di sela acara, Minggu (1/6/2025) di Anjungan Pantai Losari.

Ia menyebutkan, MHM 2025 bukan sekadar ajang olahraga lari. Lebih dari itu, event tahunan ini telah menjadi penggerak roda ekonomi lokal dan etalase promosi pariwisata Kota Makassar.

Dengan melibatkan ribuan peserta dari dalam dan luar negeri, MHM menjadi peluang emas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk unjuk gigi.

“Deretan stan kuliner lokal, produk kerajinan, hingga brand-brand fashion buatan anak muda Makassar hadir disini. Dan pengunjung yang memadati area Anjungan Pantai Losari selama event berlangsung,” jelasnya.

Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa MHM bukan hanya tentang lari, tetapi tentang menumbuhkan ekosistem ekonomi kreatif dan membuka peluang baru bagi pelaku usaha lokal.

“Kita melihat keterlibatan anak-anak muda dan brand lokal yang tumbuh di momentum ini. Harapannya, MHM bisa jadi ajang rutin yang mendongkrak ekonomi rakyat,” ujarnya.

Tak hanya itu, MHM juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan daya tarik wisata Makassar, mulai dari keindahan Pantai Losari, wisata bahari, hingga destinasi sejarah dan kuliner khas.

Dengan ribuan peserta datang dari berbagai provinsi dan negara, event ini menjadi media promosi langsung yang berdampak luas.

Pemerintah Kota pun terus mendorong integrasi antara event olahraga dan promosi wisata, salah satunya dengan penataan infrastruktur dan fasilitas publik agar para pelari dan wisatawan mendapatkan pengalaman terbaik saat berada di Makassar.

“Dengan konsep sport tourism yang terus dikembangkan, Makassar Half Marathon tidak hanya mengukir prestasi di lintasan, tapi juga menciptakan ruang kolaborasi antara masyarakat, UMKM, dan sektor pariwisata yang saling menguatkan,” terang Appi.

Alumni FH Unhas itu menambahkan, MHM berdampak langsung pada peningkatan okupansi hotel, restoran, pembelian ole-ole dan kunjungan ke tempat wisata.

“Kalau rata-rata peserta 10 ribu orang dan masing-masing spending sekitar Rp3 juta, bisa dihitung sendiri dampaknya bagi perekonomian kota,” ujarnya.

Munafri mengungkapkan beberapa catatan penting, mulai dari penerangan jalan yang masih kurang di sejumlah titik saat subuh, hingga kondisi jalan berlubang yang bisa mengganggu kenyamanan pelari.

Ia juga menyoroti persoalan parkir liar di sisi jalan dan bottleneck (penyempitan jalur) akibat interaksi pelari dengan kendaraan umum di jalanan.

“Ini Half Marathon, jaraknya panjang dan waktunya lama. Jadi sudah bertepatan dengan aktivitas masyarakat di pagi hari. Hal-hal seperti ini harus segera kami benahi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Munafri menegaskan bahwa dukungan pemerintah ke depan akan difokuskan pada penyempurnaan infrastruktur dan tata ruang kota, agar pelari dari berbagai daerah dan negara dapat menikmati event secara optimal.

“Panitia sudah sangat pintar melaksanakan event ini, tinggal kami dari pemerintah yang harus menyempurnakan dukungannya,” tambahnya.

Tidak hanya fokus pada teknis perlombaan, Pemkot Makassar juga melihat potensi ekonomi dan wisata yang besar dari penyelenggaraan MHM.

Munafri juga mengapresiasi keterlibatan komunitas lokal, khususnya anak-anak muda dan pelaku brand lokal, yang memanfaatkan momen ini sebagai ajang promosi dan pertumbuhan usaha.

“Kita melihat bagaimana keterlibatan teman-teman di Kota Makassar, anak-anak muda yang berusaha, dan brand lokal yang mulai tumbuh. Harapannya, ke depan ini bisa lebih maksimal lagi dalam mendorong perputaran ekonomi,” katanya.

Dengan evaluasi menyeluruh dan dukungan lintas sektor, Pemerintah Kota Makassar bertekad menjadikan MHM sebagai ikon sport tourism nasional yang tidak hanya mencetak prestasi olahraga, tapi juga menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi dan pariwisata kota.

Event Makassar Half Marathon (MHM) 2025 tak hanya mendapat antusias dari masyarakat umum, tetapi juga dari kalangan atlet profesional. Salah satunya, pelari marathon, Andi Januar Jaury, yang kembali ambil bagian dalam ajang tahunan tersebut.

Menurut Andi Januar, penyelenggaraan MHM dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, baik dari sisi jumlah peserta, keterlibatan publik, hingga nilai strategisnya sebagai bagian dari promosi kota.

“Setiap tahun semakin besar, semakin banyak peminat. Ini menuntut pemerintah kota dan pihak penyelenggara untuk terus memodifikasi konsep agar mampu memenuhi ekspektasi pelari, baik dari Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, hingga mancanegara,” ujar Januar saat diwawancarai usai mencapai garis finis.

Ia menilai bahwa MHM telah berkembang menjadi brand sport tourism khas Makassar yang potensial dan harus terus dirawat serta dikembangkan.

“Brand MHM ini sudah melekat kuat. Ini bukan sekadar event olahraga, tapi produk sport tourism yang punya nilai ekonomi tinggi dan harus dikembangkan secara konsisten ke depannya,” tambahnya.

Januar juga menggarisbawahi pentingnya pembenahan rute, terutama untuk kategori half marathon 21 kilometer, yang menurutnya masih perlu perbaikan teknis. Namun demikian, ia mengapresiasi kesiapan penyelenggara dan antusiasme peserta.

“Kita bersyukur, ekspektasi pelari besar sekali. Bahkan jika tidak dibatasi panitia, pesertanya bisa jauh lebih banyak. Ini jadi motor penggerak perputaran uang di Makassar dan sekitarnya,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar kompetisi, Januar menekankan bahwa lari jarak jauh adalah tentang perjuangan, semangat, dan misi pribadi. Ia menyebut, menyelesaikan 21 kilometer bukanlah hal mudah, namun menjadi bukti ketangguhan mental dan fisik.

“Lari bukan soal siapa yang tercepat, tapi bagaimana menyelesaikan misi. Kita diajak untuk berjuang, tidak menyerah sampai finis. Itu yang paling penting,” tegasnya.

Ia juga mengapresiasi kesiapan tim medis di sepanjang jalur lomba yang sigap menangani peserta, mengingat tidak sedikit pelari yang kelelahan hingga harus ditangani secara intensif.

“Untung tim medis sudah sangat cakap. Ini menunjukkan keseriusan panitia dalam menjaga keselamatan pelari,” tambahnya.

Januar berharap ke depan, MHM bisa menjadi event yang tidak hanya sukses dari sisi kuantitas peserta, tapi juga kuat dari sisi ekosistem ekonomi kreatif, kolaborasi antar pelaku usaha, dan kualitas penyelenggaraan.

“Kalau sistemnya dibangun secara kolaboratif, antara panitia, pelaku usaha, dan pemerintah, maka MHM bisa jadi produk unggulan yang tak hanya dikenal di Makassar, tapi juga jadi rujukan nasional dan internasional,” tutupnya. (*)