Connect with us

Nasional

Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 2,3 T untuk 100 Lokasi, Biaya per Siswa Rp 48 Juta per Tahun

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan besar-besaran untuk Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada tahun ajaran 2025–2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, program ini akan menyasar 100 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,3 triliun.

“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya adalah Rp 2,3 triliun,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh. Dari sisi biaya, setiap siswa akan memperoleh dukungan hingga Rp 48,25 juta per tahun.

Dana ini sudah mencakup berbagai perlengkapan penting, mulai dari seragam, laptop, sepatu, hingga alat tulis.

BACA JUGA  Bertandang ke Jepang, Kepala BPOM RI: Penguatan Kerja Sama Farmasi hingga Pangan

“Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun,” ungkap Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa biaya tinggi ini diprediksi hanya akan terjadi di tahun pertama pelaksanaan.

Dari total anggaran, Gus Ipul merinci alokasinya meliputi berbagai komponen penting. Untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik saja dialokasikan dana sebesar Rp 1,11 triliun.

Sementara sarana prasarana, seperti laboratorium, perpustakaan, asrama, dan kelas, diperkirakan menelan biaya Rp 487,14 miliar.

Adapun penyusunan kurikulum membutuhkan anggaran Rp 3,66 miliar, operasional sekolah Rp 187,73 miliar, dan dukungan lainnya sebesar Rp 116,64 miliar.

Dengan proyeksi 100 lokasi, sekolah rakyat akan terdiri dari 340 rombongan belajar (rombel) yang diisi oleh sekitar 8.850 siswa. Namun, Gus Ipul menyebut angka ini masih bisa bertambah.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Dunia Pertanian Sulsel Berterima Kasih kepada Mentan Andi Amran Sulaiman

“Jadi ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000 (siswa),” jelasnya.

Mengenai persiapan di lapangan, pemerintah menargetkan semua infrastruktur siap dalam waktu dekat.

“Kesiapan sarpras, diharapkan nanti akhir Juni atau awal Juli sudah tuntas. Kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus.

Kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PANRB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur yang lain,” ujar Gus Ipul. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Tarif Impor Jadi 19%, Indonesia Merasa Untung Atas Kebijakan Amerika Serikat

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Di tengah ketegangan dan ketidakpastian ekonomi global, Indonesia menunjukkan kemampuannya dalam memainkan strategi diplomasi ekonomi secara adaptif dan penuh perhitungan.

Salah satu hasil terbarunya adalah keberhasilan dalam negosiasi tarif impor Amerika Serikat terhadap produk asal Indonesia yang kini disepakati turun menjadi 19%, dari sebelumnya 32%.

Keberhasilan ini bukan semata hasil lobi, melainkan buah dari pendekatan diplomatik yang matang dan terstruktur.

Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang menyebut kesiapan Indonesia saat mengajukan negosiasi pada April lalu sebagai kunci keberhasilan.

“Indonesia dianggap merupakan negara yang awal-awal April lalu responsnya cukup baik. Kita ke sana membawa dokumen yang lengkap, membawa penawaran yang lengkap… oleh pihak Amerika betul-betul diapresiasi,” ujar Susiwijono, Rabu (23/7/2025).

BACA JUGA  BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Lebih dari sekadar tarif, hasil kesepakatan ini dinilai menguntungkan Indonesia dalam jangka panjang karena membuat produk nasional lebih kompetitif dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya.

Bahkan, Indonesia dinilai sebagai kandidat kuat tujuan relokasi industri, yang membuka peluang baru untuk pertumbuhan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

“Justru dengan kondisi global seperti ini walaupun ketidakpastiannya masih sangat tinggi, namun sebenarnya sebagian perkembangan yang ada justru menjadi opportunity untuk Indonesia,” tambahnya.

Meski tarif 19% dijadwalkan berlaku 1 Agustus 2025, Indonesia mendapatkan keistimewaan dengan adanya klausul yang menunda penerapan hingga pernyataan bersama (joint statement) disepakati. Ini memberikan ruang tambahan untuk penguatan posisi negosiasi.

“Hari ini pun, kalau ekspor ke Amerika, kemudian barangnya masuk, sampai 1 Agustus kalau kita belum publish joint statement bersama, kita masih kena MFN plus 10%,” jelasnya.

BACA JUGA  Tegas, 11 Pejabat dan 4 Perusahaan Nakal ‘Disikat’ Mentan Amran Sulaiman

Pemerintah menegaskan bahwa strategi perdagangan Indonesia tidak terpaku pada hubungan dengan AS saja. Berbagai upaya seperti kerja sama dalam IEU-CEPA, FTA, dan CPTPP menjadi bagian dari peta besar penguatan ekonomi nasional dalam rantai pasok global.

“Dengan membuat trade deal dengan Amerika, sehingga tarif masuknya barang-barang Amerika 0%, saya kira tidak akan terlalu mengkhawatirkan,” kata Susiwijono, sembari memastikan bahwa produk-produk Amerika yang masuk bukanlah saingan utama bagi industri lokal.

Pemerintah tetap optimistis menatap 2025 dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,2%, sembari menyiapkan sejumlah kebijakan lanjutan yang akan diluncurkan pada kuartal ketiga tahun ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel