Connect with us

Nasional

BKPRMI Kecam Larangan Hijab bagi Paskibraka, Sebut Kebijakan Tidak Hormati Konstitusi dan HAM

Published

on

Kitasulsel —Jakarta – Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) secara resmi mengeluarkan pernyataan mengecam kebijakan larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka yang baru-baru ini menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam siaran pers yang dirilis hari ini, BKPRMI menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut yang dianggap melecehkan konstitusi, mencederai hak asasi manusia, serta mengabaikan prinsip keberagaman.

Ketua Umum DPP BKPRMI Periode 2024-2029, Nanang Mubarok, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan ini dalam keterangannya pada Rabu (14/8/2024). Ia menilai bahwa larangan penggunaan hijab bagi anggota Paskibraka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di IKN merupakan bentuk diskriminasi yang tidak hanya mengabaikan hak asasi manusia, khususnya hak beragama, tetapi juga bertentangan dengan semangat inklusivitas yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap kegiatan kenegaraan.

BACA JUGA  Kemenag Dorong Wakaf Produktif sebagai Penggerak Pemberdayaan Ekonomi Umat

Nanang Mubarok, yang terpilih secara aklamasi pada Munas ke-XIV BKPRMI di Medan, Sumatera Utara, menegaskan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara jelas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya. “Larangan ini jelas mengabaikan hak dasar individu untuk menjalankan keyakinan agama mereka,” tegas Nanang. “Bagi wanita Muslimah, memakai hijab adalah bagian dari ibadah dan identitas keagamaan yang harus dihormati.”

BKPRMI menilai bahwa kebijakan ini, jika tidak segera dievaluasi, berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, terutama di kalangan umat Islam. Nanang Mubarok memperingatkan bahwa tindakan seperti ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang selama ini telah dibangun dengan susah payah.

BACA JUGA  Tinjau Korban Kebakaran Manggarai, Jusuf Kalla Sarankan Bangun Rumah Susun

Dalam pernyataannya, BKPRMI juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap keberagaman dan pluralisme, yang merupakan nilai-nilai penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BKPRMI mendesak pihak berwenang untuk membuka dialog konstruktif dengan berbagai komunitas, termasuk komunitas Muslim, guna mencari solusi yang menghormati nilai-nilai keagamaan tanpa mengurangi kekhidmatan acara kenegaraan.

BKPRMI juga mengimbau masyarakat, terutama umat Islam, untuk bersikap bijak dalam menyikapi kebijakan ini dan tidak mengambil tindakan destruktif. Mereka meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan tersebut agar setiap individu, tanpa memandang latar belakang agama atau budaya, dapat berpartisipasi dengan rasa hormat dan martabat dalam setiap acara kenegaraan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Menag Resmikan Ruang Kelas Baru Madrasah dan Gedung KUA di Papua Barat, Perkuat Layanan Pendidikan dan Keagamaan

Published

on

Kitasulsel–MANOKWARI – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meresmikan sejumlah fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan di Provinsi Papua Barat, Minggu (28/6/2026). Fasilitas yang diresmikan meliputi Ruang Kelas Baru (RKB) di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Manokwari dan MIN Teluk Bintuni, serta Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Seget, Kabupaten Sorong, dan KUA Distrik Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana.

Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah sekaligus memperluas akses layanan keagamaan yang lebih baik bagi masyarakat di Tanah Papua.

Dalam sambutannya, Menteri Agama menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan dan layanan keagamaan bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, melainkan investasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan sumber daya manusia.

BACA JUGA  Tinjau Korban Kebakaran Manggarai, Jusuf Kalla Sarankan Bangun Rumah Susun

“Yang ingin kita hadirkan bukan sekadar bangunan fisik, tetapi ruang yang mampu memperkuat kualitas pendidikan, mendekatkan pelayanan keagamaan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Nasaruddin Umar.

Menag menjelaskan, madrasah memiliki peran strategis dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter, integritas, serta fondasi nilai-nilai keagamaan yang kuat. Karena itu, penyediaan ruang belajar yang representatif menjadi salah satu prioritas pemerintah.

Selain sektor pendidikan, pengembangan fasilitas di Kantor Urusan Agama diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pencatatan pernikahan, bimbingan keluarga, layanan manasik haji, hingga pembinaan keagamaan secara lebih optimal.

Ia juga mengingatkan agar seluruh fasilitas yang telah dibangun dapat dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan secara maksimal sehingga benar-benar menjadi pusat pelayanan yang hidup dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA  Presiden PPMI Mesir dan Ketua Kerukunan Alumni As’adiya Mesir Dorong Mahasiswa Kaji Cinta Kemanusiaan

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, Barnabas Dowansiba, mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan pendidikan dan keagamaan yang semakin merata, termasuk di wilayah Papua Barat.

Menurut Barnabas, kehadiran ruang kelas baru dan gedung KUA akan memperkuat kualitas pembelajaran di madrasah sekaligus meningkatkan mutu pelayanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan mampu menjangkau kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan ini menjadi wujud perhatian pemerintah agar masyarakat di daerah memperoleh akses yang semakin baik terhadap layanan pendidikan dan keagamaan,” ujarnya.

Pengembangan sarana pendidikan dan layanan keagamaan tersebut sekaligus menegaskan komitmen Kementerian Agama dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin dekat, berkualitas, dan merata hingga ke wilayah terluar Indonesia, termasuk di Tanah Papua.

BACA JUGA  Menteri Nusron Tekankan Kerja Sama untuk Percepat Sertipikasi Aset Pemkot Bekasi
Continue Reading

Trending