Connect with us

Nasional

Anggaran Sekolah Rakyat Capai Rp 2,3 T untuk 100 Lokasi, Biaya per Siswa Rp 48 Juta per Tahun

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan besar-besaran untuk Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pada tahun ajaran 2025–2026.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan, program ini akan menyasar 100 lokasi dengan total anggaran mencapai Rp 2,3 triliun.

“Anggaran kebutuhan operasional sekolah rakyat jika mengasumsikan ini di 100 lokasi untuk tahun ajaran 2025-2026, totalnya adalah Rp 2,3 triliun,” ujar Gus Ipul dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Program Sekolah Rakyat ini dirancang dengan pendekatan menyeluruh. Dari sisi biaya, setiap siswa akan memperoleh dukungan hingga Rp 48,25 juta per tahun.

Dana ini sudah mencakup berbagai perlengkapan penting, mulai dari seragam, laptop, sepatu, hingga alat tulis.

BACA JUGA  Tingkatkan Kesejahteraan Petani, Dunia Pertanian Sulsel Berterima Kasih kepada Mentan Andi Amran Sulaiman

“Kami juga sudah melapor kemarin kepada Presiden, indeks pembiayaan per siswa itu sekitar Rp 48,25 juta per tahun,” ungkap Gus Ipul.

Ia menambahkan bahwa biaya tinggi ini diprediksi hanya akan terjadi di tahun pertama pelaksanaan.

Dari total anggaran, Gus Ipul merinci alokasinya meliputi berbagai komponen penting. Untuk kebutuhan guru dan tenaga pendidik saja dialokasikan dana sebesar Rp 1,11 triliun.

Sementara sarana prasarana, seperti laboratorium, perpustakaan, asrama, dan kelas, diperkirakan menelan biaya Rp 487,14 miliar.

Adapun penyusunan kurikulum membutuhkan anggaran Rp 3,66 miliar, operasional sekolah Rp 187,73 miliar, dan dukungan lainnya sebesar Rp 116,64 miliar.

Dengan proyeksi 100 lokasi, sekolah rakyat akan terdiri dari 340 rombongan belajar (rombel) yang diisi oleh sekitar 8.850 siswa. Namun, Gus Ipul menyebut angka ini masih bisa bertambah.

BACA JUGA  Kementerian Lingkungan Hidup Sebut Ada 3 Perusahaan yang Lakukan Pelanggaran Berat di Raja Ampat

“Jadi ini masih berupa asumsi, karena nanti kemungkinannya bisa lebih dari 10.000 (siswa),” jelasnya.

Mengenai persiapan di lapangan, pemerintah menargetkan semua infrastruktur siap dalam waktu dekat.

“Kesiapan sarpras, diharapkan nanti akhir Juni atau awal Juli sudah tuntas. Kemudian kurikulum juga sekarang sedang berproses terus.

Kesiapan guru juga sudah kita lakukan rapat berulang-ulang dengan Dikdasmen, dengan PANRB, dengan BKN, dan juga unsur-unsur yang lain,” ujar Gus Ipul. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

BACA JUGA  Mentan Amran: Negara Tidak Boleh Kalah dari Mafia Pangan

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

BACA JUGA  Gurutta Sitti Aminah, Sosok Inspiratif di Balik Perjalanan Menag Nasaruddin Umar

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

BACA JUGA  Ketua Perti:Menag Dibawa Prof Nasaruddin Semua Ummat Terasa Terayomi

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending