Connect with us

POLITIK

RMS Ketua Panitia Rakernas NasDem Digelar di Makassar 8-10 Agustus

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Sekretaris DPW Partai NasDem Sulawesi Selatan (Sulsel), Syaharuddin Alrif, bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh, di Jakarta, Selasa (24/6/2025).

Pertemuan yang berlangsung selama dua jam ini membahas sejumlah hal strategis, khususnya persiapan pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem 2025. Rakernas direncanakan digelar pada 8–10 Agustus 2025 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam pertemuan tersebut, Syaharuddin alias Syahar didampingi oleh Sekretaris Jenderal DPP NasDem, Hermawi Taslim.

“Saya dan pak ketum berdiskusi kurang-lebih dua jam, mulai siang sampai sore. Salah satu poin utama yang dibicarakan adalah kesiapan Sulsel sebagai tuan rumah Rakernas 2025,” kata Syahar kepada wartawan.

Sebagai tuan rumah, DPW NasDem Sulsel menegaskan komitmennya untuk menyukseskan agenda nasional ini secara maksimal.

BACA JUGA  Pemerintah dan Serikat Buruh Perkuat Mitigasi PHK, Said Iqbal Dorong Perlindungan Pekerja hingga Penghapusan Pajak JHT

Syahar menyampaikan bahwa sejak ditunjuk oleh Surya Paloh, NasDem Sulsel di bawah kepemimpinan Rusdi Masse (RMS) telah memulai berbagai persiapan teknis.

“Kami sudah bentuk panitia. Karena peserta Rakernas ini jumlahnya besar, sekitar 5 ribu kader dari seluruh Indonesia akan hadir di Makassar,” ujarnya.

Rakernas 2025 akan dipusatkan di Hotel Claro Makassar. Agenda ini disebut sebagai momen konsolidasi nasional sekaligus ajang unjuk kekuatan dan kekompakan struktur partai menjelang Pemilu 2029. Syahar juga mengonfirmasi bahwa RMS ditunjuk langsung sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rakernas.

“Pak RMS akan menjadi ketua panitia. Dan beliau juga dipastikan akan hadir langsung memimpin persiapan,” tegasnya.

Terkait ketidakhadiran RMS dalam pertemuan tersebut, Syahar menjelaskan bahwa RMS dijadwalkan bertemu langsung dengan Surya Paloh pada keesokan harinya.

BACA JUGA  Menang Pilwalkot Makassar, Appi: Ingatkan Jika Keluar dari Aturan

“Besok, insyaallah Pak RMS juga akan bertemu pak ketum,” ujarnya.

Menurut Syahar, penunjukan Kota Makassar sebagai tuan rumah Rakernas tidak lepas dari pencapaian gemilang NasDem Sulsel pada Pemilu dan Pilkada 2024. NasDem mencetak sejarah dengan menyalip dominasi Partai Golkar di DPRD Sulsel.

Dari sebelumnya 12 kursi, NasDem meraih 17 kursi, sementara pesaing utamanya yaitu Golkar mendapatkan 14 kursi. Ini sekaligus mengukuhkan posisi NasDem sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak dan berhak atas jabatan Ketua DPRD Sulsel.

Tak hanya di tingkat provinsi, NasDem juga mencatat lonjakan signifikan di DPRD 24 kabupaten/kota dengan total 152 kursi-naik dari 120 kursi pada periode sebelumnya.

BACA JUGA  1.885.070 Warga Sulsel Golput, Partisipasi Pemilih Capai 71,4 Persen

Di tingkat nasional, NasDem Sulsel berhasil mengamankan lima kursi DPR RI, meningkat dari empat kursi pada Pemilu 2019.

Selain itu, NasDem sukses menghantarkan Fatmawati Rusdi sebagai Wakil Gubernur Sulsel periode 2025–2030, serta memenangkan sejumlah Pilkada di berbagai daerah.

Di antaranya, Syaharuddin Alrif sendiri terpilih sebagai Bupati Sidrap, Yusuf Ritangnga sebagai Bupati Enrekang, dan Paris Yasir sebagai Bupati Jeneponto.

“Rakernas ini menjadi momen penting untuk menunjukkan bahwa mesin partai tetap menyala, meski Pemilu masih empat tahun lagi,” pungkas Syahar. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

POLITIK

PKB Tanggapi Safari Politik Jokowi: Rakyat Lebih Membutuhkan “Safari Kesejahteraan”

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), M. Hasanuddin Wahid, menanggapi safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di Provinsi Lampung.

Hasanuddin menegaskan bahwa setiap tokoh politik memiliki hak untuk melakukan kegiatan politik maupun kunjungan ke berbagai daerah. Menurutnya, termasuk jika Jokowi ingin memberikan dukungan kepada putranya, Kaesang Pangarep, maupun menantunya dalam aktivitas politik.

“Mau siapa pun mau keliling, mau safari, mau bantu anaknya ya boleh, mau safari bantu menantunya boleh,” kata Hasanuddin dalam Diskusi Publik Ruang Temu AI & Agama di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Meski demikian, Hasanuddin menilai hal yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini bukanlah aktivitas safari politik, melainkan kerja nyata dari para elite dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

BACA JUGA  KPU Tetapkan Pasangan Munafri-Aliyah Menang di Pilwalkot Makassar 2024

Menurutnya, para pemimpin dan elite politik seharusnya lebih fokus menjalankan tugas dan tanggung jawab di bidang masing-masing demi menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Tapi yang diperlukan oleh rakyat adalah bagaimana para elite ini bekerja seserius mungkin di bidangnya masing-masing,” ujarnya.

PKB, lanjut Hasanuddin, lebih memilih mengedepankan konsep yang disebut sebagai “Safari Kesejahteraan”, yakni upaya menghadirkan kebijakan dan program yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan safari politik, tetapi Safari Kesejahteraan buat PKB,” tegasnya.

Meski menyampaikan pandangan tersebut, Hasanuddin memastikan hubungan antara PKB dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo tetap terjalin dengan baik.

“Kita baik-baik saja dengan semuanya,” katanya.

BACA JUGA  KPU Makassar Siap Hadapi Sengketa Hasil Pilkada 2024 di MK

Sebelumnya, Joko Widodo melakukan safari politik selama tiga hari di Provinsi Lampung. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi menghadiri kegiatan konsolidasi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) serta memberikan motivasi kepada kader partai yang kini dipimpin putranya, Kaesang Pangarep.

Selain menghadiri agenda politik, Jokowi juga menerima gelar Pemuka Bangsa dari lima kerajaan adat Lampung dalam prosesi adat yang berlangsung di Rumah Adat Kedatun Keagungan, Kota Bandar Lampung.

Pernyataan PKB tersebut menambah dinamika wacana politik nasional menjelang berbagai agenda politik mendatang. Di satu sisi, kegiatan konsolidasi partai dinilai sebagai bagian dari aktivitas politik yang sah, sementara di sisi lain muncul pandangan bahwa fokus utama para pemimpin seharusnya tetap diarahkan pada penyelesaian persoalan masyarakat melalui kerja nyata dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

BACA JUGA  PKB Tanggapi Safari Politik Jokowi: Rakyat Lebih Membutuhkan "Safari Kesejahteraan"
Continue Reading

Trending