Pemkot Makassar
Belajar Digitalisasi PAD, Wali Kota Munafri Sambut Pemkot Tarakan

Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, memimpin rombongan berjumlah sekitar 30 orang melakukan kunjungan studi banding ke Kota Makassar, Rabu (9/7/2025). Rombongan diterima langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Kantor Balai Kota Makassar.
Dalam kunjungan ini, Pemerintah Kota Tarakan secara khusus ingin mempelajari penerapan digitalisasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dalam pengelolaan retribusi pasar dan parkir yang dinilai sudah lebih maju di Makassar.

“Kami menganggap kota Makassar sudah jauh lebih maju daripada kota-kota lain. Kami mengapresiasi kemajuan yang telah dicapai oleh Kota Makassar,” ujar dr. Khairul.
Ia menegaskan, pengelolaan retribusi parkir di Tarakan masih menjadi tantangan besar meski memiliki potensi pendapatan yang signifikan.

Karena itu, pengalaman Makassar dalam memaksimalkan potensi retribusi melalui sistem digital menjadi rujukan penting.
“Melalui kunjungan ini, kami dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang berharga,” tuturnya.
Melalui kunjungan ini, Pemerintah Kota Tarakan optimistis dapat mempercepat implementasi inovasi pengelolaan PAD berbasis digital untuk mendukung pelayanan publik yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.
“Salah satu yang ingin kami pelajari adalah konsep Smart City yang telah diterapkan di Makassar,” lanjutnya.
Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyambut baik kehadiran rombongan Pemerintah Kota Tarakan.
Ia menegaskan komitmen Makassar untuk berbagi pengalaman dan inovasi, khususnya terkait digitalisasi layanan publik dan sistem pendapatan daerah.
“Kami terbuka untuk kolaborasi. Digitalisasi retribusi pasar dan parkir menjadi salah satu langkah strategis yang telah membantu Makassar meningkatkan PAD secara signifikan,” jelas Munafri.
Lebih lanjut, Appi menjelaskan Pemerintah Kota Makassar terus melakukan terobosan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Munafri menegaskan, komitmennya untuk mengakselerasi modernisasi sistem pendapatan berbasis digital tanpa meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal.
“Kota Makassar merupakan kota yang sangat maju dalam literasi digitalisasi dan telah beberapa kali mendapatkan penghargaan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini dan akan terus berusaha untuk meningkatkan kemajuan kota,” tururnya.
Menurutnya, keberlanjutan menjadi kunci utama dalam memimpin pemerintahan. Ia menegaskan akan membangun fondasi yang telah ditanamkan pemerintahan sebelumnya, sekaligus meningkatkan target PAD melalui sejumlah strategi komprehensif.
Salah satu strategi prioritas adalah digitalisasi pembayaran di berbagai sektor layanan publik. Pemerintah Kota Makassar kini semakin gencar mendorong penggunaan sistem pembayaran cashless agar transaksi lebih transparan dan akuntabel.
“Kami juga akan meningkatkan pengawasan dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memantau pendapatan dan pengeluaran,” jelas Munafri.
Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi potensi kebocoran, tetapi juga mendorong budaya disiplin dan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan kewajiban pembayaran retribusi dan pajak.
Uniknya, Pemerintah Kota Makassar memadukan digitalisasi dengan nilai kearifan lokal, seperti filosofi Sir’i yang bermakna kehormatan dan harga diri. Munafri menekankan, nilai ini akan menjadi dasar dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk taat membayar kewajiban secara sukarela dan bangga.
“Kami mencoba mengkombinasikan modernisasi digitalisasi dengan local wisdom untuk meningkatkan pendapatan daerah,” tambahnya.
Untuk mendongkrak pendapatan daerah yang ditargetkan melampaui angka Rp2 triliun tahun ini, Pemkot Makassar telah menyiapkan sejumlah langkah konkret.
Integrasi Pembayaran Parkir dengan Pajak Kendaraan Bermotor.
Sistem ini akan memungkinkan parkir dibayarkan secara digital bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Para juru parkir (jukir) pun akan menerima gaji bulanan tetap, sehingga pengelolaan retribusi menjadi lebih efektif dan profesional.
Selain itu, Pemkot Makassar akan membangun sistem transaksi digital di pasar, agar setiap pembayaran tercatat dan hasilnya dapat dibagi secara transparan antara pemerintah kota dan pedagang.
Sebuah pasar percontohan akan dikembangkan dengan konsep smart market, menjadi model bagi pasar-pasar lain dalam penerapan sistem pembayaran digital dan transparansi pengelolaan pendapatan.
“Revitalisasi Pasar Tradisional akan menjadi pasar modern yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan PAD,” tuturnya.
Munafri optimistis, langkah strategis ini akan menjadikan Makassar bukan hanya sebagai pionir kota digital di Indonesia Timur, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis teknologi dan budaya.
Munafri juga menyebut, Pemkot Makassar akan mengalokasikan lebih dari 45% APBD untuk belanja lokal, sebagai bentuk keberpihakan kepada pengusaha daerah. Selain itu, agenda event berskala besar akan menjadi magnet kunjungan ke Makassar.
Di tahun depan, Pemkot berencana menggelar event-event besar setiap bulan yang bisa menarik minimal 5.000 orang datang ke Makassar.
“Dengan demikian, kami berharap pendapatan daerah meningkat dan ekonomi lokal terus tumbuh,” tegasnya. (*)
Pemkot Makassar
Belaku 2026, Pejabat Makassar Pakai Mobil Listrik Hemat Anggaran

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Kota Makassar bersiap melakukan transformasi besar dalam penyediaan kendaraan dinas (randis) bagi Kepala SKPD.
Mulai tahun 2026, seluruh randis bagi pejabat OPD akan beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil (BBM) ke kendaraan listrik berbasis baterai.

“Mulai 2026, Pemkot tidak lagi membeli mobil dinas. Kita pakai skema sewa selama empat tahun, sehingga biaya pemeliharaan ditanggung oleh penyedia. Dan ini sudah dianggarkan,” hal itu disampaikan, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, di Balai Kota Makassar, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, penggunaan mobil listrik merupakan langkah strategis untuk efisiensi anggaran sekaligus mendukung upaya mewujudkan kota yang ramah lingkungan.

“Dengan begitu, lebih efisien dan tidak ada lagi persoalan mobil dibawa pindah ketika pejabat berganti,” ujar Munafri.
Pada tahap awal, Pemkot Makassar merencanakan kebutuhan sekitar 50 unit kendaraan listrik. Randis tersebut akan didistribusikan kepada kepala dinas, camat, dan kepala bagian.
Sumber anggaran akan melalui APBD perubaha. 2025 serta juga APBD pokok 2026. Selain mobil dinas, Pemkot juga akan menghadirkan puluhan bus listrik yang akan difungsikan sebagai armada transportasi publik perkotaan.
Munafri menegaskan, kebijakan ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga bagian dari komitmen menghadirkan udara bersih di Makassar dengan mengurangi kendaraan berbahan bakar fosil.
“Khusus Dinas, kita moratorium kendaraan BBM di Pemkot. Semua operasional, baik mobil maupun bus, akan beralih ke listrik,” tambahnya.
Langkah Pemkot Makassar ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai kendaraan dinas operasional di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Lebih jauh, Pemkot Makassar kini juga menjajaki kerja sama dengan perusahaan transportasi, termasuk Kalista, untuk mengembangkan moda transportasi umum berbasis kendaraan listrik di jalur koridor.
Hal ini diharapkan mempercepat integrasi sistem transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan.
“Dengan kendaraan listrik, kita ingin menunjukkan bahwa Makassar serius mendukung elektrifikasi sekaligus memperkuat budaya hemat energi dan peduli lingkungan,” tutup Munafri.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menerima audiensi dari salah satu perusahaan bisnis Transportation di Balai Kota Makassar.
Perwakilan Transportation, Syamsul Syafiri, menyampaikan bahwa tantangan transportasi pemerintahan saat ini masih diwarnai sejumlah kendala, seperti efisiensi armada yang belum maksimal, tingginya biaya pemeliharaan, serta kesulitan koordinasi dalam pengelolaan kendaraan dinas.
“Makassar membutuhkan sistem mobilitas yang lebih efisien, fleksibel, hemat anggaran, dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan pemerintahan modern,” ujar Syamsul.
Airport Taxi Premium, untuk perjalanan dinas dengan armada berkualitas dan pengemudi profesional berstandar protokol pemerintahan.
Melalui skema sewa ini, pihaknya menawarkan sejumlah keunggulan, antara lain potensi penghematan anggaran transportasi tahunan, eliminasi kebutuhan pengadaan kendaraan baru, serta tingkat ketersediaan armada yang tinggi dengan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan. (*)
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login