Provinsi Sulawesi Selatan
Sulsel Tuntaskan Pembentukan Koperasi Merah Putih 100 Persen, Siap Sambut Peluncuran Nasional oleh Presiden
Kitasulsel–MAKASSAR mencatatkan sejarah baru dalam penguatan ekonomi kerakyatan. Dalam momentum peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-78, Sulsel berhasil menuntaskan pembentukan 100 persen Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan.
Sebanyak 3.059 koperasi kini resmi berdiri aktif di Sulawesi Selatan, terdiri dari 2.266 koperasi desa dan 793 koperasi kelurahan.
Capaian ini menjadikan Sulsel sebagai salah satu provinsi tercepat yang memenuhi target pembentukan koperasi berbadan hukum sesuai arahan Presiden Republik Indonesia.
Peluncuran resmi kelembagaan Koperasi Merah Putih tingkat Provinsi Sulawesi Selatan digelar pada 21 Juli 2025 di Kabupaten Takalar yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman. Ini mengikuti peluncuran nasional oleh Presiden RI, Prabowo Subianto yang akan berlangsung secara serentak di hari yang sama.
Sekretaris Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih Sulsel, H. Andi Eka Prasetya, menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan buah dari kerja kolektif lintas sektor, mulai dari tim teknis, kementerian terkait, notaris, hingga masyarakat akar rumput.
“Tugas selanjutnya adalah memastikan koperasi yang sudah terbentuk ini benar-benar berjalan aktif, produktif, dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.
Satgas akan terus melakukan pendampingan, pelatihan, dan pengawasan agar koperasi Merah Putih ini menjadi pilar ekonomi rakyat yang tangguh,” kata Andi Eka, Jumat, 18 Juli 2025.
Ia menambahkan, capaian 100 persen ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Kementerian Hukum dan HAM, notaris, pendamping koperasi, serta dinas-dinas teknis di provinsi dan kabupaten/kota.
Sesuai arahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman yang juga Ketua Satgas, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan.
“Semangat gotong royong dan visi bersama menjadikan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi kita,” lanjut Andi Eka.
Program nasional Koperasi Merah Putih bertujuan memperkuat ekonomi desa dan kelurahan melalui model kelembagaan koperasi yang inklusif dan berbasis kemandirian.
Di Sulsel, implementasinya diakselerasi secara masif dan terstruktur dengan melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat.
Kini, beberapa koperasi di Sulawesi Selatan bahkan ditetapkan sebagai model nasional, karena telah memiliki unit usaha aktif dan menerapkan tata kelola profesional.
Puncak keberhasilan ini juga bertepatan dengan penetapan Tahun 2025 sebagai Tahun Koperasi Dunia oleh PBB, menjadikan pencapaian Sulsel sebagai simbol nyata kebangkitan koperasi Indonesia di era baru.
Melalui slogan “Koperasi Maju, Indonesia Adil Makmur”, Sulawesi Selatan membuktikan komitmennya menjadikan koperasi bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi juga gerakan sosial untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. (*)
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Komitmen Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK, Fatmawati Rusdi Tegaskan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Fatmawati saat menghadiri Exit Meeting hasil Pemeriksaan Kepatuhan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) oleh BPK Perwakilan Sulawesi Selatan, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Senin, 20 Oktober 2025.
Pertemuan tersebut menandai berakhirnya proses pemeriksaan pendahuluan oleh BPK terhadap tata kelola belanja daerah Pemprov Sulsel. Dalam forum ini, BPK menyampaikan hasil temuan awal, rekomendasi, dan langkah perbaikan yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah secara cepat dan terukur.
Hadir Kepala BPK Perwakilan Sulsel Winner Frengki Halomoan Manalu bersama jajaran pemeriksa BPK. Dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan turut hadir sejumlah pimpinan OPD bidang keuangan dan perencanaan.
BPK memaparkan hasil pemeriksaan pendahuluan yang menyoroti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas penggunaan anggaran, dan efisiensi belanja daerah dalam mendukung program pembangunan prioritas Sulawesi Selatan.
Dalam kesempatan itu, BPK juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemeriksa dan pemerintah daerah agar tata kelola keuangan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Serta apresiasi atas kerjasama baik dari jajaran Pemprov selama proses pemeriksaan berlangsung.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan bahwa hasil pemeriksaan BPK adalah bagian dari upaya bersama untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
“Kami di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang hasil pemeriksaan ini bukan sebagai kritik semata, tetapi sebagai bahan introspeksi dan pembelajaran untuk perbaikan ke depan. Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara cepat, sistematis, dan terukur,” ujar Fatmawati Rusdi.
Ia menambahkan, komitmen Pemprov Sulsel terhadap akuntabilitas bukan hanya untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat Sulawesi Selatan atas penggunaan dana publik.
Lebih lanjut, Fatmawati menegaskan pentingnya menjaga koordinasi antar-OPD dalam memastikan tindak lanjut rekomendasi BPK berjalan efektif. Ia meminta setiap perangkat daerah meningkatkan kedisiplinan dalam pelaporan dan pengawasan penggunaan anggaran agar tidak menimbulkan temuan berulang.
Exit Meeting sendiri merupakan tahap akhir dari proses pemeriksaan lapangan sebelum Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disusun resmi oleh BPK. Forum ini untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berintegritas tinggi.
Fatmawati menutup pertemuan dengan menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dedikasinya menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami terbuka untuk evaluasi dan akan terus memperbaiki sistem. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang mau belajar dari setiap prosesnya,” tutup Fatmawati Rusdi.
Adapun, Pemprov Sulsel mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ini merupakan kali keempat secara berturut-turut Pemprov Sulsel mendapatkan opini tertinggi dalam audit keuangan negara. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login