DPRD Kota Makassar
Ketua DPRD Makassar Supratman Dampingi Wagub Sulsel Berbagi Berkah Ramadandi TPA Tamangapa
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua DPRD Makassar Supratman mendampingi Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Ibu Hj. Fatmawati Rusdi mengunjungi UPT TPA Tamangapa di Kelurahan Tamangapa Kecamatan Manggala.
Dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Sulsel memberikan zakat kepada seluruh pegawai UPT TPA Tamangapa dan menyampaikan apresiasi sebagai agen perubahan dalam merawat dan menjaga kebersihan Kota Makassar.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Fatmawati Rusdi, menyalurkan ratusan paket sembako dan sarung kepada pekerja Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tamangapa, pemangkas pohon, dan penggali kubur di Jalan AMD Borong Jambu, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Jumat pagi, (14.Maret.2025).
Kegiatan ini sekaligus menjadi bentuk penyaluran zakatnya di bulan Ramadan.
Kunjungan orang nomor dua Sulsel ini ke Unit Pelayanan Terpadu (UPT) TPA Tamangapa, turut dihadiri Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Dalam kesempatan tersebut, mereka berbincang langsung dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi mereka.
Kepala UPT TPA Tamangapa, Nasrun, mengapresiasi komitmen Fatmawati yang besar dalam memperhatikan lingkungan kerja para pekerja.
“Dulu waktu masih jadi wakil wali kota. Beliau langsung ke sini, diskusi, dan lihat-lihat apa kebutuhannya kami,” ujar Nasrun. Ia menambahkan, Fatmawati merupakan sosok pemimpin yang loyal dan dekat dengan masyarakat.
“Saya tahu betul kepeduliannya Bu Wagub ini sangat luar biasa. Insha Allah ke depannya dengan kehadiran beliau kendal-kendala seperti perbaikan infrastruktur dan perbaikan sarana pra sarana bisa teratasi,” tambahnya.
Salah satu penerima bantuan, Ilham, menyampaikan rasa syukur atas perhatian Wagub Sulsel. “Kami berharap Bu Fatmawati sehat-sehat dan dilindungi Allah SWT,” ucapnya.
Fatmawati menegaskan peran vital pekerja TPA dalam pengelolaan lingkungan dan menjaga kebersihan Kota Makassar.
“Teman-teman di UPT TPA Tamangapa inilah punya kerja-kerja hebat sehingga kota kita tetap terjaga kebersihannya,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebersamaan dan kolaborasi untuk mencapai keberhasilan. “Merawat kebersamaan, sinergi, dan kolaborasi semua pihak dengan kerja bahu-membahu, semangat gotong royong membangun Kota Makassar, dan tentunya Sulawesi Selatan,” papar Fatma.(*)
DPRD Kota Makassar
DPRD Kota Makassar Gelar Rapat Pemandangan Umum Tiga Ranperda, Tekankan Kolaborasi dan Transparansi
Kitasulsel–MAKASSAR Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas bersama Pemerintah Kota Makassar. Rapat yang dilaksanakan secara daring ini diikuti oleh pimpinan DPRD, perangkat daerah, dan pejabat dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Makassar, Rabu (22/10).
Tiga Ranperda yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Penyelenggaraan Kearsipan, Ranperda Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, serta Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Fraksi Mulia, melalui juru bicaranya Andi Muchlis Misba, menekankan pentingnya kolaborasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif untuk menyempurnakan naskah ranperda.
“Koordinasi antarperangkat daerah dengan panitia khusus sangat penting agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan regulasi yang berpihak pada publik,” ujarnya. Fraksi ini juga memberikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), diwakili juru bicara Aswar, ST, menyoroti perlunya kejelasan indikator kinerja dalam pelaksanaan ranperda, khususnya pada penyelenggaraan kearsipan dan fasilitas pesantren.
Aswar menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap pesantren harus menyeluruh dan berkelanjutan. “Masih banyak pesantren yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya. Diperlukan forum kemitraan strategis antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat,” jelasnya.
Fraksi PKS mengusulkan empat langkah strategis, yaitu pemetaan dan registrasi pesantren, penyusunan skema bantuan dan kemitraan, peningkatan kapasitas manajemen, serta pembentukan forum komunikasi lintas lembaga.
Terkait perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2017, Fraksi PKS menilai perlu penyesuaian dengan regulasi terbaru seperti PP Nomor 1 Tahun 2023 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 agar fungsi legislasi dan pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dengan sistem administrasi yang profesional dan transparan.
Rapat pemandangan umum ini menjadi tahap awal sebelum pembahasan lanjutan oleh panitia khusus DPRD bersama Pemerintah Kota Makassar. Seluruh fraksi berharap proses pembahasan berjalan lancar dan menghasilkan regulasi yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional5 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login