Pemkot Makassar
Wali Kota Makassar Terima Wakil Menteri KP2MI, Bahas Peluang Kerja dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dan Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima kunjungan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), Cristina Ariyani, di Ruang Rapat Wali Kota, Balai Kota Makassar, Selasa (18/3/2025).
Kunjungan ini membahas peluang kerja bagi pekerja migran asal Makassar serta strategi memastikan proses imigrasi yang aman dan sesuai prosedur.
Hadir juga dalam pertemuan ini Direktur Pembinaan Kelembagaan Vokasi Pekerja Migran Indonesia, Abri Danar Prabawa, Direktur Penempatan Pemerintah, Dra. Dyah Rejekiningrum, Kepala BP3MI Sulsel, Susanto Darmah Saputra, serta jajaran OPD terkait.
Wakil Menteri KP2MI Cristina Ariyani menyampaikan bahwa pihaknya ingin memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam melindungi pekerja migran serta membuka akses kerja yang lebih luas.
“Tugas kami memastikan pekerja migran tidak dieksploitasi dan memiliki kompetensi sebelum berangkat. Ini penting agar mereka bisa bekerja dengan aman dan mendapatkan hak-haknya,” katanya.
Ia juga menyoroti besarnya kontribusi pekerja migran terhadap ekonomi daerah melalui remitansi. Menurutnya, para pekerja ini perlu dibekali keterampilan agar bisa bekerja di sektor yang lebih baik dan mendapat penghasilan layak.
Cristina mengungkapkan, pihaknya telah memetakan berbagai peluang kerja di luar negeri yang bisa diakses warga Makassar. Sektor yang berpotensi besar di antaranya kesehatan, perhotelan, dan industri teknis.
“Kami telah berdiskusi dengan berbagai pihak di luar negeri. Hari ini, kami juga mengunjungi beberapa institusi pendidikan di Makassar untuk melihat kesiapan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri,” ungkapnya.
Menanggapi hal ini, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan dukungan penuh terhadap upaya KP2MI dalam melindungi pekerja migran dan membuka peluang kerja.
Ia menjelaskan program strategisnya, yakni Creative Hub, akan berperan penting dalam membekali calon pekerja migran dengan keterampilan yang dibutuhkan.
“Pemkot Makassar siap mendukung dengan menyiapkan tenaga kerja berkualitas.
Kami memiliki Creative Hub sebagai pusat pelatihan keterampilan bagi anak-anak muda untuk bekerja di dalam maupun luar negeri serta mendorong bukanya usaha,” jelasnya.
Lebih lanjut, Munafri mengatakan Pemkot Makassar juga akan bekerja sama dengan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas calon pekerja migran.
Selain itu, Munafri berencana bertemu Konsulat Jenderal Australia guna membahas strategi kerja sama dalam meningkatkan peluang kerja bagi warga Makassar di luar negeri.
“Kami juga akan memperkuat edukasi dan sosialisasi tentang migrasi aman melalui berbagai kanal informasi, termasuk media sosial dan komunitas lokal,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyoroti pentingnya regulasi yang lebih jelas bagi mahasiswa dan pemuda yang ingin bekerja di luar negeri.
“Banyak mahasiswa ingin mencari pengalaman kerja di luar negeri, tetapi mereka masih bingung karena regulasi yang tumpang tindih. Ini sering membuat mereka menjadi korban birokrasi rumit atau bahkan praktik ilegal,” katanya.
Ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah memperkuat regulasi serta menyediakan pendampingan bagi calon pekerja migran sejak pendaftaran hingga saat mereka bekerja di luar negeri.
“Kita harus memastikan mereka mendapat perlindungan hukum yang jelas agar tidak menjadi korban penipuan atau eksploitasi,” tegasnya. (*)
Pemkot Makassar
Pemkot Makassar dan Kejari Teken MoU, Munafri Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Bersih
Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Makassar.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar terkait penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan berlangsung di Ruang Sipakalebbi, Balai Kota Makassar, Jumat (13/3/2026).
Dalam sambutannya, Munafri menilai kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan yang lebih transparan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi pemerintah daerah.
“Ini adalah bentuk sinergi untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dengan baik,” kata Munafri.
Munafri menjelaskan, sebagai kota besar dengan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, Makassar memiliki potensi pendapatan daerah yang sangat besar. Namun, ia mengungkapkan masih banyak potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal.
Bahkan, menurutnya, masih ditemukan sejumlah pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajiban pajaknya selama bertahun-tahun.
“Ada beberapa tempat usaha yang tidak membayar pajak sampai 10 tahun. Bahkan ada juga yang membayarnya tidak sesuai dengan kewajibannya,” tuturnya.
Jika potensi tersebut dimaksimalkan, Munafri memperkirakan pendapatan daerah yang belum tergarap bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Karena itu, ia berharap kehadiran Kejaksaan Negeri Makassar dapat memberikan pendampingan hukum sekaligus memperkuat pengawasan terhadap berbagai sektor penerimaan daerah, mulai dari pajak, retribusi hingga pengelolaan aset daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
Selain itu, Munafri juga menyoroti persoalan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang menurutnya masih membutuhkan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Ia mencontohkan proyek Lapangan Karebosi yang sempat terhambat sebagai pelajaran penting bagi pemerintah daerah dalam memastikan setiap proyek berjalan sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada aset yang mangkrak atau tidak termanfaatkan dengan baik. Karena itu, kita membutuhkan pendampingan agar proses pengadaan barang dan jasa bisa berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri juga menyinggung adanya indikasi pihak-pihak tertentu yang mencoba memengaruhi proses pengambilan keputusan dalam proyek pemerintah.
Ia secara tegas meminta agar tidak ada lagi “invisible hand” atau campur tangan pihak tertentu yang berpotensi mengganggu proses pembangunan di Kota Makassar.
“Kita berharap pendampingan dari Kejaksaan dapat memastikan tidak ada lagi permainan di belakang dalam proses pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.
Melalui kerja sama ini, Munafri berharap sinergi antara Pemerintah Kota Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar dapat memperkuat pengawasan, meningkatkan pendapatan daerah, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai aturan demi kepentingan masyarakat.
“Ujung dari semua ini adalah good governance. Dan good governance itu harus menghasilkan impactful governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.
-
Nasional9 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login