Pemkot Makassar
Melinda Aksa Dorong Regulasi dan Edukasi Kolektif untuk Pengolahan Sampah Berkelanjutan di Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR Ketua TP PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menghadiri audiensi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, Dewan Lingkungan, Penggiat Lingkungan, perwakilan Bank Sampah, serta pengelola TPS3R dalam upaya memperkuat sinergi menuju tata kelola persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Pertemuan berlangsung sebagai tindak lanjut dari berbagai inisiatif lingkungan yang tengah dirancang, termasuk peluncuran percontohan TPS3R di Untia dan Sambung Jawa.
Dalam audiensi tersebut, Kepala DLH Kota Makassar menyampaikan rencana pemindahan operasional Bank Sampah Hidup ke lokasi baru di kawasan Untia pada tahun ini.
Pemindahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan dan mendekatkan fasilitas daur ulang ke kawasan padat penduduk.
Perwakilan dari Bank Sampah turut memberikan masukan agar pengelolaan TPS3R berada langsung di bawah UPTD Bank Sampah. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan pemanfaatan teknologi pencatatan sampah juga menjadi sorotan.
Menanggapi hal tersebut, Melinda menegaskan perlunya perubahan pola pikir kolektif dalam pengelolaan sampah. “Kita tidak bisa hanya sekadar mengimbau.
Harus ada mekanisme, regulasi, dan batas waktu yang jelas. Kita ingin masyarakat mulai mengelola sampahnya sendiri mulai dari rumah, komunitas, hingga tempat usaha,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya sebatas pemisahan organik dan anorganik, tetapi harus menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat kota.
“TPS3R Untia dan Sambung Jawa akan kita uji coba dan siapkan sebagai percontohan. Di sisi lain, kompleks Baruga juga kami dorong menjadi kawasan percontohan zero waste. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi semua pihak,” ungkap Melinda.
Dalam arahannya, Melinda juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, termasuk dengan swasta untuk pengelolaan maggot sebagai solusi penguraian sampah organik.
Ia berharap ada keterlibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pengolahan sampah yang kuat dan berkesinambungan.
“Dinas Lingkungan Hidup harus memimpin dan menyusun regulasi pengolahan sampah yang menyasar tempat-tempat komersial seperti restoran, hotel, hingga pasar. Kami dari PKK siap mendukung lewat edukasi di kecamatan dan penyuluhan langsung kepada masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi langkah awal dari rangkaian program yang akan disinergikan antara DLH, PKK, dan seluruh komponen masyarakat dalam menciptakan Makassar yang lebih bersih, hijau, dan siap menuju kota zero waste. (*)
Pemkot Makassar
Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah
Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).
Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.
Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.
Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.
“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).
Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.
Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.
“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.
Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.
“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.
Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.
“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.
Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.
“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.
Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics10 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login