Connect with us

Pemkot Makassar

Sekda Zulkifly Ikut Rakor Bersama Kemendagri: Dorong Kolaborasi Jaga IPH dan Dukung Program 3 Juta Rumah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly Bersama jajaran pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Ruang Rapat War Room Balai Kota, Selasa (22/7).

Diketahui, agenda rakor ini membahas strategi menjaga pertumbuhan ekonomi dan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam program 3 juta rumah. Di mana, dua hal tersebut merupakan perhatian Presiden Prabowo Subianto untuk masyarakat Indonesia.

Sekda Zulkifly menyampaikan pihaknya optimistis Indeks Perkembangan Harga (IPH) di Kota Makassar bisa dikendalikan.

Apalagi, Pemkot Makassar bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkolaborasi agar inflasi tetap terjaga.

“Kami di Pemkot Makassar melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) intens memantau kondisi pangan. Tujuannya apa, memastikan harga pangan tetap stabil sehingga inflasi terjaga,” ujar Sekda Zulkifly, Selasa (22/7).

BACA JUGA  Firman Pagarra Sampaikan Penjelasan Wali Kota Makassar Terhadap Ranperda APBD Perubahan 2024

Khusus untuk Program 3 Juta Rumah, Sekda Zulkifly menjelaskan pihaknya masih menunggu melakukan inventarisir lahan. Selanjutnya akan dibahas secara bertahap mengenai persiapan mewujudkan program 3 juta rumah.

Terpisah, Sekertaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Alamsyah menjelaskan Pemkot Makassar terus berupaya mengendalikan inflasi di kota ini dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan mengontrol harga di 12 pasar tradisional dan 2 pasar modern.

“Jadi kita memantau harga-harga di pasar-pasar tersebut setiap hari dan memberikan pelaporan tentang perkembangan harga,” jelas Alamsyah.

Selain itu, pemerintah kota juga melaksanakan gerakan pangan murah (GPM) untuk mendekatkan pangan di tengah-tengah masyarakat. GPM ini dilaksanakan 2-3 kali dalam seminggu, dan pemerintah kota juga memantau kondisi perkembangan harga.

BACA JUGA  Wakil Wali Kota Makassar Hadiri Trend Hijab Expo Ramadan 2025, Dukung UMKM dan Fashion Muslimah

“Jika harga pangan prioritas di pasar-pasar mengalami kenaikan, maka pemerintah kota melakukan intervensi pelaksanaan GPM di sekitar pasar tersebut,” paparnya.

Sambung mantan Camat Tallo itu, Pemkot Makassar bekerja sama dengan 22 distributor, selain Bulog, untuk mengendalikan harga pangan. Saat ini, pemerintah pusat telah menurunkan harga beras SPHP (Stabilitas Pangan) menjadi Rp58.000 per 5 kilo, dan harga minyak goreng menjadi Rp15.000 per kilo.

“Harga-harga ini kemudian diturunkan di tengah-tengah masyarakat dalam rangka pelaksanaan GPM,” ucapnya.

Ia menambahkan, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengharapkan seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan instansi bekerja sama dalam proses penanganan inflasi. Sebab, penanganan inflasi tidak bisa ditangani oleh hanya satu OPD, tetapi memerlukan kerja sama dan elaborasi antar OPD.

BACA JUGA  Pasca Insiden 29 Agustus, Pemkot Makassar Prioritaskan Pemulihan dan Kesejahteraan Warga

“Dengan kerja sama ini, Pemkot Makassar berharap dapat menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi di kota ini,” tegasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Mahyuddin menjelaskan pihaknya siap mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

“Kami di Pemkot Makassar juga sedang melakukan inventarisasi lahan, nah rencananya itu pembangunan rumah susun. Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” jelasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wali Kota Makassar Tinjau TPS3R dan Urban Farming, Siapkan Anggaran Perbaikan serta Hadiah Rp100 Juta untuk RT Terbaik

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau lokasi transfer sampah TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, dan Recycle) di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Rabu (10/6/2026). Kunjungan tersebut dilanjutkan dengan peninjauan kawasan urban farming di dua titik lokasi dalam wilayah kecamatan yang sama.

Dalam kunjungan itu, Munafri menegaskan pentingnya membangun sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir guna mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Antang yang kini tengah bertransformasi menggunakan sistem sanitary landfill.

Menurutnya, optimalisasi fungsi TPS3R menjadi salah satu kunci utama agar sampah yang masuk ke TPA hanya berupa residu atau material yang sudah tidak dapat diolah kembali.

“Saya datang melihat TPS3R dan Urban Farming di Kecamatan Rappocini, memastikan bahwa secepatnya akan dianggarkan pada anggaran perubahan nanti,” ujar Munafri.

“Ini untuk dibuatkan atap serta perbaikan lantai, apakah menggunakan paving block atau dicor beton, agar proses pengolahan sampah di sana bisa berjalan lebih maksimal,” sambungnya.

Wali kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, pembenahan TPA Antang harus diiringi dengan perubahan pola pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Ia menegaskan bahwa sampah yang dikirim ke TPA seharusnya hanya berupa residu setelah melalui proses pemilahan dan pengolahan di lingkungan masing-masing.

“Yang harus sampai ke sana hanyalah residu. Sekarang ini hampir semua sampah dari rumah tangga kita mulai pilah dari lingkungan dan rumah tangga,” katanya.

BACA JUGA  Danny Pomanto Sambut Baik Penerapan Domisili Sabagai Solusi PPDB

Appi menjelaskan perubahan besar dalam sistem pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, masyarakat tidak memerlukan fasilitas yang rumit untuk memulai.

“Modalnya cuma dua ember. Satu untuk sampah organik dan satu untuk sampah nonorganik. Sesederhana itu,” ujarnya.

Ia menuturkan, sampah organik memiliki potensi ekonomi yang besar karena dapat diolah menjadi pupuk kompos, bioenzim, hingga pakan maggot. Sementara sampah nonorganik dapat disalurkan melalui Bank Sampah Unit (BSU) yang tersebar di berbagai wilayah permukiman.

Ke depan, Pemerintah Kota Makassar juga membuka peluang agar BSU tidak hanya menerima sampah anorganik, tetapi juga sampah organik yang telah dipilah untuk diolah lebih lanjut.

“Nilainya mungkin tidak besar, tetapi ada tambahan pendapatan. Yang terpenting adalah sampah memiliki nilai ekonomi dan tidak lagi menjadi beban,” jelas Appi.

Mantan CEO PSM Makassar tersebut juga mencontohkan sejumlah daerah yang telah berhasil mengolah sampah organik menjadi pupuk kemasan yang dipasarkan secara luas. Ia berharap model serupa dapat diterapkan di Makassar dengan identitas produk dari masing-masing wilayah.

“Misalnya hasil dari Kelurahan Rappocini. Ini bisa menjadi produk yang membanggakan sekaligus memiliki nilai ekonomi,” tuturnya.

Dalam kunjungan ke lokasi urban farming, Munafri turut meninjau sejumlah unit Teba atau lubang pengolahan sampah organik yang digunakan sebagai media pengomposan. Ia mengaku senang melihat seluruh Teba yang tersedia dalam kondisi terisi dan aktif dimanfaatkan.

BACA JUGA  Wali Kota Munafri dan Mensos Saifullah Tinjau Kawasan Untia, Siap Jadi Pusat Sekolah

Menurutnya, keberhasilan pengolahan sampah organik sangat bergantung pada penerapan metode yang benar, termasuk penggunaan material cokelat seperti daun kering, ranting, kardus, dan kertas sebagai lapisan penutup.

“Tadi saya lihat ada sekitar tujuh Teba dan semuanya terisi. Daun-daun ketapang yang dikumpulkan penyapu jalan itu jangan dibuang,” ungkapnya.

“Simpan dan gunakan sebagai material cokelat untuk menutup sampah organik. Itu sangat penting untuk mempercepat proses penguraian,” lanjutnya.

Appi menjelaskan, proses pengomposan dilakukan secara bertahap dengan menumpuk sampah organik dan material cokelat secara berlapis. Dalam waktu sekitar empat hingga lima bulan, material tersebut dapat dipanen menjadi pupuk organik yang siap digunakan.

Menurutnya, urban farming menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari siklus pengelolaan sampah tersebut karena menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik.

“Urban farming menjadi tempat pemanfaatan pupuk hasil pengolahan sampah organik,” katanya.

Ia menjelaskan konsep yang tengah dibangun Pemerintah Kota Makassar melibatkan sejumlah perangkat daerah secara terpadu. Dinas Lingkungan Hidup bertanggung jawab mengawal proses pengolahan sampah, Dinas Perikanan dan Pertanian mengembangkan budidaya dan urban farming, sedangkan Dinas Ketahanan Pangan membantu pemasaran hasil produksi masyarakat.

“Ini adalah siklus yang tidak boleh terputus. Sampah organik diolah menjadi pupuk, pupuk digunakan untuk pertanian, hasil pertanian dijual, sisanya kembali menjadi sampah organik yang diolah lagi,” tegasnya.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Terima Audiensi Calon Paskibraka Nasional 2026, Tekankan Profesionalisme Seleksi

Selain budidaya tanaman pangan, Munafri juga mendorong masyarakat memanfaatkan lahan terbatas untuk budidaya ikan, ayam, maupun ternak skala rumah tangga. Menurutnya, produksi pangan mandiri dapat membantu menekan pengeluaran sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

“Dengan begitu daya beli masyarakat bisa meningkat karena sebagian kebutuhan pangannya sudah dipenuhi sendiri,” jelasnya.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap gerakan lingkungan dan ketahanan pangan berbasis masyarakat, Pemerintah Kota Makassar menyiapkan hadiah senilai lebih dari Rp100 juta bagi RT yang dinilai paling berhasil menjalankan program pengelolaan sampah dan urban farming.

Penilaian akan dilakukan sepanjang tahun dan pemenangnya direncanakan diumumkan pada peringatan Hari Ulang Tahun Kota Makassar pada November mendatang.

“Saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa akan ada hadiah. Nilainya tidak kurang dari Rp100 juta. Tetapi ini bukan hadiah untuk pribadi ketua RT atau RW,” tegas Appi.

Menurutnya, hadiah tersebut harus digunakan untuk kepentingan bersama warga, seperti pembangunan infrastruktur lingkungan, perbaikan fasilitas umum, maupun pengembangan program urban farming dan pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

“Masih ada waktu untuk memulai. Jadi beruntung bagi RT yang sudah lebih dulu bergerak,” katanya.

“Kita ingin membangun budaya baru, budaya memilah sampah, mengolah sampah, dan menghasilkan pangan dari lingkungan sendiri,” tutup Munafri.

Continue Reading

Trending