Nasional
Setelah Beras, Mentan Amran Fokus Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Komoditas Perkebunan
Kitasulsel–JAKARTA Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan strategi lanjutan pembangunan pertanian nasional yang kini mulai berfokus pada hilirisasi komoditas perkebunan.
Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara pada Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakordal) Triwulan II Tahun 2025 yang digelar Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dengan tema “Penguatan Ketahanan Pangan di DIY melalui Transformasi dan Optimalisasi Lumbung Mataraman”.
Setelah mencetak capaian bersejarah dengan stok beras nasional tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton, Mentan menilai saatnya Indonesia naik kelas, dari sekadar penghasil bahan mentah menjadi negara pengolah dan eksportir produk perkebunan bernilai tambah tinggi.
“Selama ini, negara lain mengolah kakao dan kopi kita, lalu mengekspor dengan nilai puluhan kali lipat. Kini saatnya Indonesia yang memimpin hilirisasi komoditas kita sendiri,” tegas Amran di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.
Menurutnya, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan nilai ekspor, tapi juga soal menciptakan lapangan kerja baru, industri desa, dan penguatan ekonomi lokal. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran awal Rp40 triliun untuk pengembangan industri pengolahan kelapa, kakao, mente, dan kopi.
Amran menargetkan peningkatan nilai ekspor dari Rp20 triliun menjadi Rp2.000 triliun bila pengolahan dilakukan di dalam negeri. “Kita stop jadi penonton. Mulai sekarang, komoditas unggulan kita harus diolah oleh anak bangsa sendiri,” tambahnya.
Dalam forum yang juga dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X dan akademisi UGM Prof. Jamhari tersebut, Mentan Amran memaparkan data bahwa pertanian kini menjadi sektor penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar nasional, yakni mencapai 10,52%.Capaian ini diperkuat oleh keberhasilan menjaga stok pangan nasional di tengah ancaman krisis global.
Data BPS menunjukkan bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyerap 19,41 % tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024, menjadikannya sebagai sektor lapangan usaha penyerap tenaga kerja terbesar kedua setelah perdagangan.
Angka ini menegaskan bahwa pertanian tetap menjadi tulang punggung ekonomi daerah, serta menjadi tumpuan hidup jutaan keluarga di pedesaan.
Amran juga menyoroti pentingnya transformasi pertanian berbasis teknologi tinggi, dari drone hingga mesin tanam otomatis. Mentan menyebut DIY sebagai role model nasional dibidang pertanian.
“Dengan kombinasi karakter pemimpin seperti Pak Sultan, teknologi, dan kolaborasi lintas sektor, saya yakin Indonesia akan jadi negara superpower di dunia,” tutup Amran. (*)
Nasional
Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang
Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.
Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.
Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).
Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.
“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.
Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.
Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.
Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.
“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.
Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login