Connect with us

Kementrian Agama RI

BPJPH Resmi Berpisah dari Kementerian Agama, Menag: Makin Hebat Anak, Makin Bangga Orang Tua

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini melepas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai bagian dari Kementerian Agama. Hal itu ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Berita acara ditandatangani oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan. Berpisahnya BPJPH dengan Kementerian Agama merupakan bagian dari transformasi kelembagaan dan penataaan pemerintahan pascapembentukan Kabinet Merah Putih. BPJPH kini menjadi lembaga non kementerian.

Menag menyebut pelepasan ini tidak berarti kerja sama antara BPJPH dengan Kementerian Agama terhenti. Sebaliknya, sinergi dua pihak terus terjalin erat dan tidak akan berakhir.

“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya maka semakin bangga orang tua itu dan semakin bersyukur kita kepada Allah,” ujar Menag di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

BACA JUGA  Menag: MDT Pilar Strategis Cetak Generasi Emas 2045

“Kita sudah mengetahui pencapaian produk halal ketika masih berada dalam Kementerian Agama. Dan ketika diserahkan kemerdekaannya pencapaiannya luar biasa, berprestasi lebih jauh,” sambung Menag.

Kementerian Agama pun berkomitmen untuk membuka tangan selebar-lebarnya mana kala dibutuhkan oleh BPJPH. “Bagi kita sebagai orang tua, itu adalah kepuasan tersendiri ketika mampu memberikan kepuasan terhadap anak. Begitu pun sebaliknya ketika orang tua meminta tolong kepada anak,” ucap Menag.

Hal senada juga disampaikan Kepala BPJPH Haikal Hassan. “Meski pun kita berdiri sendiri, satu-satunya instansi yang kita tidak akan berhenti berhubungan sampai kapan pun adalah Kemenag, karena hubungan ini erat dan satu-satunya yang terdekat dengan BPJPH,” tegas Haikal Hassan.

BACA JUGA  Sempat Terdampak Konflik Israel-Iran, Menag: Penerbangan Haji Mulai Lancar Kembali

“Kita akan bersama-sama berusaha untuk menciptakan industri halal dari Aceh sampai Papua. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan sistem internal dalam mendorong ekosistem halal nasional yang inklusif, kompetitif secara global,” sambung kepala BPJPH yang akrab dikenal Babe Haikal ini.

Acara ini juga dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamarudin Amin, Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama Ahmad Hidayatullah, dan Sekretaris Utama BPJPH Muhammad Aqil Irham beserta jajarannya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Kemenag Resmi Tutup Penyelenggaraan Haji 2025, Indeks Kepuasan Jemaah Capai Skor 88,46

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA Kementerian Agama (Kemenag) resmi menutup rangkaian tugas penyelenggaraan ibadah haji 2025 dengan capaian membanggakan.

Berdasarkan hasil Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia (IKJHI) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kepuasan jemaah tahun ini mencapai skor 88,46—masuk kategori Sangat Memuaskan.

“Alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar bersama, bahwa Indeks Kepuasan Jemaah Haji Indonesia 2025 mencapai angka 88,46. Angka ini lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya, yakni 88,20. Kita semua patut bersyukur atas capaian ini,” tulis Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam siaran pers, Minggu (14/9).

Akhiri 14 Tahun Penyelenggaraan Haji

Tahun 2025 menjadi penanda historis, sebab survei ini merupakan yang terakhir bagi Kemenag dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara haji. Setelah 14 kali survei dilaksanakan sejak 2010, peran penyelenggara haji akan dialihkan ke Kementerian Haji dan Umrah.

BACA JUGA  Sempat Terdampak Konflik Israel-Iran, Menag: Penerbangan Haji Mulai Lancar Kembali

“Kemenag mengakhiri tugas penyelenggaraan haji dengan indeks sangat memuaskan dari jemaah. Angka 88,46 adalah pondasi kuat, warisan terbaik yang kita serahkan untuk terus membangun layanan haji yang lebih baik,” tegas Nasaruddin.

Tantangan Sistem Multi Syarikah

Dalam pelaksanaannya, haji 2025 menjadi yang pertama kali menerapkan sistem multi syarikah. Tantangan muncul terutama pada layanan akomodasi hotel, konsumsi, dan transportasi di Armuzna (Arafah, Muzdalifah, Mina).

Meski demikian, hasil survei BPS menunjukkan layanan hotel tetap masuk kategori Sangat Memuaskan, sementara konsumsi dan transportasi di Armuzna tercatat Memuaskan.

“Ini menunjukkan, berbagai tantangan di lapangan dapat diatasi dengan baik,” jelas Nasaruddin.

Apresiasi untuk Semua Pihak

Nasaruddin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka atas bimbingan serta kepercayaan. Ia juga mengapresiasi dukungan kementerian/lembaga, Pemerintah Arab Saudi, hingga BPS yang konsisten melakukan survei selama 14 tahun.

BACA JUGA  Amirulhaj 2025 Bertolak ke Tanah Suci, Kawal Langsung Layanan Jemaah Haji

Tak lupa, penghormatan diberikan kepada seluruh petugas haji yang rela berkorban waktu, tenaga, bahkan nyawa demi melayani jemaah.

“Dedikasi rekan-rekan petugas adalah kunci keberhasilan penyelenggaraan haji,” ucapnya.

Survei 14.400 Responden

Survei IKJHI 2025 melibatkan 14.400 responden dengan metode kuesioner mandiri, wawancara, dan observasi di tujuh titik strategis. Penilaian mencakup 10 aspek layanan, dengan tujuh aspek mengalami peningkatan. Layanan ibadah mencatat skor tertinggi 89,45 (Sangat Memuaskan).

“Terima kasih atas kepercayaan dan kesabaran jemaah. Semoga seluruh Bapak/Ibu menjadi haji mabrur. Dengan segala kerendahan hati, kita akhiri tugas besar ini dengan capaian membanggakan,” tutup Menag. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel