Pemkot Makassar
Munafri-Aliyah Ditemui LPSK RI Bahas Perlindungan Korban Demonstrasi
Kitasulsel–MAKASSAR Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menerima kunjungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dipimpin Wakil Ketua LPSK RI, Sri Suparyati, di Balai Kota Makassar, Selasa (3/09/2025).
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas langkah-langkah perlindungan terhadap korban peristiwa demonstrasi yang terjadi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar.
Dalam pertemuan tersebut, Munafri dan Aliyah menjelaskan bahwa seluruh korban yang terdampak sudah mendapatkan intervensi langsung dari Pemerintah Kota.
Penanganan diberikan tidak hanya kepada korban yang berstatus ASN, tetapi juga mereka yang berstatus non-ASN, termasuk korban seorang yang diketahui merupakan asisten pribadi anggota DPRD.
Munafri menyebut Pemerintah Kota telah memastikan jaminan dan kebutuhan keluarga korban sudah diberikan secara menyeluruh agar mereka tidak terbebani dalam menghadapi situasi sulit.
“Kalau dari kami (Pemkot) semua korban sudah diintervensi, termasuk memberikan santunan dan jaminan kepada keluarga. Korban ada yang ASN dan non ASN. Termasuk ada asisten pribadi anggota DPRD, semuanya kami intervensi,” jelas Munafri.
Lebih lanjut, Ia juga memaparkan perkembangan kondisi korban yang saat ini sebagian besar telah mendapatkan perawatan intensif. Baik korban yang mengalami luka berat atau ringan sudah dalam tahap pemulihan. Pemerintah Kota, komitment Munafri, akan tetap hadir mendampingi korban dan keluarganya, baik dalam bentuk layanan kesehatan maupun dukungan sosial.
“Sisa satu yang kami akan jenguk hari ini, korban yang tengah menjalani perawatan pasca operasi,” tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa situasi demontrasi di Kota Makassar pasca tragedi pembakaran gedung DPR, sudah berangsur kondusif. Aksi-aksi anarkis sudah mereda dan langkah-langkah pengamanan diperketat untuk mencegah hal serupa kembali terjadi.
“So far, demo dan anarkisme sudah landai, maksimal pengamanan juga kami perketat,” pungkasnya.
Terakhir, Munafri menegaskan Pemerintah Kota akan terus mengupayakan agar seluruh aspirasi dan kebutuhan korban bisa segera terjawab, sehingga tidak ada pihak yang merasa terabaikan.
Di sisi lain, Wakil Ketua LPSK RI, Sri Suparyati, menjelaskan bahwa lembaganya telah membentuk satuan tugas khusus untuk menjangkau korban peristiwa demonstrasi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Makassar.
Ia menyampaikan saat ini pihaknya tengah mendata korban jiwa dan berencana melakukan kunjungan langsung ke keluarga korban untuk memberikan perlindungan, termasuk pendampingan psikologis jika dibutuhkan. Untuk itu, Ia menemui langsung Munafri-Aliyah untuk membentuk sinergitas dengan pemerintah daerah.
“Kami berkunjung memastikan dan menjangkau korban, sekaligus mau meminta informasi tentang apa hal-hal yang sudah dilakukan pihak pemkot dan apakah ada warga yang belum bisa dijangkau dan perlindungannya untuk korban,” jelasnya.
Lebih jauh, Sri Supariati menyampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan akan ada saksi maupun korban yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peristiwa tersebut, sehingga membutuhkan perlindungan hukum maupun sosial.
Ia berharap sinergi kedua pihak diharapkan dapat memastikan perlindungan terhadap korban dan keluarganya dapat berjalan lebih menyeluruh, baik dari sisi hukum, kesehatan, maupun dukungan psikososial.(*)
Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong Pemerintah Kota Makassar memperluas inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Meski Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan, inovasi masih didominasi oleh lima OPD utama.
Karena itu, Kemendagri meminta agar budaya berinovasi tidak berhenti pada sektor tertentu saja, melainkan merata ke seluruh OPD demi pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Kepala Pusat Strategis Kebijakan Digitalisasi dan Inovasi Daerah, Akbar Ali, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk terus memperkuat budaya inovasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam kunjungannya, bertemu Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di kantor Balai Kota. Akbar Ali menyampaikan dukungan penuh dari pemerintah pusat terhadap upaya Pemkot Makassar yang selama ini konsisten menghadirkan berbagai inovasi.
“Kami dari pusat mendukung penuh. Kami mendorong agar setiap OPD tidak hanya menjalankan program rutin, tetapi juga melahirkan inovasi baru yang bisa direplikasi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” ujarnya, di kantor Balai Kota Makassar, Kamis (4/9/2025).
Mantan PJ. Wali Kota Parepare itu menambahkan, Kota Makassar tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian inovasi terbanyak di Sulawesi Selatan.
Dari 108 inovasi yang diusulkan Pemkot Makassar, sebanyak 88 berhasil terverifikasi di tingkat pusat. Dan lima OPD masuk inovasi terbaik.
Adapun lima OPD yang tahun ini mendapat predikat terbaik dalam inovasi adalah Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Dukcapil, dan Dinas Pariwisata.
“Kami berharap, ke depan tidak hanya lima OPD itu saja. OPD lain juga harus menumbuhkan semangat yang sama, sehingga variasi inovasi semakin beragam dan berdampak luas,” harapnya.
Akbar juga menegaskan, pencapaian inovasi Makassar ini akan menjadi bagian dari penilaian Indeks Inovasi Daerah tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan konsistensi Pemkot Makassar dalam mempertahankan tren positif sejak 2024.
“Inovasi ini bukan hanya soal penghargaan, tetapi bagaimana pemerintahan bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sesuai visi-misi kota,” tuturnya.
Ia menambahkan, Pemkot Makassar perlu memanfaatkan peran Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) untuk menilai sekaligus mendorong OPD agar lebih kreatif melahirkan program.
Kemendagri memiliki database lebih dari 100 ribu inovasi. Harapannya, inovasi-inovasi ini bisa diadopsi dan direplikasi di Makassar, sehingga tidak hanya berhenti pada lima OPD saja.
“Bapak Wali Kota bisa menjadikan inovasi sebagai salah satu alat ukur dalam menilai kinerja jajaran. Selain ada Inovasi Award, Kemendagri juga menyiapkan insentif daerah bagi pemerintah yang berhasil menjaga konsistensi,” tukasnya. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics11 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login