Luwu Timur
Bupati Luwu Timur Tinjau RSUD I Lagaligo Wotu, Tegaskan Pelayanan Harus Sepenuh Hati
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, melakukan inspeksi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) I Lagaligo Wotu, Jumat (12/09/2025).
Kedatangan orang nomor satu di Bumi Batara Guru ini diawali dengan meninjau kondisi bangunan dan fasilitas rumah sakit, sebelum akhirnya memimpin apel pagi bersama seluruh jajaran tenaga kesehatan dan staf rumah sakit.
Dalam peninjauannya, Bupati Irwan terlihat menyusuri sejumlah titik yang membutuhkan perhatian serius, mulai dari plapon yang lapuk akibat rembesan air hujan, tiang bangunan, hingga kursi tunggu pasien yang mulai karatan.
“Kalau infrastruktur dan fasilitas sudah baik, maka kuncinya tinggal bagaimana tenaga kesehatan melayani masyarakat dengan sepenuh hati,” tegasnya.
Usai berkeliling, Bupati Irwan memimpin apel di halaman rumah sakit. Dalam arahannya, ia menekankan pentingnya budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan.
Beliau juga kembali mengingatkan program kebersamaan yang selama ini dicanangkan, seperti Jumat Bersih Juara, Sabtu Sehat Juara, serta kebiasaan melaksanakan shalat berjamaah di masjid, agar dapat diterapkan di lingkungan rumah sakit.
“Saya ingin kita semua yang bertugas di RSUD I Lagaligo ini sadar betul bahwa kehadiran kita adalah sebagai pelayan masyarakat. Baik bidan, perawat, dokter, hingga petugas administrasi, semua berhadapan langsung dengan pasien. Karena itu, kalau ada yang setengah hati, lebih baik jujur saja, agar tidak merugikan masyarakat,” ujarnya tegas.
Bupati Irwan juga menyinggung peristiwa yang sempat membuat RSUD I Lagaligo menjadi sorotan publik beberapa waktu lalu. Menurutnya, hal itu harus dijadikan pelajaran berharga agar pelayanan terus ditingkatkan.
“Jangan ada lagi kejadian seperti itu. Saya tidak mau dengar siapa salah atau benar. Yang penting, SOP pelayanan harus jelas dan dijalankan dengan baik,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bupati meminta agar komunikasi antarbagian ditingkatkan, bahkan sampai pada level terendah. Ia mencontohkan petugas kebersihan (CS) yang kerap menampung keluhan masyarakat namun jarang diberi ruang untuk menyampaikan masukan.
“Semua harus dilibatkan, supaya kelemahan kita bisa segera diketahui dan diperbaiki,” ucapnya.
Selain menyoroti sikap ramah dalam pelayanan, Irwan juga berkomitmen memperbaiki sarana dan prasarana rumah sakit. Ia menyebutkan rencana renovasi asrama yang akan diubah menjadi poli, serta pemindahan pasar di sekitar rumah sakit agar area pelayanan menjadi lebih representatif.
“Tahun ini wajah RSUD I Lagaligo harus berubah. Saya siapkan anggaran, berapa pun yang dibutuhkan, agar rumah sakit ini benar-benar menjadi kebanggaan masyarakat Luwu Timur,” ungkapnya.
Lebih jauh, Bupati menargetkan dalam tiga tahun ke depan, masyarakat Luwu Timur tidak perlu lagi dirujuk ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
“Kalau tidak bisa ditangani di Wotu, bisa di Malili, begitu pun sebaliknya. Termasuk RS Atue, RS Vale, dan RS Towuti, semua harus kita maksimalkan. Tahun depan saya ingin Luwu Timur jadi pusat pelayanan kesehatan yang membanggakan,” tandasnya.
Di akhir arahannya, Bupati memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran RSUD I Lagaligo yang telah berusaha memberikan pelayanan terbaik. Irwan pun mengajak seluruh tenaga kesehatan dan staf untuk terus berkolaborasi dan menjaga nama baik rumah sakit.
“Kalau ada kinerja baru, inovasi, atau pelayanan yang baik, jangan ragu untuk diekspos agar masyarakat tahu bahwa rumah sakit kita ini memang berkualitas. Ingat, rumah sakit ini adalah wajah pelayanan pemerintah, dan harus kita jaga bersama-sama,” pungkas Bupati. (*)
Luwu Timur
Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional12 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur










You must be logged in to post a comment Login