Connect with us

Pemkot Makassar

Bangun Makassar Religius, Wali Kota Munafri Dorong Kolaborasi Ulama dan Pemerintah

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Membangun kota Makassar, bukan hanya soal menghadirkan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga membutuhkan kekuatan nilai religius dan harmoni sosial di Kota Makassar.

Itulah yang ditekankan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, bahwa sinergi ulama, umara, dan umat merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, berkarakter, dan memberi manfaat bagi kota ini.

Pesan tersebut ia sampaikan saat tampil, sebagai pembicara inti pada Diskusi Bulanan IMMIM yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Lembaga Dakwah IMMIM serta penandatanganan MoU kerjasama, di Gedung IMMIM, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu (4/10/2025).

Menurutnya, ulama berperan sebagai penuntun moral dan penjaga nilai, umara (pemerintah) sebagai menjalankan kebijakan program, sementara umat menjadi pelaku dan penerima manfaat pembangunan.

“Kolaborasi erat ketiga elemen ini, kami yakini akan menghadirkan kekuatan besar untuk menjadikan Makassar sebagai kota maju sekaligus religius, yang tetap berpegang pada nilai-nilai luhur di tengah dinamika zaman,” jelas Munafri.

Acara ini turut dihadiri oleh Kadis Kominfo Kota Makassar Moh Roem, Kadis Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman, dan Kabag Kesra.

Pada kesempatan ini, pria yang akrab disapa Appi itu menegaskan, pentingnya hubungan yang erat antara ulama dan umara.

BACA JUGA  Pjs Wali Kota dan Kapolrestabes Lepas Peserta Kareba 10K Makassar Berlari Menuju Pilkada Damai

Menurut politisi Golkar itu, kekuatan kolaborasi harus berjalan seimbang agar pesan dakwah dan kebijakan pembangunan dapat sampai secara maksimal kepada masyarakat.

“Kalau ulama berjalan sendiri tanpa dukungan umara, maka pesan dakwah tidak akan maksimal. Demikian pula sebaliknya,” tuturnya.

“Pemerintah tanpa dukungan ulama akan pincang. Karena itu, pertemuan seperti ini sangat penting untuk membangun keseimbangan sosial,” lanjutnya.

Munafri mengibaratkan, umara adalah lautan dan ulama adalah sungai, sementara umat menjadi muara yang memberi kehidupan subur bagi masyarakat.

Pada kesempatan ini, Wali Kota juga menekankan, transformasi digital yang kini merambah dunia dakwah. Ia berharap, mubalig harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar pesan-pesan agama dapat menjangkau generasi baru secara efektif.

“Syiar hari ini bisa langsung dilakukan di berbagai platform digital. Bahkan sebagian mubalig sudah memperoleh income dari dakwah digital. Ini positif, asal konten yang dibawakan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak saling menjatuhkan,” tegas Munafri.

Mantan bos PSM itu, pun mendorong IMMIM agar memberi rambu-rambu dan evaluasi, sehingga mubalig tetap berada di jalur dakwah yang benar serta mampu menjaga marwah ulama di ruang publik, khususnya media sosial.

BACA JUGA  Gelar Serah Terima PSU 6 Perumahan, Pemkot Makassar Selamatkan Aset Senilai Rp.232 Miliar

Ia juga mengingatkan agar masjid tidak sekadar menjadi tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan umat.

Selanjutnya, di bidang pendidikan, Munafri menilai pentingnya memperkuat porsi pelajaran agama dan pendidikan karakter di sekolah dasar. Munafri menekankan, percuma anak-anak cerdas secara akademik jika tidak memiliki akhlak yang baik.

Karena itu, Pemkot Makassar akan melibatkan ahli pendidikan, ulama, hingga tokoh masyarakat dalam penyusunan kurikulum yang menguatkan nilai agama dan budaya lokal.

“Hari ini, pelajaran agama hanya dua jam seminggu, itu tidak cukup. Kita tidak bisa menganggap semua anak berada di rumah tangga yang ideal,” ungkapnya.

“Karena itu, kami akan meramu kurikulum baru dengan pendidikan akhlak, agama, serta kearifan lokal (local wisdom) Bugis-Makassar seperti sipakatau, siri’ na pacce, dan tabe,” tambah dia menjelaskan.

Appi kembali menegaskan pentingnya memasukkan pendidikan karakter, etika, dan nilai-nilai agama sejak jenjang sekolah dasar

Hal ini dinilainya sebagai fondasi utama bagi anak-anak agar tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Dorong ASN Menulis Buku, Perkuat Budaya Literasi di Era Digital

Dimana, harus melibatkan pendidikan karakter, pendidikan agama, dan pendidikan etika dalam kurikulum dasar.

“Karakter inilah yang nantinya menjadi backbone dari ilmu pengetahuan. Anak-anak yang lahir cerdas tetap harus punya karakter yang baik agar proses pendidikan berjalan seimbang,” jelas Munafri.

Ia menyampaikan persoalan sosial masyarakat dan peran pemerintah dalam mencari solusi. Munafri berharap forum-forum seperti ini dapat melahirkan poin-poin penting sebagai masukan untuk kebijakan Pemkot Makassar ke depan.

“Diskusi bulanan seperti ini sangat penting karena bisa menghasilkan gagasan yang menjadi masukan dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat,” harap Appi.

Usai penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara IMMIM dan Pemerintah Kota Makassar.

Kesepakatan ini menjadi tonggak awal penguatan kolaborasi dalam bidang dakwah, pendidikan, dan pembinaan sosial keagamaan di Makassar.

“Kami dari Pemerintah Kota Makassar, akan terus memberikan dukungan kepada ulama dan mubalig, karena menyelesaikan persoalan sosial masyarakat membutuhkan pendekatan dakwah yang berkesinambungan,” tutup Munafri. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.

Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

BACA JUGA  Melinda Aksa Resmi Dilantik Jadi Ketua TP PKK Kota Makassar Masa Bakti 2025-2030

Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.

“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.

BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.

Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.

BACA JUGA  Gelar Serah Terima PSU 6 Perumahan, Pemkot Makassar Selamatkan Aset Senilai Rp.232 Miliar

Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.

Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.

BACA JUGA  Wali Kota Makassar Matangkan Persiapan Sambut Tiga Menteri

“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.

Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.

Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending