Provinsi Sulawesi Selatan

Kemendagri Monev Terpadu Penerapan SPM di Provinsi Sulsel

Published

5 bulan ago

7 November 2025

Kitasulsel–MAKASSAR Kementerian Dalam Negeri bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) terpadu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Sulsel pada 4–7 November 2025.

Kegiatan diawali pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran Kota Makassar.

Plt Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sulsel, Idham Kadir mewakili Gubernur Sulsel menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim SPM Pusat. “Kami berharap Monev ini semakin menguatkan pelaksanaan SPM di Sulsel,” katanya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaksanaan SPM adalah amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagai ukuran konkret komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak dasar masyarakat pada bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, ketenteraman serta ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

“Tujuan utama penerapan SPM adalah memastikan pelayanan dasar dapat dinikmati secara adil, merata, dan berkualitas oleh seluruh masyarakat,” sebutnya.

Melalui Monev ini, Pemprov Sulsel memperoleh arahan, pembinaan, dan umpan balik yang konstruktif dari Tim Sekretariat Bersama SPM Pusat mengenai praktik kolaborasi, inovasi, dan sinergi antar daerah.

Adapun SPM Pemprov Sulsel Tahun 2024 terbaik ke-4 nasional.

Ketua Tim Monev SPM Pusat, Benyamin Sibarani, berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi forum evaluasi penerapan SPM tetapi juga menjadi ajang berbagi praktik baik. “Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan pelayanan publik yang berstandar minimal namun berkualitas maksimal di Sulsel,” sebutnya.

Selain itu, Tim SPM Pusat juga akan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan SPM di daerah agar implementasi penetapan SPM berjalan sesuai peraturan perundang-undangan serta memberikan solusi atas isu dan permasalahan daerah.

Kepala Pelaksana BPPD Kota Makassar, Muhammad Fadli, menyampaikan inovasi pelayanan publik yang telah dilakukan. “Salah satunya adalah inovasi Hyponoshiel untuk memperkenalkan tangguh bencana bagi anak-anak sekolah melalui metode hipnoterapi,” jelasnya.

Lokus selanjutnya setelah BPPD Kota Makassar yaitu Puskesmas Tamalate pada bidang kesehatan, dilanjutkan ke SPAM Mamminasata terkait penyediaan air minum, dan diakhiri pada kunjungan UPT Mattiro Deceng untuk layanan SPM sosial penanganan bencana.

Monev juga dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi penerapan SPM yang diikuti oleh pengampu SPM se-Wilayah Indonesia Timur di Hotel Gammara, Makassar. (*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Genjot Infrastruktur, Progres Jalan Pangkajene–Rappang di Sidrap Tunjukkan Kemajuan Signifikan

Published

2 minggu ago

19 Maret 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–SIDRAP – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) terus memperkuat pembangunan infrastruktur jalan guna meningkatkan konektivitas antarwilayah. Salah satu fokus utama saat ini adalah ruas strategis di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), khususnya Jalan Poros Pangkajene Sidrap–Rappang yang kini menunjukkan progres signifikan.

Pembangunan ruas tersebut merupakan bagian dari komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi, dalam mendorong pemerataan pembangunan melalui penguatan infrastruktur yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di daerah.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, ZN Ahmad Wildani, menjelaskan bahwa penanganan ruas di Sidrap masuk dalam Paket 3 bersama sejumlah wilayah lain seperti Kabupaten Pinrang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tana Toraja.

“Untuk Sidrap itu masuk Paket 3. Kemarin kami sudah mulai pengaspalan di ruas Pangkajene Sidrap–Rappang. Ini sepanjang 9,3 kilometer dan merupakan kewenangan provinsi,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).

Wildani menambahkan, ruas tersebut akan menjadi bagian dari satu koridor jalan yang terhubung hingga batas wilayah Soppeng. Dengan demikian, konektivitas antarwilayah di kawasan tersebut diharapkan semakin terintegrasi.

“Nanti akan tersambung sampai batas Soppeng–Pangkajene, termasuk juga di sisi batas Sidrap. Jadi ini akan tuntas dalam satu koridor,” jelasnya.

Pemprov Sulsel juga telah merencanakan kelanjutan pekerjaan di wilayah Sidrap dan Soppeng yang akan dilaksanakan setelah periode Lebaran, sebagai bagian dari percepatan penyelesaian konektivitas jalan lintas kabupaten.

Selain ruas Pangkajene–Rappang, penguatan konektivitas juga diarahkan pada jalur lain yang menghubungkan Sidrap dengan kabupaten sekitar seperti Pinrang, Soppeng, hingga Kabupaten Wajo. Langkah ini diharapkan mampu memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya logistik, serta membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi menegaskan bahwa pembangunan jalan poros lintas kabupaten/kota merupakan program strategis yang dilaksanakan melalui sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pendekatan kolaboratif ini dinilai penting agar pelaksanaan program berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dengan penguatan infrastruktur tersebut, Pemprov Sulsel optimistis pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin meningkat seiring terbukanya akses antarwilayah yang lebih baik.