Connect with us

Provinsi Sulawesi Selatan

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman Hadiri Sosialisasi Anti Korupsi & Bimtek Akuntabilitas Keuangan SPPG di Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Bimbingan Teknis Akuntabilitas Keuangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Hotel Claro, Makassar, Sabtu (22/11/2025).

Acara tersebut dihadiri oleh ribuan anggota SPPG dari berbagai kabupaten dan kota di Sulsel, dengan tujuan memperkuat tata kelola program gizi yang transparan dan akuntabel.

Dalam sambutannya, Gubernur Andi Sudirman menegaskan pentingnya integritas dalam pelayanan publik, terutama dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat. Ia menyatakan bahwa penguatan akuntabilitas keuangan di sektor gizi merupakan bagian dari dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kami berharap program Asta Cita dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam pelayanan publik, khususnya terkait pemenuhan gizi masyarakat, dikelola secara profesional, tepat sasaran, dan bebas dari praktik koruptif,” ujar Andi Sudirman.

BACA JUGA  Pererat Silaturahmi, Pj Gubernur Sulsel Prof Fadjry Djufry Jalan Sehat Bersama Regional CEO Bank Mandiri

Gubernur menegaskan bahwa setiap program, terutama yang menyentuh gizi masyarakat, harus dikelola secara profesional dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung. Ia menyebut bahwa pengelolaan bebas korupsi sangat krusial, apalagi ketika sasaran program adalah kelompok rentan seperti anak sekolah.

Lebih jauh, Andi Sudirman menekankan pentingnya kolaborasi antara Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengaturan gizi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mengelola SPPG. Menurutnya, sinergi ini akan memperkuat efektivitas program gizi dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi masyarakat.

“Dengan penerapan sistem yang lebih kuat dan SDM yang lebih kompeten, pemenuhan gizi dapat berjalan lebih efektif dan memberi dampak nyata, terutama bagi anak sekolah dan masyarakat kita,” kata Gubernur.

BACA JUGA  Menag Khatib dan Imam Salat Jumat di Toraja Utara

Kegiatan sosialisasi dan bimtek ini meliputi materi tentang pengelolaan keuangan yang transparan, pencegahan korupsi, pengawasan internal, serta mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran SPPG. Dalam sesi diskusi, para peserta diberikan panduan teknis terkait pelaporan keuangan, audit internal, dan mekanisme evaluasi kinerja program gizi.

Salah satu peserta dari kabupaten di Sulsel mengatakan, “Kami merasa mendapat pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana mengelola dana program gizi dengan baik dan bertanggung jawab. Acara ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kredibilitas pelayanan kami,” ujarnya.

Kepala BGN yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Ia menjelaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah aspek fundamental dalam menjalankan program gizi nasional. Tanpa pengelolaan yang baik, upaya peningkatan gizi masyarakat bisa terhambat atau bahkan disalahgunakan.

BACA JUGA  Dorong Swasembada Pangan, Gubernur Sulsel Salurkan Bantuan Benih ke Soppeng dan Sidrap

Momentum sosialisasi dan bimtek ini datang pada waktu yang sangat tepat. Di tengah harapan masyarakat terhadap program gizi nasional yang efektif dan tepat sasaran, penekanan pada integritas dan pengelolaan keuangan yang akuntabel menunjukkan komitmen Sulsel dan BGN untuk mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan profesional.

Dengan semangat kolaborasi dan peningkatan kapasitas SDM, diharapkan program pemenuhan gizi di Sulawesi Selatan semakin kuat dan dapat memberikan manfaat langsung kepada generasi muda serta masyarakat luas.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Tegaskan Seleksi Paskibraka Nasional Kewenangan Panitia Pusat

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa penetapan peserta yang lolos seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional merupakan kewenangan penuh panitia pusat dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah.

Penegasan tersebut disampaikan menyusul polemik hasil seleksi peserta asal Kota Makassar berinisial CYL yang ramai diperbincangkan di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebagai bentuk perhatian terhadap aspirasi peserta dan daerah asal, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menemui langsung peserta terkait dan turut melibatkan Pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, pada pertemuan yang berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (25/5/2026).

BACA JUGA  Pemprov Sulsel Percepat Infrastruktur, Progres Jalan Impa-Impa–Anabanua Capai 53 Persen

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menilai ruang komunikasi penting dibuka agar setiap aspirasi dapat disampaikan melalui jalur resmi dan mekanisme yang tepat tanpa menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel, Muhammad Salim Basmin, mengatakan langkah mediasi dilakukan untuk menjaga komunikasi tetap terbuka sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan siap memfasilitasi apabila Pemerintah Kota Makassar ingin mengajukan keberatan atau menyampaikan aspirasi secara resmi kepada Panitia Pusat sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Salim Basmin, Rabu (27/5/2026).

Ia menegaskan Pemprov Sulsel menghormati seluruh tahapan dan keputusan seleksi Paskibraka yang berlangsung secara berjenjang sesuai pedoman nasional.

BACA JUGA  Groundbreaking Jalan Sabbang–Tallang–Sae, Bupati Luwu Utara Apresiasi Dukungan Gubernur Sulsel

Menurutnya, Pemprov Sulsel berkomitmen memastikan aspirasi masyarakat terkait transparansi proses seleksi dapat tersampaikan dengan baik kepada otoritas pusat tanpa mencampuri kewenangan penetapan hasil seleksi nasional.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengajak masyarakat untuk menghormati seluruh proses seleksi serta menyikapi berbagai wacana yang berkembang secara bijak, proporsional, dan berdasarkan informasi yang utuh.

Pemerintah berharap polemik yang berkembang dapat diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan mekanisme resmi demi menjaga kondusivitas serta semangat persatuan dalam proses seleksi Paskibraka.

Continue Reading

Trending