Luwu Timur
Peringati Hari Ibu ke-97, Bupati Luwu Timur Tegaskan Peran Strategis Perempuan dalam Pembangunan Daerah
Kitasulsel–LUWUTIMUR – Peringatan Hari Ibu (PHI) menjadi momentum penting untuk mengenang semangat, perjuangan, serta pengabdian perempuan Indonesia dalam berbagai bidang kehidupan. Hari Ibu tidak sekadar dimaknai sebagai ungkapan kasih sayang, tetapi juga sebagai pengingat atas peran strategis perempuan sebagai penggerak perubahan, penopang bangsa, dan penjaga nilai-nilai kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Luwu Timur, H. Irwan Bachri Syam, didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Luwu Timur, dr. Ani Nurbani Irwan, saat membuka Peringatan Hari Ibu ke-97 yang dirangkaikan dengan Hari Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan (DWP) ke-26. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Selasa (30/12/2025).
Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa peringatan Hari Ibu tahun ini hendaknya dimanfaatkan sebagai ajakan bersama bagi perempuan untuk mengambil peran lebih luas, tidak hanya sebagai ibu rumah tangga.
“Pemerintah daerah, sehebat apa pun dalam menyusun skema dan program, tidak akan berhasil tanpa peran serta kita semua, khususnya kaum perempuan. Saya yakin, keberhasilan pembangunan Luwu Timur tidak terlepas dari kontribusi ibu-ibu sekalian,” ujar Bupati Irwan.
Ia menambahkan, selama ini berbagai program pemerintah daerah yang banyak digerakkan oleh kaum perempuan telah berjalan dengan maksimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Irwan menegaskan bahwa Peringatan Hari Ibu merupakan milik semua pihak. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam meningkatkan sektor perekonomian serta pendapatan keluarga.
“Perempuan tidak hanya berperan sebagai ibu, pendidik, dan pengasuh dalam keluarga, tetapi juga sebagai agen perubahan, penggerak ekonomi, penjaga nilai-nilai sosial, serta pemimpin di berbagai bidang kehidupan,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, turut diperingati HUT Dharma Wanita Persatuan ke-26 dengan mengusung tema “Perempuan Berdaya dan Berkarya untuk Mendukung Peran Strategis DWP demi Terwujudnya Luwu Timur Maju dan Sejahtera (JUARA) Menuju Indonesia Emas 2045.”
Peringatan tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perjalanan dan pengabdian DWP, sekaligus sebagai bentuk penghormatan atas peran mulia seorang ibu.
Bupati Irwan juga menyampaikan bahwa perjalanan panjang DWP telah mengukuhkan organisasi ini tidak hanya sebagai wadah silaturahmi para istri Aparatur Sipil Negara, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah.
Rangkaian kegiatan semakin semarak dengan pemberian cenderamata kepada istri ASN purnabakti, penyerahan donasi bantuan DWP untuk korban bencana di Aceh Tamiang, penyerahan bantuan penguatan UP2K dan Rumah Dilan dari TP PKK Provinsi, serta penyerahan penghargaan kepada penerima Aksi Kepemimpinan (SIAP) Suara Aksi Perempuan Pelopor Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025.
Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda beserta istri, Wakil Ketua DPRD Hj. Harisah Suharjo bersama anggota DPRD lainnya, Pj. Sekda beserta Pj. Ketua DWP, pimpinan instansi vertikal beserta istri, para staf ahli, asisten, kepala OPD, camat, kepala desa dan lurah, DWP unit dan kecamatan, TP PKK kecamatan dan desa/kelurahan, serta para ketua organisasi perempuan se-Kabupaten Luwu Timur.
KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.
Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.
Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.
“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).
Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.
Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.
Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.
“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.
Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login