Connect with us

Kominfo Makassar

Pertama Kali, DPM-PTSP Kota Makassar Raih Predikat WBK dari KemenPAN-RB

Published

on

KITASULSEL—JAKARTA-– Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Makassar untuk pertama kalinya berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun 2025 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PANRB, Rini Widyantini, kepada Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said, dalam ajang SAKIP dan Zona Integritas Award 2025 yang digelar di Aula Kementerian PANRB, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” itu menjadi momentum apresiasi bagi instansi pemerintah yang dinilai berhasil memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Predikat WBK merupakan pengakuan tertinggi bagi instansi pemerintah yang mampu membuktikan komitmen nyata dalam pencegahan korupsi serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara konsisten dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Ikut Interview Evaluasi SPBE, Ismawaty Komitmen Tingkatan Pelayanan

Menteri PANRB, Rini Widyantini menyampaikan bahwa melalui evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI), pihaknya terus mendorong birokrasi agar semakin berdampak, transparan, serta selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Penyerahan penghargaan SAKIP dan ZI Tahun 2025 ini merupakan bentuk apresiasi kepada instansi pemerintah yang telah menunjukkan upaya terbaik dalam memperkuat tata kelola reformasi birokrasi serta menghadirkan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Mario Said mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut penghargaan ini menjadi tonggak sejarah karena baru pertama kali diraih oleh DPM-PTSP Kota Makassar.

“Alhamdulillah, ini pencapaian luar biasa bagi kami. Penghargaan ini tidak lepas dari bimbingan dan arahan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang selalu menekankan pentingnya pelayanan publik yang berintegritas,” kata Mario.

BACA JUGA  Dinas Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas PPID untuk Minimalkan Sengketa Informasi Publik

Mario menegaskan, predikat WBK yang diraih bukanlah akhir, melainkan awal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

“Diraihnya penghargaan WBK ini bukan hanya untuk dipertahankan, tetapi menjadi motivasi bagi kami untuk terus berbenah dan berinovasi dalam memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, dan profesional,” lanjutnya.

Ia menambahkan, capaian ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap anggaran negara digunakan secara efektif dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semoga DPM-PTSP Kota Makassar semakin baik ke depan dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Makassar. Terima kasih atas dukungan penuh dari Wali Kota Makassar, Wakil Wali Kota Makassar, serta seluruh masyarakat Makassar,” tutupnya.

BACA JUGA  Dorong Kepatuhan Badan Publik, Kominfo Makassar Sosialisasikan UU KIP dan Implikasinya terhadap Sengketa

Selain dukungan Wali Kota, penghargaan ini diraih tidak lepas dari pendampingan dari Inspektorat Kota Makassar dan Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortala) Pemkot Makassar.

Dalam kesempatan tersebut, Mario Said didampingi oleh Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal, Firman Wahab, dan Fungsional Penata Perizinan, Aan Koneri.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kominfo Makassar

Kadis Kominfo Makassar Paparkan Transformasi Digital di Seminar Nasional UGM

Published

on

Kitasulsel–YOGYAKARTA Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Makassar Dr. Muhammad Roem jadi pembicara dalam Seminar Nasional Gadjah Mada Digital Transformation Governance Index (GMD-DTGI).

Seminar nasional ini diinisiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM dengan tema Mengoptimalkan Big Data dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah untuk Mendukung Akselerasi Transformasi Digital.

Kegiatan berlangsung di Auditorium Sukadji Ranuwihardjo, FEB UGM, Kamis (18/9/2025).

Muhammad Roem memaparkan bagaimana transformasi Kota Makassar dalam menyesuaikan terhadap perkembangan digitalisasi.

Muhammad Roem memulai pemasarannya dengan menyampaikan Visi Misi Pemerintahan Mulia, Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.

“Transformasi digital sudah tercermin di visi misi pemkot, Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Terpercaya,” ucap Roem.

BACA JUGA  Buka Forum Perangkat Daerah Dinas Kominfo Makassar, Muh. Yasir Tekankan Pentingnya Optimalisasi Infrastruktur

Tentang capaian smart city, Roem menyampaikan Makassar sudah mulai mengimplementasikan smart city sejak 2015.

Penilaian Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, capaian smart city kota Makassar tahun 2024 diangka 3,64.

Kemudian berdasarkan penilaian Institut Management and Development (IMD), smart city Indeks Makassar peringkat 114 dari 142 kota di dunia.

“Jakarta, Medan, dan Makassar mewakili Indonesia masuk daftar smart city Index global 2024,” paparnya

Roem menyebutkan infrastruktur digital merupakan kompenen paling penting.

Terbaru, program unggulan Kota Makassar menyoal transformasi digital ialah Makassar Super App yang diberi nama Lontara+.

Makassar Super App sangat relevan dengan kondisi sekarang. Ini adalah platform besar Pemkot dalam memberi layanan publik yang efisien bagi masayarakat.

BACA JUGA  Dinas Kominfo Makassar Tingkatkan Kapasitas PPID untuk Minimalkan Sengketa Informasi Publik

Makassar Super App yang dinamai Lontara+, mengambil istilah yang dekat dengan warga Makassar yaitu Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar.

Melalui Lontara+, Pemkot telah menetapkan peta jalan layanan publik yang akan diintegrasikan hingga 2029.

“Telah kami tetapkan peta jalannya sampai 2029 untuk pengembangan fitur dalam pelayanan publik terintegrasi. lontara Plus adalah ekosistem digital yang mengintegrasikan seluruh layanan perangkat daerah ke dalam satu app,” jelasnya

“Kenapa diintegrasikan semua? Karena ada 358 aplikasi di pemkot saat ini. Semakin banyak pintu semakin banyak kerentanan,” sambungnya.

Karenanya, Super app hadir dalam satu pintu untuk warga Makassar yang memudahkan dalam

Menerima pelayanan publik. (*)

Continue Reading

Trending