Pemkot Makassar
Marak Aksi Tembak-Tembakan Mainan Saat Ramadan, Wali Kota Makassar Minta Penindakan Tegas
Kitasulsel–MAKASSAR — Aksi tembak-tembakan menggunakan senjata mainan jenis “mega” dengan peluru plastik hingga jeli kian marak terjadi selama bulan suci Ramadan di Makassar. Fenomena yang awalnya dianggap sekadar hiburan anak-anak itu kini menuai kekhawatiran karena dinilai berpotensi membahayakan warga dan mengganggu ketertiban umum.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, angkat bicara terkait persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa aksi tersebut tidak bisa lagi dianggap sepele dan harus ditangani secara serius.
“Yaa, ini tidak boleh dibiarkan, permainan tembak-tembak tersebut harus ditangani secara serius oleh seluruh pihak,” ujar Munafri kepada awak media di Kantor Balai Kota Makassar, Senin (2/3/2026).
Menurutnya, penanganan dan pengawasan harus dilakukan secara bersama-sama, mulai dari pihak kepolisian, pemerintah kecamatan, hingga lingkungan keluarga dan RT/RW.
Senjata “mega” sendiri umumnya merujuk pada mainan tembakan seri nerf mega yang dirancang dengan peluru busa berukuran lebih besar untuk permainan jarak jauh dan relatif aman bagi anak-anak. Namun belakangan, permainan ini kerap disalahgunakan.
Di sejumlah titik di Kota Makassar, anak-anak hingga kalangan pelajar terlihat melakukan aksi saling serang pada malam hari usai salat tarawih. Bahkan, sebagian di antaranya melakukannya di jalan raya sambil mengendarai sepeda motor.
Munafri menilai penggunaan senjata mainan tersebut telah mengarah pada tindakan berlebihan, apalagi jika dilakukan sambil berkendara dan menembak dari atas motor yang sangat berisiko bagi keselamatan.
“Persoalan ini tidak bisa dibiarkan. Semua pihak harus mampu mengatasi dan mengawasi. Jangan dianggap main-main, karena mengganggu ketertiban umum, suasana Ramadan,” tegasnya.
Appi—sapaan akrabnya—menegaskan bahwa meskipun hanya permainan, aksi tembak-tembakan dengan peluru plastik maupun jeli tetap berpotensi mencederai orang lain dan memicu konflik di tengah masyarakat.
“Bukan cuma sekadar mainan. Kalau mencelakakan orang lain dan mengganggu ketertiban umum, tentu harus ada langkah tegas pihak keamanan,” imbuhnya.
Pemerintah Kota Makassar, lanjut Munafri, berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan nyaman dan khusyuk.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Kapolrestabes Makassar untuk mencari solusi dan memperkuat pengawasan di lapangan. Kolaborasi antara aparat keamanan dan jajaran Pemkot Makassar hingga tingkat RT/RW diharapkan dapat lebih intensif selama bulan suci ini.
Selain itu, orang tua diminta meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari setelah salat tarawih.
“Peran keluarga sangat penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam permainan yang berisiko tersebut,” tutup Munafri.
Pemkot Makassar
Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi BPS, Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Kitasulsel–MAKASSAR – Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) di Ruang Rapat Wakil Wali Kota, Kantor Wali Kota Makassar, Rabu (15/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Aliyah didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, Dahyal, S.Sos., M.Si., serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Dr. Mohammad Roem, S.STP., M.Si.
Sementara itu, rombongan BPS Kota Makassar dipimpin Kepala BPS Kota Makassar, Abdul Hafid, didampingi Statistisi Ahli Madya Abdul Asman, Statistisi Ahli Muda Ramin, Petugas Lapangan SE2026 Zahara Jamatul Emran, Pemeriksa Lapangan SE2026 Reski, serta Humas BPS Kota Makassar Sunarti Amir.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid menyampaikan bahwa audiensi bertujuan mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar guna menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar yang selama ini telah membantu proses pendataan, khususnya melalui kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyosialisasikan pentingnya Sensus Ekonomi kepada masyarakat.
“Hingga pertengahan Juli 2026, capaian pendataan di Kota Makassar telah mencapai 41,8 persen. Meski demikian, BPS masih memiliki waktu hingga 31 Agustus 2026 untuk menyelesaikan seluruh target pendataan,” ujar Abdul Hafid.
BPS juga berharap dukungan Pemkot Makassar dapat terus diperkuat melalui pemanfaatan videotron dan billboard milik pemerintah sebagai media sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang berpartisipasi dalam pendataan.
Dalam paparannya, BPS menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan perpajakan maupun penegakan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan untuk menghilangkan kekhawatiran sebagian pelaku usaha yang masih enggan memberikan data secara lengkap.
Selain itu, BPS menjelaskan proses wawancara kepada setiap responden rata-rata berlangsung sekitar 36 menit, sesuai hasil uji coba instrumen pendataan yang telah dilakukan sebelumnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menyambut baik audiensi tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya BPS membangun koordinasi yang erat dengan Pemerintah Kota Makassar.
Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh perangkat daerah memahami pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan turut mendukung kelancaran pendataan hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
Aliyah juga menanyakan secara khusus tenggat waktu pendataan agar informasi tersebut dapat diteruskan kepada seluruh perangkat daerah dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Makassar sehingga dapat memberikan perhatian serta membantu menyosialisasikan pelaksanaan sensus.
“Program ini merupakan agenda nasional yang membutuhkan dukungan seluruh pihak. Pemerintah Kota Makassar siap bersinergi, termasuk melalui media publikasi yang dimiliki pemerintah, agar pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dapat berjalan optimal dan target pendataan dapat tercapai tepat waktu,” tegas Aliyah.
Di akhir audiensi, Pemerintah Kota Makassar dan BPS Kota Makassar sepakat untuk terus memperkuat koordinasi selama pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kedua pihak juga akan melakukan pemantauan perkembangan pendataan secara berkala sehingga berbagai kendala yang dihadapi petugas di lapangan dapat segera ditindaklanjuti melalui kolaborasi yang efektif.
Dengan sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah dan BPS, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Makassar dapat berlangsung lancar, menghasilkan data yang akurat, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login