Connect with us

NEWS

Pelayanan PLN Dua Pitue Disorot Warga Sidrap,Rumah Kayu diminta Gunakan Trafo -3 Pas

Published

on

KITASULSEL—SIDRAP – Kualitas pelayanan PT PLN (Persero) Ranting Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, kembali menjadi sorotan. Warga menilai pasokan listrik yang tidak stabil menunjukkan lemahnya respons dan penanganan teknis dari pihak penyedia layanan listrik negara tersebut.

Keluhan datang dari Muhajir, warga Desa Lagading, Kecamatan Pitu Riawa, yang mengaku mengalami dampak langsung akibat kondisi listrik yang kerap bermasalah. Tidak hanya mengganggu kebutuhan rumah tangga, gangguan listrik juga berdampak serius pada usaha produktif yang menjadi sumber penghasilannya.

“Listrik sering drop, bahkan mati hidup sendiri. Ini sangat mengganggu, apalagi usaha las dan peternakan saya sangat bergantung pada listrik yang stabil,” ungkapnya, Rabu (8/4/2026).

Menurut Muhajir, persoalan ini sudah berulang kali dilaporkan. Bahkan, ia telah mengikuti berbagai saran teknis dari pihak PLN, termasuk melakukan penambahan daya listrik secara bertahap hingga mencapai 11.000 VA. Namun, kondisi tersebut tidak membawa perubahan signifikan.

BACA JUGA  Kepala Kanwil Kemenhaj Sulsel Buka Rapat Kerja Annur Travel, Tegaskan Pentingnya Layanan Jamaah Bermartabat

“Sudah tiga kali tambah daya, tapi tetap saja tidak ada perbaikan. Ini jelas bukan lagi masalah di rumah, tapi di jaringan mereka,” tegasnya.

Kondisi listrik yang tidak stabil juga berdampak pada kerusakan peralatan elektronik milik warga. Muhajir menyebut AC dan kulkas di rumahnya mengalami penurunan fungsi akibat tegangan listrik yang naik turun secara tidak normal.

“Sudah diservis, tapi kalau listrik masih seperti ini, kerusakan akan terus berulang. Ini kerugian yang nyata,” ujarnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lain di sekitar lokasi. Sejumlah rumah tangga dilaporkan mengalami kerusakan perangkat elektronik, terutama kulkas, akibat fluktuasi tegangan listrik yang tidak terkendali.

Yang menjadi perhatian utama warga adalah minimnya tindak lanjut dari pihak PLN. Muhajir mengungkapkan bahwa sebelumnya PLN Ranting Dua Pitue sempat menjanjikan penggantian trafo sejak bulan Ramadhan. Namun hingga kini, janji tersebut belum juga direalisasikan.

BACA JUGA  Pola Tabungan Umrah Ringan, Mitra Annur Travel Pinrang Bantu Ratusan Jamaah Menuju Baitullah

“Sudah dijanjikan ganti trafo, tapi sampai sekarang tidak ada tindakan. Ini yang membuat kami kecewa. Seolah laporan masyarakat tidak menjadi prioritas,” katanya.

Situasi ini memunculkan kritik terhadap kinerja dan profesionalisme PT PLN (Persero) dalam memberikan layanan dasar kepada masyarakat. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik, khususnya bagi pelaku usaha kecil, ketidakstabilan pasokan dinilai sebagai bentuk kelalaian yang berdampak langsung pada ekonomi warga.

Jika tidak segera ditangani, kondisi ini dikhawatirkan akan terus merugikan masyarakat, bahkan berpotensi mematikan usaha-usaha kecil yang bergantung pada keandalan listrik.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT PLN (Persero) Ranting Dua Pitue belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan warga, termasuk soal rencana penggantian trafo yang sebelumnya telah dijanjikan.

BACA JUGA  Andi Sudirman Berbagi Pengalaman Dihadapan 1.441 Maba Teknik Unhas
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

BACA JUGA  Pola Tabungan Umrah Ringan, Mitra Annur Travel Pinrang Bantu Ratusan Jamaah Menuju Baitullah

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

BACA JUGA  Didampingi Juru Bicara Arrahman, Pabrik SS 577 Serahkan Bantuan Ke Panti Asuhan Muhammadiyah Wajo

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

BACA JUGA  Andi Sudirman Berbagi Pengalaman Dihadapan 1.441 Maba Teknik Unhas
Continue Reading

Trending