Connect with us

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

BACA JUGA  Gala Dinner Raker 2025, Annur Travel Satukan Kinerja dan Aksi Kemanusiaan

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

BACA JUGA  Pemerintah RI Gandeng Perusahaan Qatar Bangun Satu Juta Unit Hunian Vertikal

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

BACA JUGA  Peaceful Muharam, Menag Hadiri Nikah Massal 20 Pasangan di Pemalang: Pernikahan Tercatat Hadirkan Kepastian Hukum dan Keberkahan
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Gempa M 4,7 Guncang Selatan Polewali Mandar

Published

on

Kitasulsel–POLEWALIMANDAR – Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,7 mengguncang wilayah selatan Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pada Kamis (9/7) pagi. Gempa yang berpusat di laut tersebut turut dirasakan di sejumlah wilayah di Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa terjadi pada pukul 09.09 WITA. Hasil analisis menunjukkan episenter berada di laut sekitar 50 kilometer di selatan Polewali Mandar dengan kedalaman 13 kilometer.

BMKG menyebut gempa tersebut merupakan gempa dangkal sehingga guncangannya terasa cukup nyata di sejumlah daerah di sekitar pusat gempa.

Berdasarkan peta tingkat guncangan BMKG, intensitas gempa mencapai III-IV MMI di Kabupaten Majene, Polewali Mandar, hingga Kota Parepare. Pada tingkat intensitas tersebut, getaran dirasakan nyata di dalam rumah, benda-benda ringan bergoyang, dan sebagian masyarakat merasakan guncangan yang cukup kuat.

BACA JUGA  KDI vs DA: Mengapa Alumni KDI Berbondong ke Audisi DA8?

Sementara itu, guncangan dengan intensitas II-III MMI juga dirasakan warga di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Mamuju, Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Gowa, serta Kota Makassar.

Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Aparat dan instansi terkait masih melakukan pemantauan terhadap kondisi di wilayah yang terdampak.

BMKG mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak mudah mempercayai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta hanya mengacu pada informasi resmi yang dikeluarkan BMKG serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan terjadinya gempa susulan.

BMKG juga menegaskan bahwa penyampaian parameter gempa merupakan bagian dari sistem peringatan dini untuk memberikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat dalam mengambil langkah antisipatif apabila terjadi aktivitas seismik lanjutan.

BACA JUGA  Soal Pendidikan, Jusuf Kalla Minta Pemerintah Efektifkan Anggaran yang Ada
Continue Reading

Trending