Kitasulsel–MAKASSAR — Kepemimpinan Wali Kota Munafri Arifuddin kembali menuai pengakuan di tingkat nasional. Makassar resmi menembus peringkat 10 besar kota berpenduduk di atas satu juta jiwa dengan tingkat toleransi terbaik di Indonesia.

Capaian ini merujuk pada rilis SETARA Institute melalui peluncuran Indeks Kota Toleran (IKT) yang digelar di Jakarta pada 22 April 2026. Penilaian tersebut mengukur komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan toleransi melalui regulasi, kebijakan, serta dinamika sosial masyarakat.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, Arifuddin Ahmad, menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini merupakan hasil dari kolaborasi yang kuat antara pemerintah, birokrasi, dan masyarakat.

“Capaian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang terbangun selama ini semakin kuat,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Ia menilai kepemimpinan Munafri memberikan arah kebijakan yang inklusif, didukung oleh birokrasi yang konsisten serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga nilai-nilai toleransi.

“Sinergi ini menjadi kunci dalam membangun harmoni di tengah keberagaman,” tambahnya.

Masuknya Makassar dalam daftar elit kota toleran menempatkannya sejajar dengan sejumlah kota besar lain seperti Semarang, Bekasi, Surabaya, Bandung, Bogor, Medan, Palembang, dan Batam yang dinilai memiliki komitmen kuat dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman.

Ketua Badan Pengurus SETARA Institute, Ismail Hasani, menjelaskan bahwa studi Indeks Kota Toleran telah dilakukan secara konsisten sejak 2015, mencakup 98 kota di Indonesia.

“Studi IKT dimaksudkan untuk mempelajari praktik-praktik baik yang dilakukan oleh elemen kota, baik pemerintah maupun masyarakat, dalam hal toleransi, inklusivitas, dan tata kelola kebhinekaan kota,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, Makassar mencatat lonjakan peringkat signifikan. Jika pada IKT 2024 berada di posisi ke-52, maka pada IKT 2025 naik drastis ke posisi ke-9 nasional.

“Lompatan ini menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mendorong praktik toleransi di tingkat kota,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Makassar, Fathur Rahim, menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.

“Capaian ini lahir dari proses panjang, melalui kebijakan yang terukur dan implementasi nyata di lapangan,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pengakuan ini semakin lengkap dengan diraihnya Harmony Award 2025 oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar, sebagai indikator keberhasilan menjaga kerukunan antarumat beragama.

Menurutnya, di bawah kepemimpinan Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, berbagai program konkret terus dijalankan untuk memperkuat nilai toleransi.

Langkah tersebut meliputi fasilitasi perayaan hari besar keagamaan, dukungan hibah bagi organisasi keagamaan, hingga penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Makassar sebagai ruang dialog dan mediasi.

Capaian ini menegaskan bahwa Makassar tidak hanya berkembang sebagai kota metropolitan dari sisi ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sebagai ruang hidup yang menjunjung tinggi nilai toleransi, kebersamaan, dan keadilan sosial bagi seluruh warganya.